Bendera Perancis Berkibar Lagi di Damaskus, Barat Mulai Merapat ke Suriah

DAMASKUS, RABU — Setelah ditutup 12 tahun selama perang saudara di Suriah, Perancis mengibarkan benderanya kembali di kantor kedutaan besarnya di Damaskus, Suriah, Selasa (17/12/2024). Namun, meski bendera telah dikibarkan kembali, itu tidak berarti kantor Kedubes Perancis untuk Suriah telah dibuka kembali.

Langkah Perancis merupakan bagian dari keputusan negara-negara Barat untuk secara bertahap membuka jalur komunikasi dengan pemerintahan baru sementara di Suriah yang dijalankan Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Tim diplomat Perancis sudah dikirim ke Suriah untuk menilai situasi politik dan keamanan Suriah pascapenggulingan Presiden Bashar al-Assad oleh kelompok oposisi HTS.

Mereka sudah bertemu dengan pejabat pemerintah sementara Suriah, termasuk pemimpin HTS Ahmed al-Sharaa atau Abu Mohammed al-Golani. Selain Perancis, Inggris juga melakukan hal serupa. Jerman dan Uni Eropa juga berencana bertemu pejabat pemerintahan baru di Damaskus.

Amerika Serikat juga sudah mulai berkomunikasi dengan Suriah. Jalinan kontak oleh negara-negara Barat itu dilakukan saat mereka masih terus menetapkan HTS sebagai kelompok teroris.

Negara-negara Barat umumnya memutuskan hubungan dengan Pemerintah Suriah setelah pecah perang saudara di negara itu sejak 2011. Salah satunya adalah Perancis. Sejak Paris memutuskan hubungan dengan Assad pada Maret 2012, gedung kedubes Perancis di Damaskus ditinggalkan.

Presiden Perancis waktu itu, Nicolas Sarkozy, mengumumkan penutupan kedubes sebagai bentuk protes atas tindakan keras dan berdarah Assad terhadap demonstran antipemerintah. Kantor kedubes itu ditutup dengan tergesa-gesa. Semua arsip dibakar atau disingkirkan dan komputer-komputer dihancurkan.

Pada Selasa (17/12/2024), aparat keamanan Perancis kembali memasuki gedung Kedubes Perancis dari dapur dan merusak pintu utamanya. Bendera Perancis lalu dikibarkan di aula masuk kedubes.

Utusan Khusus Perancis Jean-Francois Guillaume, yang dikirim ke Damaskus, mengungkapkan, Perancis tengah bersiap mendampingi rakyat Suriah untuk jangka panjang, termasuk ketika Suriah menjalani masa transisi saat ini. Namun, ia mengaku tidak dapat menetapkan waktu kapan kantor kedubes akan kembali dibuka.

Ia mengatakan, kantor Kedubes Perancis dapat dibuka kembali jika situasi keamanan sudah pulih sepenuhnya.

Untuk itu, Perancis mengimbau agar transisi politik di Suriah berjalan kredibel dan inklusif. Perancis juga meminta pemerintah sementara Suriah yang dipimpin HTS untuk terus berjuang melawan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) yang menguasai sebagian besar wilayah Suriah selama perang saudara.

Kementerian Luar Negeri Perancis menyebutkan, tim diplomat Perancis menyatakan, Perancis akan terus mengawasi keamanan di Suriah, termasuk melanjutkan perjuangan melawan NIIS dan kelompok-kelompok teroris lainnya. Selain itu, Perancis juga akan terus mencegah penyebaran senjata kimia rezim Suriah.

HTS masih dianggap sebagai organisasi ”teroris” oleh beberapa negara Barat karena berakar pada cabang Al Qaeda di Suriah meski HTS telah menyatakan berpisah dari Al Qaeda pada 2016. Setelah menumbangkan rezim Assad, HTS juga mengatakan berusaha memoderasi retorikanya dan berjanji melindungi kelompok-kelompok minoritas di Suriah.

Selain Perancis, para diplomat Jerman juga akan berbicara dengan HTS setelah diplomat Uni Eropa untuk Suriah tiba di Damaskus, Senin lalu. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan, fokus pembicaraan Jerman dengan HTS adalah proses transisi Suriah dan perlindungan kelompok minoritas di Suriah.

”Kemungkinan kehadiran diplomatik di Damaskus juga sedang dieksplorasi. Berlin memantau HTS dengan ketat mengingat akarnya dalam ideologi Al Qaeda. Sejauh yang dapat diketahui, mereka sudah bertindak dengan hati-hati,” kata juru bicara Kemenlu Jerman.

Tak hanya negara-negara Barat, sejumlah negara Arab dan negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya juga menjalin kontak dengan Damaskus. Kedutaan besar Qatar untuk Suriah juga akan kembali beroperasi, Selasa, setelah tim diplomatnya datang ke Suriah dan bertemu dengan HTS.

Turki yang sejak lama mendukung HTS juga sudah membuka kembali kedutaannya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, Suriah sekarang memerlukan pemerintahan yang inklusif. Dia meminta Uni Eropa (UE) untuk mendukung kembalinya para pengungsi.

Kantor berita Pemerintah Suriah, SANA, menyebutkan, ketika bertemu dengan pejabat Inggris, Golani meminta negara-negara Barat untuk memulihkan hubungan dan mencabut sanksi terhadap Suriah guna membantu pengungsi kembali ke Suriah.

Golani disebutkan berbicara tentang perlunya membangun negara hukum dan lembaga, serta membangun keamanan. Dia juga menyinggung tentang peran penting Inggris secara internasional.

Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas mengatakan, UE harus siap untuk meringankan sanksi terhadap Suriah jika Golani mengambil langkah positif untuk membentuk pemerintahan yang inklusif serta menghormati hak-hak perempuan dan kelompok minoritas.

Koordinator kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tom Fletcher mengaku sudah bertemu dengan Golani dan menyatakan perlunya meningkatkan dukungan kemanusiaan yang penting bagi Suriah.

Konflik Suriah, yang bermula dari pemberontakan pada 2011 terhadap pemerintahan represif Assad, mendorong jutaan warga Suriah lari ke luar negeri sebagai pengungsi. Khusus di Jerman saja terdapat sedikitnya 1 juta orang.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher, Penjabat Perdana Menteri Suriah yang baru dilantik, Mohammed al-Bashir, mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan akan direstrukturisasi dengan menggunakan mantan faksi-faksi kelompok oposisi dan perwira yang membelot dari tentara Assad.

Komandan HTS Murhaf Abu Qasra, Selasa, mengatakan, HTS akan menjadi faksi bersenjata pertama yang akan membubarkan diri dan diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata Suriah. ”Di negara mana pun, semua unit militer harus diintegrasikan ke dalam lembaga ini,” ujar Abu Qasra, yang juga dikenal dengan nama perang Abu Hassan al-Hamawi, dalam wawancara dengan kantor berita AFP.

”Kami insya Allah akan menjadi yang pertama melakukan inisiatif (membubarkan sayap militer kami),” katanya.

Abu Qasra menambahkan, wilayah yang dikuasai milisi Kurdi juga akan diintegrasikan di bawah kepemimpinan baru di Suriah. Ia menegaskan, kelompoknya menolak federalisme. ”Suriah tidak akan terpecah,” ujarnya.

”Rakyat Kurdi adalah salah satu komponen rakyat Suriah…. Suriah tidak akan terpecah dan tidak akan ada entitas federal,” kata Abu Qasra.

Suriah memiliki banyak kelompok minoritas etnis dan sektarian. Beberapa di antaranya khawatir dengan bagaimana mereka akan diperlakukan di bawah kekuasaan HTS.

”Mereka yang takut akan tren agama atau apa pun tidak benar-benar memahami Islam yang menekankan pengampunan dan keadilan. Suriah ini untuk seluruh rakyat Suriah. Setiap orang adalah mitra bagi kami untuk membangun Suriah di masa depan,” kata Bashir.

Bashir sebelumnya memimpin pemerintahan yang berafiliasi dengan HTS di Provinsi Idlib. Ia akan tetap menjabat hingga Maret 2025.

Saat ini pemerintah sedang bergulat dengan cadangan mata uang yang sangat rendah. Bashir menyerukan agar sanksi yang dijatuhkan kepada pemerintahan Assad segera dicabut. (REUTERS/AFP/AP)