Berapa Besar Kenaikan UMP 2026 dan Mengapa Masih Menuai Penolakan?

Berapa besar kenaikan UMP 2026 di mayoritas provinsi?

Penetapan UMP 2026 sudah diumumkan di hampir semua provinsi. Polanya relatif konsisten, mayoritas provinsi menaikkan UMP 2026 di kisaran 5-7 persen dibandingkan 2025. Rekapitulasi Kemenaker per Jumat (26/12/2025) pukul 09.00 WIB menyebut dari 38 provinsi, tinggal Aceh yang belum menetapkan.

Namun, di Papua Tengah, rekapitulasi awal menunjukkan tidak ada kenaikan, yakni UMP 2026 sama dengan UMP 2025. Aceh belum menetapkan karena sedang dilanda bencana sehingga masih memakai UMP 2025.

Seberapa lebar jurang UMP tertinggi dan terendah?

Rekapitulasi Kemenaker menyebut tiga provinsi dengan UMP 2026 tertinggi, yakni Jakarta, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Jakarta ditetapkan Rp 5.729.876 (naik 6,17 persen atau Rp 333.115), Papua Pegunungan Rp 4.508.714 (naik 5,20 persen), dan Papua Selatan Rp 4.508.100 (naik 5,19 persen).

Di sisi lain, tiga provinsi terendah adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Jawa Barat Rp 2.317.601 (naik 5,77 persen), Jawa Tengah Rp 2.327.386 (naik 7,28 persen), dan DI Yogyakarta Rp 2.417.495 (naik 6,78 persen). Rata-rata UMP di Pulau Jawa masih kurang dari Rp 3,5 juta per bulan.

Kenaikan persentase bisa terlihat besar, tapi nominalnya tetap rendah, terutama di provinsi ber-UMP rendah. Ini memicu kritik serikat pekerja bahwa persoalan upah tidak selesai hanya dengan persentase kenaikan karena yang dirasakan pekerja adalah angka riil untuk menutup biaya hidup.

Bagaimana rumus PP 49/2025 dan indeks alfa bekerja?

Penetapan UMP 2026 merujuk PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam aturan itu, kenaikan UMP dihitung dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dikalikan indeks alfa. Alfa dipahami sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan rentang 0,5-0,9 sehingga kenaikan antarprovinsi otomatis berbeda.

Di Jakarta, perdebatan alfa terlihat jelas. Pemprov merekomendasikan 0,75, pengusaha 0,55, pekerja/buruh 0,9. Di atas kertas, mekanisme tampak teknokratis. Namun, buruh menilai rumus itu tidak menghitung biaya keluarga buruh secara langsung sehingga upah minimum kehilangan fungsi normatif dan lebih mirip instrumen disiplin pasar.

Implikasinya, formula bisa membuat kenaikan menjadi terukur, tetapi belum tentu dirasa adil. Ketika kebutuhan hidup layak (KHL) dipakai buruh sebagai pembanding seperti klaim KHL Jakarta Rp 5,89 juta, maka pertarungan narasi beralih ke pertanyaan: apakah upah minimum sekadar batas bawah legal atau seharusnya mendekati standar hidup layak?

Mengapa penetapan UMP/UMK 2026 masih memicu rencana demo dan gugatan?

Meski hampir semua provinsi sudah menetapkan, gejolak belum mereda. Serikat pekerja merencanakan unjuk rasa dan bahkan gugatan ke PTUN. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)/Partai Buruh, misalnya, menyebut aksi 29-30 Desember 2025 untuk menolak UMP Jakarta 2026.

Dari sisi pengusaha, ada penerimaan bercampur kekhawatiran. Kadin menilai kenaikan UMP Jakarta sangat layak, apalagi ada bantuan sosial, sementara Kadin Jakarta menyebut pertimbangan indeks alfa juga terkait dengan maraknya PHK. Data Satu Data Ketenagakerjaan dalam naskah menyebut 79.302 orang terkena PHK pada Januari-November 2025, dengan 5.710 di Jakarta.

Penetapan UMP/UMK 2026 menjadi titik tarik-menarik antara daya beli dan keberlanjutan usaha. Di satu sisi, ekonom menilai kebijakan upah minimum tak bisa berdiri sendiri tanpa kontrol biaya hidup, di sisi lain industri padat karya menghadapi tekanan biaya dan persaingan (termasuk isu barang ilegal/dumping).