Lawatan ke Belgia, Presiden Prabowo Bidik Eropa Jadi Mitra Perdagangan Strategis

JAKARTA, KOMPAS — Setelah lawatannya ke Brasil, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Belgia. Kunjungannya kali ini membawa misi soal perdagangan. Eropa bakal dibidik menjadi mitra strategis bagi Indonesia di tengah situasi geopolitik global yang serba tidak menentu ini.

Presiden Prabowo tiba bersama rombongan di Bandara Brussels, Belgia, Sabtu (12/7/2025) waktu setempat. Dalam lawatannya, Presiden didampingi sejumlah menteri yang membidangi urusan ekonomi, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. 

Selama di Belgia, Airlangga menjelaskan, Presiden akan bertemu dengan Presiden Komisi Eropa (European Commision) Ursula von der Leyen; Presiden Dewan Eropa (European Council) Charles Michel, yang juga menjabat Perdana Menteri Belgia; dan Raja Belgia Phillipe. Saat bertemu nanti, isu-isu yang akan dibahas terkait perjanjian ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa bernama Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif (CEPA). 

”I-EU (Indonesia-Uni Eropa) ini sudah berunding masuk tahun yang ke-10. Sudah lebih dari 19 putaran. Namun, seluruh isunya akan selesai. Dan, ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian,” kata Airlangga. 

Bentuk milestone baru itu, sebut Airlangga, berupa perjanjian yang nantinya bisa membuat produk-produk Indonesia memasuki Eropa tanpa dikenai tarif bea masuk. Hanya saja, kesepakatan itu masih perlu difinalisasi. Ia enggan terlalu banyak memberitahukan detail rencana kerja sama tersebut.

”Tentu, pertama nanti akan ada penandatanganan di kuartal ke-3 tahun ini, dan di Jakarta. Tapi, kita tunggu pengumuman dari Presiden. Kita tidak spill-spill,” katanya. 

Menurut Airlangga, kesepakatan itu bisa terjalin karena kendala-kendala yang selama ini menghambat terwujudnya kerja sama telah diatasi. Salah satu pemicunya adalah situasi global dan geopolitik yang serba tak menentu semacam mendorong banyak negara saling bekerja sama.

Terlebih lagi, kata Airlangga, Indonesia juga mulai dilihat sebagai mitra strategis bagi Eropa. Itu terjadi setelah Indonesia berupaya menjadi bagian dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Langkah itu membuat Indonesia dipandang telah memiliki kesamaan pandangan dengan negara-negara besar lain yang menjadi anggota organisasi tersebut.

”Kemudian, Indonesia juga ke depan akan menjadi negara yang terus meningkat ekonominya. Dan, mereka melihat di berbagai regional, ASEAN sangat kuat, dan anchor-nya Indonesia. Sesudah Indonesia di belakang, antre nih. Malaysia ingin, Thailand ingin, jadi Indonesia menjadi pelopor untuk bekerja sama dengan berbagai negara,” katanya.

Ihwal perjanjian ekonomi, Airlangga menyadari nantinya bakal ada prinsip take and give, atau ada yang akan diperoleh dan harus diberi. Terkait prinsip itu, Pemerintah Indonesia akan mengupayakan kerja sama yang saling menguntungkan dan seimbang di antara kedua belah pihak. 

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan, jalinan kerja sama itu akan membuka peluang kerja sama ekonomi lainnya yang selama ini terhambat antara Indonesia dan Uni Eropa. Hambatan itu, misalnya, terdapat dalam regulasi antideforestasi, yang bernama European Union Deforestation Regulation (EUDR). Adanya kebijakan itu membuat Indonesia kesulitan memasukkan produk-produk Indonesia masuk ke Eropa jika tak lolos aturan deforestasi.

”Sebenarnya, ketika proses I-EU CEPA ini mau selesai, hal-hal seperti EUDR dan sebagainya mulai melunak. Harapan kita, ini mulai dulu saja. Kita selesaikan I-EU CEPA dulu, yang lain itu sebenarnya sudah mulai soft, sudah mulai melunak karena tentu mereka juga ingin bermitra dengan kita ke depannya,” kata Budi. 

Budi tak menampik jika proses negosiasi yang mesti dilalui untuk mewujudkan kerja sama itu cukup panjang dan rumit. Pasalnya, kedua pihak sama-sama ingin saling diuntungkan. Hanya saja, urusan negosiasi itu sudah rampung dan tidak ada masalah substansial lagi. Untuk itu, kata dia, Presiden tinggal melanjutkan saja perbincangan yang sudah dijalin sebelumnya oleh para menteri pada pertemuan nanti.

Menurut Budi, Eropa dapat menjadi pasar alternatif yang potensial bagi Indonesia. Pandangan itu berangkat dari nilai impor Eropa yang besarannya mencapai 6,6 triliun dollar AS. Jumlah itu lebih besar dibandingkan nilai impor AS, yang hanya sekitar separuhnya, atau 3,3 triliun dollar AS. 

”Jadi, kalau kita bisa masuk lebih besar ke UE ini, saya kira akan menjadi pasar yang bagus buat kita untuk alternatif pasar dibandingkan negara-negara lain,” kata Budi.