Bencana dan Utang Pembangunan

Banjir yang menerjang Bali dan Nusa Tenggara Timur menjelang medio September bukan sekadar anomali cuaca. Dengan total lebih dari 20 korban jiwa serta kerugian miliaran rupiah, tragedi ini lagi-lagi menjadi peringatan keras atas salah kelola lingkungan puluhan tahun di kedua provinsi.

Yang paling mengejutkan, banjir ini terjadi di puncak musim kemarau, periode yang seharusnya menjadi masa terkering sepanjang tahun. Curah hujan 385 mm per hari di tengah kemarau yang tercatat di Stasiun Klimatologi Bali merupakan rekor tertinggi dalam sejarah. Gelombang Ekuatorial Rossby yang memicu hujan ekstrem ini memang fenomena alam, tetapi akibat destruktifnya menjadi lebih besar karena didorong oleh perilaku manusia.

Pembangunan pun lebih tunduk pada logika pasar ketimbang mitigasi risiko. Data Walhi Bali mencatat, dalam kurun 2018-2023, degradasi lahan mencapai 6 persen per tahun di Denpasar dan Badung. Ribuan hektar lahan yang seharusnya menjadi penyerap air alami beralih menjadi bangunan. Pembangunan hotel, vila, dan homestay meningkat dua kali lipat dalam dua dekade terakhir memang mengundang devisa, tetapi daya dukung lingkungan dikorbankan. Akibatnya, kemampuan tanah untuk menyerap air menurun drastis, sementara beban drainase kota kian berat. Okupansi bantaran membuat Sungai Badung—urat nadi hidrologi Denpasar—semakin menyempit.

Di NTT, narasi serupa terulang. Catatan harian Kompas pada April 2021 menyebut bencana serupa melanda NTT yang memakan puluhan korban jiwa. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi (PVMBG) kala itu mengingatkan pentingnya pembangunan berbasis risiko bencana untuk meminimalkan dampaknya. Ketika hujan ekstrem datang, baik sungai di Bali maupun NTT tak mampu lagi menampung debit air yang membengkak. Tumpah ruah air menjadi bencana.

Tragedi Bali-NTT adalah cermin nasional. Pola pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan—baik untuk pariwisata, ekstraksi sumber daya alam, maupun aktivitas lainnya—telah menjadi langganan di sejumlah daerah. Kini, gelombang cuaca ekstrem bergeser ke Jawa dan Sumatera, mengancam wilayah dengan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Pola pembangunan yang serupa diikuti bencana seperti di Bali dan NTT bukanlah peristiwa tunggal. Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau lain sudah berkali-kali mengalaminya. Namun, pola pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan terus berulang. Kita tidak belajar, padahal setiap bencana membawa tagihan mahal, yaitu nyawa manusia, kerugian ekonomi, dan trauma sosial.

Kapankah kita akan benar-benar berbenah? Jangan biarkan utang ini menumpuk hingga alam menagihnya dengan harga yang lebih besar.