Beras Alami Inflasi Enam Bulan Beruntun Kala CBP Berlimpah

JAKARTA, KOMPAS – Beras mengalami inflasi selama enam bulan beruntun atau sepanjang Januari hingga Juni 2026. Hal itu justru terjadi kala cadangan beras pemerintah atau CBP berlimpah. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemerintah mengintervensi pasar beras masih kurang nendang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat inflasi nasional pada Juni 2026 sebesar 0,04 persen secara bulanan, 3,34 persen secara tahunan, dan 1,79 persen secara tahun kalender. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi bulanan adalah bensin, tarif angkutan udara, pelumas/oli mesin, bawang merah, bawang putih, dan beras.

”Khusus beras, tingkat inflasi bulanan dan tahunannya pada Juni 2026 masing-masing sebesar 0,45 persen dan 3,98 persen,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ateng menjelaskan, inflasi beras itu seiring dengan kenaikan harga berbagai jenis beras di seluruh wilayah Indonesia. Harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat eceran pada Juni 2026 senilai Rp 15.440 per kilogram (kg).

Harga tersebut naik 0,45 persen dibandingkan dengan Mei 2026 yang senilai Rp 15.371 per kg. Jika dibandingkan dengan Juni 2025 yang seharga Rp 14.967, harga rerata berbagai jenis beras itu naik 3,98 persen.

Inflasi bulanan dan tahunan beras pada Juni 2026 masing-masing sebesar 0,45 persen dan 3,98 persen.

BPS juga mencatat, sepanjang Januari-Mei 2026, beras juga berturut-turut mengalami inflasi tahunan. Tingkat inflasi tahunan beras pada Januari, Februari, Maret, April, dan Mei 2026 masing-masing sebesar 3,44 persen, 3,61 persen, 3,71 persen, 4,36 persen, dan 4,55 persen.

Inflasi beras selama enam bulan beruntun itu terjadi justru di kala CBP yang dikelola Perum Bulog berlimpah, yakni mencapai 5,1 juta ton pada akhir Juni 2026. Hal itu menunjukkan langkah pemerintah mengintervensi pasar beras masih kurang nendang atau belum optimal.

Pengamat pangan yang juga pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, berpendapat, jika ada narasi ke publik bahwa harga beras stabil, hal itu tidaklah keliru. Namun, narasi itu baru separuh benar.

Demikian pula kalau ada narasi bahwa beras bukan penyumbang inflasi utama, hal itu tidak salah. Namun, narasi tersebut juga baru separuh benar.

”Yang benar adalah beras terus menjadi penyumbang inflasi selama enam bulan berturut-turut meski bukan penyumbang yang utama,” kata Khudori.

Ia menjelaskan, sepanjang Januari-Juni 2026, beras rutin menyumbang inflasi. Hal itu termasuk saat panen raya padi atau ketika produksi beras berlimpah pada Maret-April 2026, masing-masing sebanyak 5,02 juta ton dan 4,4 juta ton.

Sesuai hukum besi pasokan-permintaan, apabila pasokan melimpah, mestinya harga menjadi terkendali. Bahkan, ada peluang harga beras turun dan inflasi jinak atau malah menjadi penyumbang deflasi.

”Namun, hingga Juni 2026, penurunan harga atau deflasi beras tidak terjadi,” ujarnya.

Menurut Khudori, harga beras yang terus merangkak naik itu disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terus naik di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kg.

Saat ini, rerata harga GKP petani sudah di atas Rp 7.000 per kg, bahkan pernah tembus di atas Rp 8.000 per kg. Kenaikan harga GKP itu terjadi terutama kala panen raya padi pada Maret-April 2026 mulai melandai.

Jika penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras volumenya lebih besar, ada peluang harga beras tertekan atau setidaknya tertahan tidak naik.

Kedua, lanjut Khudori, ketika produksi beras kian melandai, perebutan gabah masih tetap sengit. Pasalnya, kapasitas giling penggilingan padi di seluruh Indonesia hampir empat kali dari kemampuan produksi gabah nasional.

Perebutan itu kian sengit lantaran Bulog masih terus menyerap gabah/beras untuk memenuhi target serapan 4 juta ton setara beras. Saat ini, serapan Bulog baru tercapai sekitar 3,2 juta ton setara beras.

”Situasi itu membuat harga gabah tetap tinggi sehingga berpengaruh terhadap kenaikan harga beras,” katanya.

Sementara faktor ketiga, Khudori menambahkan, intervensi pasar beras yang dilakukan pemerintah masih kurang nendang atau belum optimal. Merujuk pada data Bulog, dari Maret 2026 hingga 20 Juni 2026 penjualan beras SPHP hanya 361.667 ton atau hanya 3.229 ton per hari.

Penyaluran lain dalam bentuk bantuan pangan beras pada periode Februari-Maret 2026 kepada 33,2 juta keluarga juga belum sepenuhnya tuntas. Hingga 20 Juni 2026, penyaluran beras mencapai 588.843 ton dari pagu 664.888 ton atau masih ada sisa sebesar 76.045 ton beras.

”Jika penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras volumenya lebih besar, ada peluang harga beras tertekan atau setidaknya tertahan tidak naik,” ucapnya.

Khudori menegaskan, dengan stok beras di gudang Bulog yang mencapai 5,1 juta ton—stok tertinggi sepanjang sejarah—ada keperluan yang lebih mendesak, yakni menjaga stabilitas harga beras. Selain itu, stok beras Bulog juga menjadi tidak susut volume, turun mutu, dan potensial rusak. Bulog juga terbebani biaya tinggi dalam mengelola stok beras.

Pada 29 Juni 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras masing-masing telah mencapai 52,53 persen dan 97,97 persen. Bapanas juga akan memfokuskan penyaluran beras SPHP ke pasar rakyat atau pasar tradisional.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah masih akan terus menggulirkan program SPHP dan bantuan pangan beras. Untuk beras SPHP, sejak Maret 2026 hingga 29 Juni 2026, pemerintah telah menyalurkannya sekitar 393.400 ton atau 52,53 persen dari target 828.000 ton hingga akhir 2026.

Sementara bantuan pangan beras untuk Februari-Maret 2026 yang diperpanjang hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 651.400 ton per 29 Juni 2026. Dengan kata lain, realisasi penyaluran itu telah mencapai 97,97 persen dari target penyaluran kepada 32,57 juta keluarga penerima manfaat.

”Kami juga akan menambah bantuan pangan beras untuk tiga bulan sekaligus mulai Juli 2026. Total beras yang akan disalurkan mencapai sekitar 997.300 ton. Dengan demikian, sampai akhir 2026, total CBP yang disalurkan ke masyarakat bakal mencapai 1,6 juta ton,” katanya melalui siaran pers.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono menyebutkan, penyaluran beras SPHP sebenarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi. Namun, pemerintah akan memfokuskan penyaluran beras tersebut ke pasar rakyat yang selama ini menjadi barometer perkembangan harga beras.

”Penyaluran tersebut akan berdasarkan skala prioritas, yakni menyasar daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang harga berasnya masih tinggi. Dengan demikian, inflasi beras akan lebih terkendalikan,” ujar Maino dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menuturkan, Bulog tetap akan menyerap gabah/beras di dalam negeri hingga akhir 2026. Penyerapan tersebut merupakan penugasan pemerintah yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran CBP Tahun 2026-2029.

”Penyerapan gabah yang dilakukan Bulog merupakan pelaksanaan penugasan negara. Selama masih terdapat hasil panen petani yang harus diserap sesuai ketentuan, Bulog akan terus hadir menjalankan tugas tersebut secara konsisten sepanjang tahun,” ujarnya melalui siaran pers.

Hingga 29 Juni 2026, Bulog telah menyerap gabah/beras dalam negeri Bulog sebanyak 3,24 juta ton setara beras. Realisasi serapan tersebut sekitar 81 persen dari target serapan sepanjang 2026 yang sebanyak 4 juta ton setara beras.