Pasokan SPHP Seret, Harga Beras di Jatim Stabil Tinggi

SIDOARJO, KOMPAS — Pasokan beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP di pasar tradisional dan ritel modern di Jawa Timur seret. Harga beras kualitas medium dan premium di tingkat konsumen pun stabil tinggi sejak pertengahan Agustus 2025.

Upaya percepatan distribusi beras SPHP terus digencarkan guna mengerem laju kenaikan harga beras sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menginstruksikan kepala daerah di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk secara masif meninjau pasar-pasar di wilayahnya. Beras SPHP dibutuhkan oleh warga karena harganya yang murah.

Di Pasar Larangan Sidoarjo, misalnya, beras SPHP baru tersedia mulai Selasa (26/8/2025). Sebelumnya, pedagang di pasar tersebut tidak menerima pasokan beras SPHP kendati mereka sudah mendaftar melalui aplikasi klik SPHP sejak Juli 2025. Mereka juga telah terverifikasi sebagai penyalur resmi beras SPHP.

Eko (36), pedagang grosir di Pasar Larangan Sidoarjo, mengatakan, pihaknya mengambil langsung beras SPHP sebanyak 2 ton di gudang Bulog Jawa Timur dengan harga Rp 11.000 per kilogram (kg). Biaya transportasi atau pengangkutan beras ditanggung sepenuhnya oleh pembeli.

Setelah menerima beras SPHP, Eko menjualnya dengan harga Rp 12.000 per kg atau Rp 60.000 per kemasan 5 kg kepada pedagang eceran dan Rp 12.500 per kg atau Rp 62.500 per kemasan 5 kg kepada konsumen langsung. Dengan harga Rp 12.000 per kg, para pedagang eceran masih memiliki margin yang cukup karena mereka harus menjual sesuai harga eceran tertinggi (HET).

”Alhamdulillah sampai hari ini penjualan beras SPHP di pasar tradisional lumayan ramai. Setelah stok 2 ton habis, rencana akan ambil lagi ke Bulog,” ujar Eko, Rabu (27/8/2025).  

Apabila di Pasar Larangan pasokan beras SPHP mulai mengalir, kondisi di ritel modern justru sebaliknya. Dari tiga ritel modern di Kecamatan Gedangan Sidoarjo, misalnya, hanya satu ritel yang menjual beras SPHP. Harga yang ditawarkan ke konsumen Rp 74.500 untuk kemasan 5 kg. 

Seretnya pasokan beras SPHP di Jatim dikonfirmasi oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Khofifah melaporkan kondisi lapangan penyaluran beras SPHP tersebut secara langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan di Surabaya, Kamis (21/8/2025).

Khofifah mengatakan, sebagai lumbung beras terbesar nasional dengan kontribusi mencapai 17 persen, produksi beras di Jatim tahun ini tetap tinggi. Namun, ketersediaan beras SPHP sulit diperoleh terutama di pasar tradisional.

Berdasarkan data yang diterima Pemprov Jatim, penyaluran beras SPHP baru 4,5 persen dari target 173.000 ton. Distribusi beras SPHP itu perlu didorong agar lebih masif dan berkelanjutan sehingga bisa berdampak signifikan bagi masyarakat.

Khofifah mengatakan, saat mendatangi Pasar Tanjung Jember pekan lalu, misalnya, pihaknya tidak menemukan beras SPHP di kalangan pedagang beras di lantai 1 ataupun lantai 2. Menurut para pedagang, beras SPHP sudah tidak tersedia sejak April 2025.

Padahal, menurut mantan Menteri Sosial era Presiden Joko Widodo ini, daya beli mayoritas masyarakat adalah mengonsumsi beras kualitas medium seperti SPHP. Namun, karena stok beras tidak ditemukan, warga akhirnya mengonsumsi beras premium yang harganya lebih tinggi sehingga menurunkan daya beli mereka.

Pada Senin (25/8/2025), Khofifah mendatangi para pedagang beras di Pasar Larangan Sidoarjo. Pihaknya kembali mendapati ketiadaan beras SPHP di kios pedagang. Dua pedagang grosir beras yang didatangi mengaku sudah mendaftar di klik SPHP dan terverifikasi sejak Juli 2025, tetapi belum menerima alokasi barang.

Menyikapi fenomena seretnya pasokan beras SPHP di Jawa Timur tersebut, Pemerintah Provinsi Jatim menginstruksikan kepada seluruh bupati dan wali kota agar betul-betul meningkatkkan intensitas monitoringnya terutama di pasar-pasar tradisional.

Selanjutnya, hasil pengawasan itu dikoordinasikan dengan instansi yang menangani seperti Bulog Jatim untuk mengetahui kendala-kendala di lapangan dan segera mencarikan solusinya. Menurut Khofifah, pasokan beras medium dengan harga terjangkau harus berkelanjutan agar bisa memengaruhi harga beras di pasar dan menjaga daya beli masyarakat.

Berdasarkan data sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok (siskaperbapo) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim, harga beras medium pada Rabu (27/8/2025) rata-rata Rp 12.989 per kg. Dari 38 kabupaten dan kota di Jatim, harga beras tertinggi dilaporkan terjadi di Bondowoso, yakni Rp 14.275 per kg, sedangkan harga terendah dilaporkan terjadi di Bangkalan dengan Rp 12.000 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas premium rata-rata Rp 15.131 per kg. Dari seluruh wilayah, harga beras tertinggi terjadi di Sidoarjo, Bojonegoro, dan Pacitan, yakni Rp 16.000 per kg. Adapun harga beras premium terendah dilaporkan di Mojokerto, yakni Rp 14.200 per kg.

Jika dibandingkan pertengahan bulan lalu, tepatnya pada 14 Agustus 2025, harga beras di Jatim saat ini masih fluktuatif. Berdasarkan data Disperindag Provinsi Jatim, harga rata-rata beras premium Rp 15.078 per kg, sedangkan harga rata-rata beras medium Rp 12.923 per kg.

Harga beras medium tertinggi terjadi di Sidoarjo dan Lamongan, yakni Rp 14.000 per kg, terendah di Bangkalan Rp 11.500 per kg. Adapun harga beras premium tertinggi terjadi di Sidoarjo, Pacitan, dan Bojonegoro, yakni Rp 16.000 per kg, sementara harga beras medium terendah terjadi di Bangkalan, yakni Rp 14.000 per kg.

Di Sidoarjo, harga beras bahkan tidak bergerak, yakni tetap Rp 16.000 per kg untuk kualitas premium dan Rp 14.000 per kg untuk kualitas medium. Tingginya harga beras itu memberatkan warga, salah satunya Rahmawati (54), pengelola warung ayam panggang yang rata-rata membutuhkan 5 kg beras setiap hari.

”Berat kalau harga berasnya tinggi karena kemampuan ekonomi (sebagian) pembeli turun. Kalau saya turunkan kualitas berasnya, pembeli juga pasti protes karena rasanya kurang enak,” keluh warga Kelurahan Magersari ini.

Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional (P3N) Jumantoro mengatakan, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sudah turun dibandingkan awal Agustus 2025. Saat ini, harga gabah petani berada di kisaran Rp 6.000 per kg hingga Rp 6.500 per kg.

”Perusahaan penggilingan padi skala kecil dan menengah sudah mulai kembali membeli gabah petani. Namun, mereka tidak berani membeli dengan harga tinggi karena diawasi ketat dan takut merugi,” kata Jumantoro.

Jumantoro berharap harga gabah di tingkat petani bisa terjaga sesuai HPP (harga pembelian pemerintah) yang ditetapkan Rp 6.500 per kg. Alasannya, dengan harga beli di bawah HPP, petani berpotensi merugi karena biaya pokok produksi usaha tani sudah tinggi.

Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menjaga agar harga gabah stabil dan sesuai dengan HPP. Pada saat bersamaan, harga beras juga tidak terlalu tinggi atau sesuai HET agar tidak memberatkan ekonomi masyarakat.