Beras Murah Jadi Solusi, Warga Tunggu Buktinya

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung mengklaim sudah menyalurkan beras murah. Namun, sebagian warga masih menunggu buktinya.

Sejak Sabtu (30/8/2025), Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung kompak menggelar program Gerakan Pangan Murah (GPM). Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog ikut digelontorkan di Lapangan Basket KPAD, Gegerkalong, Kota Bandung. Harganya Rp 58.000-Rp 60.000 per kemasan 5 kilogram.

Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Sumasna mengatakan, setiap kecamatan mendapat pasokan beras SPHP sebanyak 7 ton per hari. Dari 627 kecamatan di Jabar, beras sudah disalurkan ke 559 kecamatan di antaranya.

Dia berharap, penyaluran ini bisa membantu warga menekan pengeluaran. Program ini, kata Sumasna, akan dilaksanakan hingga harga beras kembali stabil atau hingga bulan Desember 2025.

”Sampai Sabtu (30/8/2025) malam beras yang sudah disalurkan 1.658 ton,” ujar Sumasna, Minggu (31/8/2025).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengakui memang ada gejolak harga di pasaran.

Harga beras medium di pasaran masih dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp 13.500 per kilogram (kg) di Zona 1 (Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan) per 27 Agustus 2025. Namun, kata Sumasna, kenaikannya masih di bawah 15 persen dan relatif bisa dikendalikan.

”Kami turunkan beras SPHP di pasaran untuk menjaga stabilitas harga. Memang ada kecenderungan beras premium dari merek tertentu agak langka, tetapi hal itu tidak mengganggu keseluruhan ketersediaan dan harga beras di Kota Bandung,” jelasnya.

Untuk GPM, kata Gin Gin, pihaknya menyediakan 38 ton untuk 30 kecamatan. Harga beras Rp 58.000-Rp 60.000 per kemasan 5 kg. ”Jika (pasokan) kurang, akan disalurkan lagi tujuh ton per kecamatan,” ujarnya. 

Selain itu, hingga Agustus 2025 stok beras di Kota Bandung mencapai 77.923 ton, sementara kebutuhannya hanya sekitar 23.438 ton. Artinya, terdapat surplus beras sebesar 54.485 ton. ”Kalau dilihat dari stok, kita aman dan cukup. Jadi, warga tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan Kota Bandung tidak kekurangan beras. Setiap bulan, angka ketersediaan selalu mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan masyarakat.

Ayu Lintang, warga Geger Kalong Hilir, Kota Bandung, senang dengan adanya GPM, terutama beras. ”Harganya Rp 60.000 per kemasan 5 kg (Rp 12.000 per kg). Saya beli dua kemasan. Kalau di warung harganya sudah Rp 15.000 per kg," ujar Ayu.

Ia berharap GPM rutin dilaksanakan agar saat stok beras SPHP habis warga dapat membelinya kembali.

Akan tetapi, belum semua beruntung mendapatkannya. Sintha (40), warga Arcamanik, Kota Bandung, misalnya, masih kesulitan mendapatkan beras dengan harga di bawah Rp 100.000 per kemasan 5 kg.

Sejauh ini, beras termurah yang ia beli harganya di atas Rp 100.000 per kemasan 5 kg. ”Harga itu hampir dua kali lipat ketimbang beras yang biasa saya beli,” katanya.

Sementara itu, oleh tidak ingin sulit mencari di grosir atau ritel, Sari (28), warga Padasuka, Kota Bandung, sempat berburu di toko daring. Namun, hasilnya tetap sama. Harga beras premium mesti dibeli dengan harga Rp 100.000-Rp 156.000 per kemasan 5 kg. 

”Kalau dilihat dari bungkusnya sih yang biasa saya beli dengan harga Rp 74.000, tetapi saya enggak tahu itu barang yang lain atau stok sama, tetapi dibanderol lebih mahal,” katanya. 

Ke depan, Sari berharap janji pemerintah bisa dirasakan banyak warga. Tidak berhenti saat seremoni, tetapi benar-benar jadi solusi di tengah kesulitan warga. ”Semoga (beras) belum ada karena distribusinya tersendat. Bila belum hari ini mungkin datang besok,” kata dia mencoba berpikir positif.

Pemerintah mengklaim sudah memberi solusi. Namun, warga masih butuh bukti. Hal itu, antara lain, dirasakan oleh sejumlah warga di Jawa Timur. Hingga pekan lalu, di tengah masih tingginya harga beras, pasokan beras SPHP di sejumlah pasar tradisional dan ritel modern di beberapa daerah masih seret.

Seretnya distribusi beras SPHP, antara lain, terjadi di sebagian wilayah di Jawa Timur. Di Pasar Larangan Sidoarjo, Jawa Timur, misalnya, beras SPHP baru tersedia mulai Selasa (26/8/2025). Sebelumnya, pedagang di pasar tersebut tidak menerima pasokan beras SPHP kendati sudah mendaftar melalui aplikasi klik SPHP sejak Juli 2025. Mereka juga telah terverifikasi sebagai penyalur resmi beras SPHP.

Seretnya pasokan beras SPHP di Jatim juga dikonfirmasi oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Menurut dia, sebagai lumbung beras terbesar nasional dengan kontribusi mencapai 17 persen, produksi beras di Jatim tahun ini tetap tinggi. Namun, ketersediaan beras SPHP sulit diperoleh, terutama di pasar tradisional.

Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Provinsi Jatim, penyaluran beras SPHP baru 4,5 persen dari target 173.000 ton. Distribusi beras SPHP itu perlu didorong lebih masif dan berkelanjutan sehingga berdampak signifikan.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan bakal menggelar GPM di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia secara serentak. Melalui gerakan itu, pemerintah akan menyalurkan 8.000 ton beras, serta gula dan minyak goreng yang dijual dengan harga terjangkau.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komisaris Jendral Tomsi Tohir Balaw, Kamis (28/8/2025), mengatakan, GPM bakal digelar pada 30 Agustus 2025 di setiap kecamatan di Indonesia. GPM di wilayah Indonesia bagian barat akan digelar pukul 09.00 WIB, wilayah tengah pukul 10.00 Wita, dan wilayah timur pukul 11.00 WIT (Kompas.id, 28 Agustus 2025).

Melalui GPM itu, pemerintah akan menyalurkan beras, gula, dan minyak goreng dengan harga terjangkau. Khusus beras, Bulog akan menyalurkan dalam bentuk beras SPHP kemasan 5 kg.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhan mengaku telah menggelar rapat dengan pimpinan cabang Bulog di seluruh Indonesia, serta perwakilan Polri, TNI, dan pemerintah deerah. Salah satu poin dari rapat itu adalah masih ada sejumlah cabang Bulog daerah yang perlu menambah pasokan beras dalam bentuk kemasan 5 kg.

”Kami sudah meminta mereka untuk segera mengepak beras dalam kemasan 5 kg atau kemasan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Dengan begitu, kami jamin tidak akan ada kekurangan beras SPHP dalam GPM yang digelar di setiap kecamatan,” katanya.