Rp 100 Triliun Suntikan Dana SAL Putaran Ketiga Bisa Mengalir ke SBN

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah kembali menyuntikkan dana saldo anggaran lebih alias SAL senilai Rp 100 triliun kepada perbankan. Di tengah melimpahnya likuiditas, suntikan dana tersebut justru cenderung akan disarlukan untuk pembelian surat berharga negara atau SBN.

Pengamat perbankan dan Assistant Vice President BNI (2005-2009), Paul Sutaryono, menjelaskan, tambahan dana SAL Rp 100 triliun itu dapat dimanfaatkan oleh bank umum untuk membeli SBN. Dengan demikian, langkah ini dapat menopang imbal hasil SBN yang cenderung meningkat.

”Suntikan dana SAL Rp 100 triliun akan bermanfaat untuk menurunkan imbal hasil atau yield SBN yang beberapa hari ini tampak mendaki sekitar 0,4 persen,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Senin (30/3/2026).

Tingkat imbal hasil SBN tenor 10 tahun meningkat tajam selama Maret 2026. Berdasarkan data Trading Economics, imbal hasil SBN tenor 10 tahun hari ini mencapai 6,84 persen atau naik sebesar 43 basis poin (bps).

Menurut dia, bank-bank umum saat ini akan lebih senang menempatkan dananya untuk membeli SBN, alih-alih harus mengucurkan kredit ke nasabah. Ini mempertimbangkan kondisi geopolitik yang terus memanas dan likuiditas perbankan yang masih berlimpah (ample).

Kondisi likuiditas itu tecermin dari rasio alat likuid/non core deposit (AL/NCD) 121,23 persen per Januari 2026, jauh di atas ambang batas 50 persen. Demikian pula, rasio alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) 27,54 persen di atas ambang batas 10 persen.

Saya pikir kalau mau menekan itu (imbal hasil) kan harus ada pembeli. Taruh saja uang di bank. Pasti bank nyarinya yang paling gampang, BI (SRBI) atau beli ’bond’.

Di sisi lain, rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (DPK) alias LDR perbankan menurun, dari 87,64 persen secara tahunan per Januari 2025 menjadi 84,93 persen per Januari 2026. Penurunan ini juga terjadi secara bulanan, dari dari 85,35 persen per Desember 2025 menjadi 84,93 persen per Januari 2026.

”Ringkasnya, likuiditas perbankan tetap memadai. Alhasil, fungsi intermediasi perbankan tidak akan berubah signifikan,” ujar Paul.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (25/3/2026), mengumumkan bahwa pemerintah kembali menambah penempatan dana SAL ke sistem perbankan sebesar Rp 100 triliun seminggu menjelang Lebaran 2026. Ini kali ketiga pemerintah menyuntikkan dana ke sistem perbankan.

Pemerintah pertama kali menempatkan dana SAL kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senilai Rp 200 triliun pada September 2025. Selang sebulan, suntikan dana SAL kembali ditambah Rp 76 triliun pada November 2026, termasuk kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Namun, memasuki 2026, pemerintah memutuskan untuk menarik kembali dana SAL tersebut senilai Rp 75 triliun. Dengan tambahan senilai Rp 100 triliun ini, total dana SAL ditempatkan pemerintah mencapai Rp 301 triliun.

Menurut Purbaya, tambahan penempatan dana SAL pemerintah ke sistem perbankan senilai Rp 100 triliun tersebut lebih fleksibel dibandingkan penempatan sebelumnya. Dengan langkah ini, perbankan diharapkan menjadi penyerap SBN di pasar.

”Saya pikir kalau mau menekan itu (imbal hasil) kan harus ada pembeli. Taruh saja uang di bank. Pasti bank nyari-nya yang paling gampang, BI (SRBI) atau beli bond,” katanya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, penempatan dana SAL tersebut belum tentu efektif meredam kenaikan tingkat imbal hasil SBN. Ini karena kenaikan imbal hasil SBN terjadi akibat faktor eksternal.

”Justru yang dikorbankan untuk penempatan di SBN adalah bank himbara. Ini namanya keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Uangnya berputar di pemerintah,” katanya saat dihubungi, Senin (30/3/2026).

Di sisi lain, Bhima melanjutkan, penempatan dana SAL ke sistem perbankan justru semakin membatasi kapasitas fiskal. Apalagi, pemerintah telah membuat skenario pelebaran defisit di atas 3 persen. Dengan kondisi tersebut, seharusnya dana SAL digunakan sebagai bantalan fiskal (fiscal buffer).

Sejatinya, dana SAL dapat digunakan untuk tambahan subsidi dan kompensasi energi. Sebaliknya, bila pemerintah sewaktu-waktu menarik dana SAL tersebut dari sistem perbankan untuk menambal defisit fiskal, bank-bank penerima suntikan dana tersebut akan mengalami tekanan likuiditas.

Bhima menambahkan, penempatan dana SAL oleh pemerintah itu belum tentu disalurkan untuk kredit atau pembiayaan produktif. Berkaca dari penempatan sebelumnya, suntikan dana SAL sebesar Rp 200 triliun tidak serta-merta berdampak positif terhadap penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit UMKM oleh perbankan per Januari 2026 tercatat sebesar Rp 1.482,99 triliun. Angka ini turun 0,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun tingkat kredit macet UMKM kini hampir menyentuh ambang batas, yakni sebesar 4,6 persen.

Jadi, fenomana ’lazy bank’ atau bank yang disebut malas salurkan kredit ini bukan karena kurang likuiditas, melainkan khawatir debitor tidak bisa mengembalikan uang atau membayar pinjamannya.

Sebaliknya, pada periode yang sama, penyaluran kredit ke segmen korporasi justru meningkat tajam sebesar 16,07 persen secara tahunan. Meski demikian, jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) mencapai Rp 2.536,40 triliun atau 22,86 persen dari plafon kredit yang tersedia.

Kondisi tersebut mengindikasikan kredit yang disalurkan perbankan bukanlah kredit baru, melainkan kredit lama (refinancing). Dengan kata lain, penempatan dana SAL pemerintah ke sistem perbankan terbukti belum berputar ke perekonomian masyarakat bawah.

”Jadi, fenomana lazy bank atau bank yang disebut malas salurkan kredit ini bukan karena kurang likuiditas, melainkan khawatir debitor tidak bisa mengembalikan uang atau membayar pinjamannya,” ujar Bhima.

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Adhika Vista menyatakan, Bank Mandiri senantiasa mendukung penuh kebijakan penempatan dana tambahan SAL oleh Kementerian Keuangan.

Langkah ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, Bank Mandiri berkomitmen akan memastikan penyaluran kredit dilakukan secara efektif dan transparan, serta berdampak bagi dunia usaha dan masyarakat luas.

”Dana tersebut akan dikelola secara prudent dan disalurkan secara selektif ke sektor-sektor produktif dengan fokus pada penguatan ekonomi berbasis kerakyatan,” katanya dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan laporan OJK, dana SAL senilai Rp 200 triliun telah direalisasikan sepenuhnya pada November 2025. Beberapa sektor sasarannya antara lain kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi yang per Januari mencapai Rp 235,91 triliun atau tumbuh 9,73 persen secara tahunan.

Hingga Januari 2026, perbankan juga telah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp 21,81 triliun kepada 369.000 debitor. Selain itu, realisasi pembiayaan kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) telah terealisasi senilai Rp 1,21 triliun kepada 1.373 dapur.

”Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai telah berkontribusi pada peningkatan likuiditas, penurunan cost of fund, dan mendukung pertumbuhan kredit,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan  OJK Dian Ediana Rae secara tertulis.

Selanjutnya, OJK akan mendukung jika pemerintah memandang perlu mempertajam program agar dampak penyaluran kredit dapat tepat sasaran tanpa menurunkan kualitas aset dengan risiko utama berupa potensi lonjakan NPL, jika percepatan penyaluran kredit dilakukan tanpa seleksi dan monitoring yang memadai.