Israel Serang Lebanon Setelah Sepakati Gencatan Senjata

BEIRUT, SELASA — Belum sepekan gencatan senjata di Lebanon berlangsung, Israel dan Hizbullah kembali baku tembak. Serangan ini mengancam gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan Perancis. Meski demikian, Amerika Serikat mengklaim gencatan senjata itu bertahan dan berjalan sukses.

Militer Israel menyerang puluhan lokasi di berbagai wilayah di Lebanon pada Senin (2/12/204). Kantor berita Lebanon, NNA, melaporkan Israel kembali menyerang Lebanon selatan. Warga di ibu kota Lebanon, Beirut, mengatakan, mereka mendengar pesawat nirawak terbang pada larut malam.

Sebelumnya, Hizbullah melancarkan serangan yang mereka sebut serangan peringatan defensif. Serangan Hizbullah dilakukan setelah serangan Israel yang kemudian dibalas lagi dengan serangan lebih besar oleh Israel.

Menurut laporan NNA, dalam serangan terakhir, pasukan Israel menembakkan peluru artileri ke arah kota Beit Lif di Distrik Bint Jbeil di Lebanon selatan. Sementara tembakan senapan mesin berat menargetkan Yaroun. Serangan juga terjadi di Tallousa dan desa bernama Harris.

Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan, sedikitnya sembilan orang tewas dalam serangan Israel di dua desa selatan pada Senin malam itu. Serangan itu disebut sebagai serangan paling mematikan sejak gencatan senjata Hizbullah-Israel mulai berlaku pada Rabu (27/11/204).

”Serangan musuh Israel di Desa Harris menewaskan lima orang dan melukai dua orang, dalam jumlah korban awal,” kata kementerian itu.

Adapun serangan lainnya di Tallousa menewaskan empat orang dan melukai satu orang.

Serangan Israel ini terjadi setelah Hizbullah menuduh Israel melanggar perjanjian gencatan senjata. Tuduhan ini atas dua serangan Israel sebelumnya yang menyasar kawasan Marjayoun dan Nabatieh. Satu pengendara sepeda motor tewas dalam serangan udara Israel di Marjayoun, sekitar 10 kilometer dari perbatasan utara Israel itu.

Di Nabatieh, badan keamanan negara Lebanon mengatakan serangan pesawat nirawak Israel menewaskan satu orang dari pasukannya. Badan keamanan negara Lebanon menyebut insiden itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap gencatan senjata.

Militer Lebanon juga melaporkan pesawat nirawak Israel menyerang kendaraan militer Lebanon di perbatasan Lebanon-Suriah. Serangan itu melukai satu tentara.

Militer Israel tak menanggapi pertanyaan tentang insiden di Marjayoun dan Nabatieh. Mereka hanya menyatakan telah menargetkan kendaraan militer di dekat infrastruktur Hizbullah di Lembah Bekaa, Lebanon, dan dekat perbatasan Suriah.

Hizbullah lalu membalas serangan Israel itu dengan menembakkan roket ke posisi militer Israel di wilayah Shebaa Farms. Militer Israel melaporkan, dua serangan roket diluncurkan Hizbullah pada Senin. Tidak ada korban dari serangan itu.

Dua proyektil diluncurkan ke arah Gunung Dov, wilayah sengketa yang dikuasai Israel yang dikenal sebagai Shebaa Farms di Lebanon. Lokasi ini adalah titik pertemuan perbatasan Lebanon dengan Suriah dan Israel.

Israel mengatakan, proyektil jatuh di area terbuka sehingga tidak ada korban luka yang dilaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan membalas dengan keras. Peringatan itu diikuti serangan ke Lebanon yang menewaskan sembilan orang tersebut.

Menurut Hizbullah, serangan roketnya merupakan balasan atas pelanggaran gencatan senjata yang berulang kali dilakukan Israel. Mereka mengklaim peluncuran roket itu adalah serangan pertama yang diumumkan kelompok itu sejak gencatan senjata mulai berlaku.

Dalam pernyataan, Hizbullah mengatakan bahwa pihaknya menembaki posisi militer Israel di daerah tersebut sebagai respons defensif dan peringatan setelah pelanggaran berulang oleh Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata.

Menurut pernyataan itu, pengaduan kepada mediator yang bertugas memantau gencatan senjata tidak berguna untuk menghentikan pelanggaran Israel tersebut.

Kami telah mengurangi serangan dari puluhan serangan menjadi satu atau mungkin dua serangan sehari.

Lebanon dan Israel telah saling menuduh adanya pelanggaran gencatan senjata hanya sehari setelah gencatan senjata berlaku.

Juru bicara Parlemen Lebanon, Nabih Berri, yang juga sekutu Hizbullah, mengatakan, Beirut telah mencatat sedikitnya 54 pelanggaran gencatan senjata oleh Israel sejak gencatan senjata berlangsung. Berri turut merundingkan gencatan senjata atas nama Lebanon.

Berri mendesak komite yang bertugas memantau gencatan senjata untuk segera memastikan Israel menghentikan pelanggarannya.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar membantah melanggar gencatan senjata. Sebaliknya, ia menuduh Hizbullah memindahkan senjata ke selatan Sungai Litani yang bertentangan dengan perjanjian gencatan senjata itu.

”Israel berkomitmen untuk keberhasilan pelaksanaan gencatan senjata, tetapi kami tidak akan menerima kembalinya situasi seperti pada 6 Oktober 2023,” kata Saar dalam sebuah pernyataan.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan pukulan keras terhadap Hizbullah. Ia menyebut kelompok itu telah membuat kesalahan besar dengan menargetkan wilayah Israel.

Baku tembak tersebut mengancam gagalnya gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat dan Perancis kurang dari sepekan berlaku.

Gencatan senjata yang ditengahi AS dan Perancis itu berisi kesepakatan penghentian pertempuran Israel dan Hizbullah selama 60 hari.

Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, Hizbullah yang didukung Iran itu memiliki waktu 60 hari untuk menarik pasukan dan infrastrukturnya dari Lebanon selatan, mundur ke utara Sungai Litani, yang berjarak sekitar 30 km dari perbatasan Israel-Lebanon. Selama waktu tersebut, pasukan Israel juga harus mundur ke sisi perbatasan mereka.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Perancis, Israel, dan Lebanon untuk menyelidiki dan menangani laporan pelanggaran gencatan senjata itu.

Ia mengatakan, periode awal gencatan senjata rentan pelanggaran. Namun, secara umum, gencatan senjata di Lebanon berhasil mengurangi kekerasan.

Menurut sumber yang tak disebutkan identitasnya, pejabat senior AS telah menggelar pembicaraan dengan Israel untuk mengajukan pertanyaan tentang serangan terhadap Hizbullah sejak gencatan senjata diberlakukan.

Namun, sejauh ini, belum ada temuan pelanggaran berat yang dilakukan Israel terhadap ketentuan gencatan senjata itu.

Pejabat tersebut mengatakan, percakapan itu merupakan bagian dari mekanisme untuk memastikan bahwa perjanjian gencatan senjata dilaksanakan. ”Ini adalah mekanisme yang berfungsi,” katanya.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan bahwa secara umum gencatan senjata dinilai berhasil.

”Kami telah mengurangi serangan dari puluhan serangan menjadi satu atau mungkin dua serangan sehari,” katanya kepada wartawan di pesawat kepresidenan AS, Air Force One, dalam perjalanan mendampingi Presiden Joe Biden ke Angola.

Menurut Kirby, turunnya jumlah serangan sangat besar. Pihaknya akan terus berusaha mencari cara guna menurunkan serangan menjadi nol sehingga kedua belah pihak sepenuhnya melaksanakan gencatan senjata. ”Namun, gencatan senjata ini baru berumur sekitar sepekan,” ujarnya.

Surat perintah penangkapan PM Benjamin Netanyahu yang diterbitkan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) semakin tak bertaji. Sejumlah negara anggota Uni Eropa memberi sinyal enggan mematuhinya. Padahal, semua negara UE menandatangani perjanjian pendirian ICC dan wajib mematuhi produk hukumnya.

PM Belanda Dick Schoof, Jumat, mengatakan bahwa ada beberapa pilihan bagi Netanyahu untuk mengunjungi Belanda tanpa ditangkap. Hal ini tergantung dari alasan kunjungannya.

”Yang terpenting adalah bahwa kami memiliki kewajiban yang berasal dari perjanjian (yang menjadi dasar pendirian ICC) dan bahwa kami mematuhinya,” kata Schoof dalam konferensi pers.

”Mengingat hal itu, kami harus melihat bagaimana kami bertindak ketika perdana menteri Israel datang ke Belanda. Ada beberapa skenario yang mungkin, juga dalam hukum internasional, di mana ia akan dapat datang ke Belanda tanpa ditangkap,” katanya menambahkan.

Schoof tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai keadaan yang melatarbelakangi kedatangan Netanyahu tanpa ditangkap itu.

Dalam kesempatan berbeda, sepekan sebelumnya, ia mengatakan bahwa Netanyahu mungkin dapat mengunjungi organisasi internasional yang berlokasi di Belanda, seperti pengawas senjata kimia PBB, tanpa ditangkap.

Pernyataan itu melunakkan sikap Belanda sebelumnya yang disuarakan Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp di parlemen pada pekan lalu. Saat itu Veldkamp mengatakan bahwa Belanda sepenuhnya bekerja sama dengan ICC.

”Kami bertindak berdasarkan surat perintah penangkapan bagi orang-orang yang berada di wilayah Belanda,” katanya.

Belanda merupakan tuan rumah kantor ICC, yang berlokasi di Den Haag. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan minggu lalu untuk Netanyahu, mantan Kepala Pertahanan Israel Yoav Gallant, serta pemimpin Hamas, Mohammed Deif, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza.

Sebelumnya, Perancis menyatakan Netanyahu memiliki kekebalan terhadap ICC mengingat Israel belum menandatangani undang-undang pengadilan internasional itu.

Selain Belanda dan Perancis, Italia juga mempertanyakan surat perintah itu. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menangkap Netanyahu selama ia tetap menjadi kepala pemerintahan Israel.

Israel menyatakan akan mengajukan banding terhadap surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant. 

Surat perintah penangkapan Netanyahu menandai pertama kalinya ICC menargetkan tokoh seperti pemimpin negara yang bersekutu erat dengan negara-negara Barat.

ICC menjadi pengadilan pilihan terakhir ketika otoritas nasional tidak mau atau tidak mampu bertindak. Negara-negara yang telah menandatangani perjanjian pendirian ICC secara tertulis diharuskan menahan Netanyahu jika ia tiba di wilayah mereka.

Pada Senin, Hakim Ketua ICC Tomoko Akane mengatakan, saat ini lembaga itu menghadapi berbagai ancaman yang melemahkan. Berbicara pada konferensi tahunan di hadapan 124 negara anggota ICC, Akane menyebut ancaman itu datang dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Rusia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kepala Jaksa ICC Karim Khan dua bulan setelah pengadilan di Den Haag itu mengeluarkan surat perintah untuk Presiden Vladimir Putin.

Pada Juni 2024, Dewan Perwakilan Rakyat AS juga mengesahkan undang-undang untuk memberi sanksi kepada ICC. Hal ini setelah Khan meminta tanggapan untuk surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant.

”Pengadilan telah menjadi sasaran serangan yang berusaha melemahkan legitimasi dan kemampuannya untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan hukum internasional dan hak-hak fundamental, tindakan pemaksaan, ancaman, tekanan, dan tindakan sabotase,” kata Akane.

Ia menambahkan bahwa banyak surat perintah lain telah dikeluarkan yang mengancam para pegawai pengadilan. Selain itu, ICC juga diancam dengan sanksi ekonomi dari lembaga-lembaga anggota tetap DK PBB lainnya.

Menurut Akane, tindakan-tindakan ini akan melemahkan ICC dalam semua situasi dan kasus serta membahayakan keberadaannya.

Meskipun AS tidak menandatangani pendirian ICC, kekuatan militer dan keuangan AS dapat melemahkan ICC secara diplomatis dan politis. Ancaman dari AS juga bisa berwujud sanksi keuangan yang menargetkan stafnya.

Dia mengatakan, pengadilan dengan tegas menolak segala upaya untuk memengaruhi dan ketidakberpihakannya. ”Kami dengan tegas menolak upaya untuk memolitisasi fungsi kami. Kami telah dan akan selalu mematuhi hanya hukum, dalam semua keadaan," ujar Akane.

ICC didirikan pada tahun 2002 untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi apabila negara-negara anggota tidak mau atau tidak mampu melakukannya sendiri. (AP/AFP/REUTERS)