Bencana Sumatera Lumpuhkan Ratusan Rumah Sakit dan Puskesmas

JAKARTA, KOMPAS — Ratusan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas, tidak bisa beroperasi akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pelayanan kesehatan pun untuk sementara difokuskan di lokasi pengungsian atau pos kesehatan darurat.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman dihubungi di Jakarta, Selasa (2/12/2025), menyampaikan, sejumlah rumah sakit masih belum bisa beroperasi akibat dampak dari bencana yang terjadi di Sumatera. Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sebelumnya bertugas di fasilitas kesehatan yang terdampak akhirnya ditugaskan ke lokasi pengungsian.

”Layanan kesehatan sementara ini dilakukan di lokasi pengungsian atau pos kesehatan. Named (tenaga medis) dan nakes (tenaga kesehatan) di fasyankes (fasilitas layanan kesehatan) terdampak dikerahkan ke lokasi pengungsian,” katanya.

Aji menambahkan, sejumlah rumah sakit yang terdampak juga sudah mulai beroperasi, terutama pada rumah sakit yang memiliki lantai dua. Mobilisasi pada tenaga kesehatan cadangan di setiap daerah pun sudah dilakukan.

Layanan kesehatan sementara ini dilakukan di lokasi pengungsian atau pos kesehatan.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 1 Desember 2025, setidaknya 7 rumah sakit dan 179 puskesmas tidak beroperasi di Provinsi Aceh. Sementara itu, 3 rumah sakit dan 32 puskesmas mengalami kerusakan di Provinsi Sumatera Utara. Namun, fasilitas kesehatan yang rusak tersebut masih bisa beroperasi. Untuk fasilitas kesehatan yang terdampak di Provinsi Sumatera Barat yang dilaporkan, yakni 22 puskesmas dan sejumlah puskesmas pembantu.

Aji menyampaikan, sejumlah daerah menyatakan membutuhkan jumlah SDM kesehatan tambahan. Jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan, antara lain, dokter spesialis bedah, dokter spesialis penyakit dalam, dokter umum, perawat, bidan, ahli gizi, dan tenaga sanitarian. Untuk sementara, kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut dipenuhi dengan memobilisasi tenaga cadangan kesehatan dari fasilitas kesehatan lain yang tidak terdampak bencana, rumah sakit swasta, serta bantuan dari organisasi profesi.

Selain itu, kebutuhan logistik juga telah didata, termasuk kebutuhan akan obat-obatan, air bersih, tangki air, masker, serta logistik lainnya, seperti Starlink dan genset, kompresor, tenda lapangan, selimut, kelambu, dan sarung. Dari Kementerian Kesehatan, bantuan logistik kesehatan yang telah dikirimkan antara lain, PMT (pemberian makan tambahan) anak balita, PMT ibu hamil, kantong jenazah, masker bedah, penjernih air cepat, disinfektan, dan kit tes kualitas air.

Menurut Aji, kendala yang dihadapi saat ini adalah jaringan komunikasi yang terputus di sejumlah daerah, ketersediaan air bersih yang kurang, jaringan listrik yang mati, akses jalan yang terputus, serta sulitnya memperoleh BBM untuk genset di puskesmas dan distribusi logistik.

Terkait dengan kendala tersebut, Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk permohonan bantuan Starlink (penyedia jasa internet satelit) di puskesmas. Kerja sama juga dilakukan dengan PDAM untuk penyediaan air bersih. Untuk sementara, genset digunakan dengan dukungan dari BPBD dan PLN.

”Beberapa lokasi kabupaten ataupun kota terisolasi karena akses jalan terputus. Solusinya dengan menggunakan jalur laut atau udara untuk mengakses lokasi terisolasi. Kita juga menyediakan perahu atau rakit untuk penyeberangan,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Lembaga Kemanusiaan dan Tanggap Bencana Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Muhammad Iqbal El Mubarak menuturkan, ketersediaan dokter spesialis kini menjadi kebutuhan mendesak di lokasi bencana. Banyak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengalami kelelahan dan sebagian juga turut menjadi korban bencana.

Pada fase akut pascabencana ini, kebutuhan dokter bedah, dokter anestesi, dan dokter traumatologi menjadi kebutuhan yang paling banyak diminta. Untuk itu, tambahan dokter-dokter spesialis tersebut sudah mulai digerakkan oleh organisasi profesi ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Persiapan kebutuhan dokter juga perlu diperhatikan untuk fase transisi dan rekonstruksi bencana. Biasanya, sejumlah penyakit baru akan muncul setelah dua minggu terjadinya bencana.

Sejumlah organisasi profesi, seperti organisasi profesi untuk kedokteran paru, kedokteran beda, dokter anak, anestesi, dan penyakit dalam, juga sudah diminta untuk menyiapkan tenaga medisnya. ”Jadi, instruksinya adalah semua perhimpunan spesialis harus menyiapkan kadernya dari sekarang. Jadi, ketika kebutuhan itu diminta, langsung kita memberangkatkan mereka,” tutur Iqbal.

Selain itu, ia menambahkan, kebutuhan obat-obatan dan logistik juga masih terbatas. Kebutuhan tersebut terutama terkait kebutuhan oksigen. Ia berharap koordinasi yang baik bisa dilakukan antarpemangku kepentingan agar layanan kesehatan bisa dijalankan dengan optimal di daerah-daerah yang terdampak bencana.

Iqbal mendorong agar pemerintah bisa menyediakan pesawat khusus untuk logistik medis. Itu perlu didukung pula dengan jaringan internet yang baik. Komunikasi yang lumpuh membuat koordinasi terkait kebutuhan logistik kesehatan sulit terpenuhi.

”Saya juga menyarankan agar SPBU di beberapa provinsi itu sebaiknya menggratiskan BBM untuk ambulans dan mobil relawan. Kadang ambulans sampai ikut mengantre padahal sedang membawa pasien darurat,” ujarnya.