Berakhirnya Genosida dan Perdamaian Komprehensif Timur Tengah

Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya yang meluap ketika pada 9 Oktober 2025 pagi WIB mengumumkan tercapainya kesepakatan perdamaian Timur Tengah fase pertama dari 20 poin proposalnya.

Trump juga menyatakan ini awal dari ikhtiar menciptakan perdamaian komprehensif Timur Tengah yang mengikutsertakan Iran. Warga Palestina di Gaza, yang menghadapi genosida dua tahun terakhir, dan publik Israel, serta komunitas global menyambut antusias peristiwa bersejarah ini. Genosida di Gaza menjadi peristiwa mengerikan yang tak ada presedennya pasca-Perang Dunia II.

Tercapainya gencatan senjata Hamas-Israel tak akan terwujud tanpa kontribusi negara-negara Barat yang secara tradisional merupakan sekutu Israel. Mereka, di antaranya, Inggris, Perancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Kanada, dan Australia, telah mengakui negara Palestina sehingga Israel kian terisolasi. Juga tekanan kubu Arab-Islam—terdiri atas Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Indonesia, Turki, dan Pakistan—terhadap AS dalam pertemuan dengan Trump di sela Sidang Umum PBB. Lebih dari itu, tanpa kesungguhan Trump menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, genosida masih akan terjadi.

Dalam perundingan di kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Trump mengirim menantunya, Jared Kushner, yang dekat dengan negara-negara Arab Teluk, mendampingi utusan khusus untuk Timteng Steve Witkoff sebagai mediator perundingan bersama Qatar, Mesir, dan Turki. PM Qatar Sheikh Mohammad bin Abdulrahman bin Jasim al-Thani bahkan ikut bergabung dalam tim negosiator.

Fenomena ini menunjukkan ekspektasi tinggi atas keberhasilan perundingan. Memang daya dukung politik regional dan internasional menentang genosida Israel yang diakui PBB dan badan-badan HAM dunia telah mencapai puncak, dan merusak kredibilitas AS.

Kendati kesepakatan itu melegakan dunia, implementasinya tidak mudah. Kesepakatan fase pertama mengharuskan militer Israel, Tzahal, mundur ke garis kuning di Gaza di mana mereka masih menguasai 60 persen enklave itu, termasuk gerbang Rafah yang berbatasan dengan Sinai, Mesir. Diikuti pembebasan 48 sandera warga Israel oleh Hamas, baik yang masih hidup ataupun tewas.

Adapun Israel akan membebaskan 2.000-an tahanan Palestina dari penjara. Bantuan kemanusiaan dalam jumlah memadai akan masuk ke Gaza. Tetapi belum jelas kerangka waktu dan skala penarikan Tzahal dari Gaza.

Yang juga menjadi masalah adalah penghapusan nama Marwan Barghouti dari daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan. Barghouti sangat populer di kalangan semua faksi Palestina. Ia ditahan sejak 2004 karena terlibat dalam Intifada II, 2004-2005, menyusulnya gagalnya perundingan perdamaian Israel-Palestina berbasis Kesepakatan Oslo di Camp David, AS, tahun 2000.

Anggap saja fase pertama berjalan tanpa hambatan berarti. Apalagi, menurut Hamas, Trump dan dunia internasional menjamin gencatan senjata bersifat permanen. Lawatan Trump ke Israel dan Mesir memperlihatkan keseriusannya memastikan proposal ini dilaksanakan kedua belah pihak secara bertanggung jawab.

Fase kedua merupakan ujian berat bagi kedua pihak. Hamas dan Jihad Islam menuntut Tzahal ditarik sepenuhnya dari Gaza, hal yang ditolak Israel. Netanyahu menghendaki Tzahal bertahan di sebagian kecil dan perimeter Gaza. Adapun Hamas menolak demiliterisasi dan menyerahkan peta terowongan di Gaza yang ditetapkan sebagai garis merah. Hukum humaniter internasional memberi hak pada kelompok bersenjata menghadapi kekuatan pendudukan untuk melindungi warga sipil.

Namun, posisi Hamas ini sulit diterima Netanyahu. Dia mengklaim Israel telah mencapai tujuan perang yaitu menghancurkan kekuatan politik dan militer Hamas, sehingga mengundang pertanyaan mitra koalisinya.

Bisa jadi Hamas dan Jihad Islam akan memberi konsesi berupa penyerahan senjata berat, tapi tidak untuk senjata ringan. Pernyataan Trump bahwa detail kesepakatan masih perlu waktu dirundingkan menunjukkan ia menyadari the devil is in the details. Meskipun kecil kemungkinannya, kita tak dapat mengabaikan kemungkinan perang pecah kembali bila Hamas dan mitranya menolak dilucuti.

Trump sendiri sejak awal lebih menekankan pembebasan sandera warga Israel. Demikian juga Netanyahu. Setelah para sandera dibebaskan, Netanyahu tak punya beban lagi melanjutkan perang sampai Hamas dan mitranya benar-benar dilumatkan. Toh, sebelumnya, Netanyahu berkali-kali melanggar kesepakatan baik dengan Hamas, Hizbullah di Lebanon, dan Suriah.

Fase ketiga, Gaza akan diambil alih Board of Peace yang dipimpin Trump dan mantan PM Inggris Tony Blair. Mereka akan mengawasi rekonstruksi Gaza yang akan dilakukan entitas teknokrat Palestina yang tidak berafiliasi dengan faksi politik Palestina manapun. Rekonstruksi diperkirakan akan memakan waktu 15 tahun. Keamanan Gaza akan ditopang pasukan internasional stabilisasi Gaza. Setelah itu, Otoritas Palestina (OP) akan mengambil alih dan menyatukan Gaza dan Tepi Barat. Lalu terbuka kemungkinan membicarakan two-state solution.

Hamas menentang Board of Peace. Sebagai gantinya, mereka minta pemerintahan Gaza dipimpin wakil dari seluruh faksi Palestina hasil konsensus nasional. Adapun Israel menolak OP yang memiliki legitimasi regional dan internasional, kecuali OP mencabut laporannya kepada Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Tahun lalu, ICJ menyatakan Israel melakukan genosida di Gaza dan mendesak Israel membongkar pemukiman ilegal Yahudi di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan mundur dari Gaza paling lambat 18 September 2025. Sementara itu, ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan ICJ dan ICC konsisten dengan kesimpulan Badan Penyelidik PBB bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza.

Harapan Trump, implementasi perdamaian 20 poin berlanjut pada perdamaian komprehensif Timteng. Namun, harapan ini terlalu jauh tanpa menyentuh akar permasalahan di kawasan vital itu, yaitu berdirinya negara Palestina.

Ketika ditanya wartawan setelah mengumumkan tercapainya kesepakatan fase pertama Hamas-Israel tentang penentuan nasib sendiri dan negara Palestina, Trump menyatakan ia tidak memikirkannya. Isu itu diserahkan kepada pihak terkait. Tentu yang dimaksud adalah Israel. Sementara posisi Netanyahu ini sudah jelas: menolak two-state solution. Hal itu bahkan diucapkannya dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama Trump saat mengumumkan proposal 20 poin, 29 September.

Perdamaian komprehensif yang dimaksud Trump adalah normalisasi hubungan Israel dengan bangsa-bangsa Muslim di Timur Tengah, sebagai konsesi Trump menolak aneksasi Israel atas Tepi Barat dan tidak mengusir warga Palestina dari Gaza. Tetapi, konsesi ini tidak cukup. Two-state solution adalah satu-satunya jalan yang masuk akal untuk memungkinkan terjadinya stabilisasi dan kerukunan di kawasan melalui integrasi Israel ke Timur Tengah.

Palestina telah membayar sangat mahal sepanjang 77 tahun terakhir. Mereka didehumanisasi, ditindas, diusir, dibunuh, dan dihancurkan peradabannya demi hak-hak fundamental.

Untuk menjadi peace maker, Trump harus memiliki visi jangka panjang. Zionisme berbasis biblikal yang mengklaim seluruh tanah historis Palestina sebagai pemberian Tuhan untuk bangsa terpilih Israel adalah proyek tidak masuk akal.

Israel harus belajar dari sejarahnya sendiri bahwa eksklusivisme rasis berujung pada penaklukan bangsa Babilonia, Assiriya, dan Romawi atas bangsa Yahudi. Sejarah itu akan berulang karena Palestina tidak dapat dilenyapkan dan AS tidak selamanya dapat menjadi pelindung Israel.

Israel harus kembali ke akar Timur Tengah-nya untuk membangun masa depan bersama dengan bangsa Arab, bukan sebagai kekuatan kolonial yang hendak menjadi kekuatan hegemoni di kawasan.

Smith Alhadar, Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)