Belanja ”Ngebut”, Defisit Menganga, Kualitas APBN Jadi Sorotan

JAKARTA, KOMPAS — Percepatan belanja negara pada awal tahun 2026 mendorong pelebaran defisit anggaran. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap kualitas belanja yang belum sepenuhnya berkualitas dan mengarah ke sektor produktif.

Hingga 31 Maret 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp 815 triliun atau 21,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Angka ini melonjak 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan pola historis, belanja negara umumnya berada di kisaran 17 persen dari pagu anggaran di setiap triwulan pertama.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, percepatan belanja tersebut merupakan bagian dari desain kebijakan fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun. ”Memang by design kita ingin belanjanya lebih cepat,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut Purbaya, selama ini, penyerapan anggaran kerap menumpuk di akhir tahun sehingga dampaknya terhadap perekonomian tidak optimal. Oleh karena itu, pemerintah mengubah pola dengan mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun.

Namun, di sisi lain, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan belanja. Akibatnya, percepatan belanja yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara turut mendorong defisit di awal tahun.

Pemerintah menyadari percepatan belanja berpotensi menimbulkan risiko terhadap kualitas pengeluaran. Untuk itu, pengawasan akan diperketat.

Kementerian Keuangan mencatat, hingga akhir Maret 2026, defisit tercatat mencapai Rp 240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menanggapi lonjakan belanja pada awal tahun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, percepatan belanja itu adalah konsekuensi dari strategi pemerintah untuk meratakan belanja sepanjang tahun.

Dari sisi komposisi, belanja tersebar relatif merata di berbagai pos. Namun, program Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu yang paling menonjol seiring besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan oleh program unggulan Presiden itu.

Meski demikian, pemerintah menyadari percepatan belanja berpotensi menimbulkan risiko terhadap kualitas pengeluaran. Untuk itu, pengawasan akan diperketat.

”Kita akan monitor terus. Kalau ada belanja yang tidak tepat, akan kami beri peringatan. Bahkan, kalau perlu, bisa tidak dibayarkan,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada hari yang sama.

Menurut dia, mekanisme pengendalian tersebut telah diterapkan pada 2025 dan berkontribusi menjaga defisit tetap terkendali. Bahkan, realisasi defisit tahun lalu diperkirakan lebih rendah dari target awal.

Purbaya menekankan, strategi percepatan belanja tetap diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi, tetapi tanpa mengabaikan disiplin fiskal. Dalam jangka menengah, pemerintah juga mengandalkan peran sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan.

”Ekonomi kita 90 persen digerakkan sektor swasta. Selama investasi dan sektor riil kita jaga, pertumbuhan akan tetap berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam keterangan terpisah, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebutkan, belanja MBG menjadi salah satu pendorong utama kenaikan belanja pada awal tahun.

”Belanja yang sudah tereksekusi dengan baik, terutama MBG, sekarang sudah berjalan lebih cepat dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.

Di luar MBG, peningkatan belanja juga berasal dari proyek fisik yang mulai terealisasi lebih awal, seperti pembangunan irigasi dan jalan.

”Kita memang ingin belanjanya lebih cepat. Terbukti sekitar 21 persen dari belanja itu tereksekusi di triwulan I. Ini jauh lebih tinggi daripada (triwulan I tahun-tahun) sebelumnya, yaitu sekitar 17 persen,” kata Febrio.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, menilai defisit APBN yang muncul pada awal tahun memang masih dalam koridor yang dirancang pemerintah. Namun, menurut dia, perhatian seharusnya tidak hanya tertuju pada besaran defisit, tetapi juga pada kualitas belanja dan tekanan pembiayaan ke depan.

Ia mencermati, dalam struktur fiskal saat ini, laju belanja pemerintah lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penerimaan negara. Kondisi tersebut menyebabkan defisit terbentuk lebih dini di awal tahun anggaran.

”Secara teknis, kondisi ini belum mengarah pada krisis fiskal karena defisit APBN 2026 sendiri diproyeksikan sekitar Rp 698 triliun atau 2,6 sampai 2,7 persen terhadap PDB. Realisasi saat ini masih dalam batas yang direncanakan,” ujarnya.

Kendati demikian, situasi ini menjadi sinyal agar pemerintah lebih waspada, terutama apabila penerimaan negara ke depan tidak tumbuh sesuai harapan.

Badiul mengingatkan bahwa menjaga defisit di bawah ambang batas 3 persen terhadap PDB bukan satu-satunya tujuan. Yang lebih penting adalah memastikan belanja negara benar-benar produktif dan mampu mendorong aktivitas sektor riil.

Apabila belanja diarahkan untuk memperkuat industri, UMKM, serta penciptaan lapangan kerja, defisit fiskal dapat menjadi instrumen yang memperluas basis penerimaan negara di masa mendatang.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing dunia usaha di tengah tekanan global, pemerintah tetap mengandalkan insentif fiskal.

Sebaliknya, jika belanja lebih banyak terserap pada konsumsi pemerintah dan program yang kurang produktif, utang hanya akan berfungsi sebagai penutup defisit tanpa menciptakan kapasitas ekonomi baru.

”Momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk menata ulang prioritas belanja, menyisir program yang kurang mendesak, dan memastikan setiap rupiah anggaran berdampak pada penguatan ekonomi riil dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, Purbaya menegaskan bahwa APBN tetap dirancang sebagai instrumen peredam kejut (shock absorber) sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi. ”Defisit ini bagian dari desain kebijakan fiskal, terutama karena percepatan belanja yang lebih merata sepanjang tahun,” katanya.

Pemerintah juga menyatakan memiliki bantalan fiskal yang cukup, termasuk saldo anggaran lebih (SAL) sekitar Rp 420 triliun, untuk mengantisipasi berbagai risiko.

Selain itu, berbagai simulasi telah dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia hingga 100 dolar AS per barel. Hasilnya, defisit diproyeksikan tetap dapat dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing dunia usaha di tengah tekanan global, pemerintah tetap mengandalkan insentif fiskal sebagai salah satu instrumen utama.

Nilai insentif perpajakan pada 2026 diperkirakan mencapai Rp 563,6 triliun, meningkat signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Insentif tersebut difokuskan pada sektor strategis, seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, serta sektor pendukung lainnya.

Menurut Purbaya, kebijakan ini dirancang agar stimulus yang diberikan tetap terarah dan mampu menghasilkan efek pengganda yang optimal bagi perekonomian. ”Pendekatannya bukan pengetatan ekstrem, melainkan stimulus yang terukur untuk menjaga daya beli dan aktivitas usaha,” ujarnya.