Benarkah Penerima Beasiswa LPDP Luar Negeri di ”Ambang Batas Kemiskinan”?

Polemik terkait beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP luar negeri ramai menjadi pembicaraan publik di sejumlah platform media sosial beberapa waktu terakhir. Pembicaraan warganet ini utamanya terkait isu pemotongan tunjangan dan biaya hidup yang diwacanakan pemerintah.

Dalam tangkapan data oleh situs getdaytrends.com ditampilkan bahwa tren pembahasan terkait topik LPDP mengalami lonjakan relatif signifikan pada rentang 16-17 Februari 2025. Namun, pada 18 Februari 2025 trennya mulai menurun hingga sekarang.

Perdebatan jagat maya terkait program LPDP itu mulai ramai setelah naiknya cuitan Angga Fauzan yang merupakan influencer dan penerima LPDP tahun 2017 di Edinburgh University, Inggris Raya.

Dirinya merespons pernyataan pemerintah yang berwacana memotong tunjangan dan biaya bantuan hidup (living allowance). Dalam cuitannya, Angga Fauzan menuliskan, ”Living Allowance anak-anak LPDP itu itungannya udah di ambang garis kemiskinan kalo dilihatin sama UMR negara mereka kuliah. Udah kayak penerima BLT. Apalagi yang di kota-kota gede cem London, New York, Sydney, dsb. Apalagi mas lagi inflasi: sewa akom, bills dan groceries naik.”

Cuitan tersebut mendatangkan pro dan kontra dari netizen. Mereka yang kontra karena melihat dari banyaknya penerima LPDP yang melakukan flexing liburan, tinggal di kawasan highend atau zona 1, dan juga membandingkan dengan sejumlah beasiswa lain yang dinilai memberikan biaya bantuan hidup dan tunjangan lebih sedikit. Bahkan, salah satu cuitan menyatakan bahwa ada penerima LPDP yang bisa melakukan down payment (DP) rumah di Indonesia dari besaran living allowance yang diberikan pemerintah.

Sebaliknya, kelompok yang pro mencoba membandingkan antara uang saku dan tunjangan LPDP dengan upah minimum di negara tujuan. Ditambah, biaya hidup di pusat-pusat kota (city centers) yang jauh lebih mahal, seperti New York, London, Tokyo, dan Beijing.

LPDP merupakan lembaga di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melakukan pengelolaan dana abadi pendidikan melalui program beasiswa dan pendanaan riset. Namun, pada 2022, LPDP telah ditetapkan sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) sehingga dapat melakukan investasi dalam bentuk surat berharga ataupun nonsurat berharga untuk mendukung komitmen pemerataan beasiswa dalam mewujudkan SDM unggul.

Beasiswa LPDP terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu beasiswa umum, beasiswa afirmasi, beasiswa targeted, dan beasiswa kolaborasi.

Pertama, beasiswa umum ditujukan kepada masyarakat luas yang ingin melanjutkan studi S-2, S-3, ataupun spesialis. Namun, beasiswa umum ini pun terbagi menjadi empat, yaitu reguler, perguruan tinggi utama dunia (PTUD), parsial, dan parsial untuk gelar ganda (double degreee).

Kedua, beasiswa targeted yang merupakan beasiswa yang didasarkan atas kebutuhan strategis, biasanya diberikan kepada PNS, TNI, Polri, kader ulama, dan lain-lain.

Ketiga, beasiswa afirmasi yang diberikan kepada beberapa kelompok tertentu yang membutuhkan dukungan dalam akses pendidikan. Beasiswa afirmasi ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu beasiswa daerah, prasejahtera, penyandang disabilitas, dan putra-putri Papua.

Keempat, beasiswa kolaborasi, yaitu beasiswa yang diselenggarakan oleh LPDP bersama lembaga atau instansi lain, termasuk lembaga di dalam negeri ataupun lembaga asing.

Dalam pembiayaan pendidikan, ada beberapa komponen yang ditanggung oleh LPDP. Di antaranya, biaya kuliah, biaya registrasi, bantuan buku, hibah penelitian, hibah seminar internasional, publikasi jurnal internasional, biaya transportasi, biaya visa, asuransi kesehatan, biaya hidup, sampai dengan tunjangan keluarga.

Perbandingan uang saku LPDP dengan minimum wage beberapa negara

Dalam laporan tahunan LPDP 2023, jumlah penerima LPDP dari tahun 2013-2023 mencapai 45.500 orang. Penerima tersebut terbagi dalam beberapa tingkat pendidikan. Khusus untuk LPDP luar negeri, penerima program master mencapai 16.223 orang, spesialis 17 penerima, dan program doktoral (PhD) sebanyak 3.957 penerima.

Awardees LPDP tersebar di beberapa negara, tetapi ada negara-negara yang memang menjadi pilihan favorit, yaitu Australia, Inggris, dan Belanda. Selain itu, terdapat top 5 (lima besar) kampus tujuan beasiswa LPDP, yakni The University of Melbourne, University College London, Wageningen University, Monash University, dan The University of Manchester.

Berkaitan dengan biaya hidup di sejumlah negara dan kampus tujuan tersebut, pemerintah telah menetapkan besaran tunjangan dan uang saku yang diberikan kepada penerima LPDP. Besaran uang saku yang diberikan disesuaikan dengan biaya hidup di kota dan negara kampus yang dituju (host university).

Jika dilihat dari living allowance yang ditetapkan, Amerika Serikat menjadi negara dengan uang saku yang relatif besar apabila dikonversi dalam rupiah. Misalnya, uang saku di Brooklyn, New York City, Ithaca, Boston, Princeton, Cambridge, dan beberapa kota di zona satu lainnya mendapatkan uang saku sebesar 2.600 dollar AS atau sekitar Rp 42 juta.

Selanjutnya, uang saku di beberapa kota yang ada di Australia, seperti Sydney dan Melbourne, mencapai 2.800 dollar Australia atau sekitar Rp 29 juta. Adapun untuk kota Brisbane dan Canberra mendapatkan living allowance sebesar 2.700 dollar Australia atau sekitar Rp 28 juta.

Dari cuitan Angga Fauzan, aspek yang memicu perdebatan adalah anggapan bahwa living allowance yang diberikan relatif kecil dan tergolong dalam ”ambang batas kemiskinan”. Terutama untuk wilayah kampus di zona satu atau pusat-pusat kota.

Berkaitan dengan hal itu, perlu mengukur perbandingan antara upah minimum atau minimum wage dari beberapa kota di zona satu dan living allowance yang diterima mahasiswa LPDP.

Salah satu contohnya adalah Amerika Serikat. Data yang dilansir dari Departemen Ketenagakerjaan (DoL) Amerika Serikat, upah minimum di New York adalah 16,50 dollar AS per jam. Artinya, jika menggunakan jam kerja standar, yaitu 40 jam per minggu, maka dalam satu bulan mencapai 160 jam kerja. Oleh karena itu, gaji yang akan didapatkan adalah 2.640 dollar AS per bulan.

Nominal itu tidak berbeda jauh dengan living allowance dari LPDP yang sekitar 2.600 dollar AS per bulan. Uang ini belum termasuk pembiayaan untuk asuransi kesehatan dan tunjangan keperluan kuliah lain, seperti halnya seminar internasional dan publikasi.

Ada data perbandingan lainnya dari publikasi Numbeo, yang menunjukkan biaya hidup (living cost) di New York saat ini sekitar 1.690 dollar AS per bulan untuk single dan 6.262 dollar AS per bulan kategori keluarga. Namun, estimasi ini memang belum memperhitungkan sewa tempat tinggal.

Artinya, apabila mengacu data tersebut, mahasiswa penerima program LPDP di Amerika Serikat relatif cukup untuk membiayai hidupnya dengan standar umum kelayakan negara maju itu.

Untuk negara lain, dapat dibandingkan dengan kota besar berikutnya seperti halnya di London, Inggris. Biaya hidup yang diberikan oleh LPDP di London mencapai £1900 per bulan. Adapun upah minimum di London adalah £12.21 per jam atau sekitar £1953 per bulan. Dari data Numbeo, estimasi biaya hidup di London adalah £1039 untuk single dan £3,668 untuk keluarga.

Berdasarkan perbandingan tersebut, maka rasio minimum wage dan living allowance yang diberikan oleh LPDP sebenarnya relatif cukup. Dengan standar penghasilan dan hidup yang tinggi di Amerika Serikat dan Inggris, dana yang diterima para awardees LPDP relatif cukup untuk membiayai hidupnya dengan standar umum kelayakan negara maju itu. Tentu saja, gaya hidup tiap-tiap individu turut memengaruhi pengeluaran yang dibelanjakan setiap bulannya.

Namun, jika memang dirasa kurang, ada sedikit tips yang bisa dilakukan sebagai penyesuaian. Di antaranya, mencari tempat tinggal di luar zona satu, tetapi memiliki akses transportasi umum memadai; memilih tempat tinggal bersama (double); menyediakan dana darurat; mengurangi pembelian makanan siap saji dan restoran; hingga melakukan pekerjaan paruh waktu sesuai ketentuan di tiap-tiap negara. Khusus pekerjaan paruh waktu ini juga harus mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan oleh program LPDP sehingga para mahasiswa tetap fokus pada target pendidikannya.

Sejatinya, kesempatan mendapatkan beasiswa LPDP memang bukan ditujukan untuk hidup bermewah-mewahan karena hanya dialokasikan memenuhi standar hidup yang layak. Oleh karena itu, mengharuskan para penerima LPDP luar negeri untuk mengelola keuangan secara bijak. Di sisi lainnya, mindset yang harus ditanamkan para penerima beasiswa LPDP adalah investasi negara pada diri mahasiswa bersangkutan guna mencetak SDM unggul demi masa depan bangsa yang lebih cerah.

Terkait isu wacana efisiensi beasiswa LPDP telah dikonfirmasi oleh pemerintah bahwa program ini tidak terkena pemangkasan anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran beasiswa LPDP tidak akan terpangkas imbas efisiensi atas penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Jadi, para mahasiswa tak perlu khawatir akan keberlangsungan kuliahnya di luar negeri. Terpenting, para penerima  beasiswa LPDP tetap fokus untuk segera menyelesaikan pendidikannya dengan standar kualitas yang tinggi. (LITBANG KOMPAS)