Berpindah Negara demi Kesejahteraan Lebih Baik

Ketimpangan kondisi sosial ekonomi antarnegara membuat sebagian penduduk bumi bermigrasi mencari kehidupan lebih layak ke negara lain yang lebih maju. Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan juta orang telah bermigrasi ke berbagai penjuru dunia. Negara ekonomi maju umumnya menjadi tujuan perpindahan penduduk antarnegara itu.

Melalui laporan Bank Dunia yang menggunakan data sensus terbaru dan statistik nasional, diestimasikan terdapat 302,1 juta migran internasional pada tahun 2023. Angka ini melonjak cukup drastis dibandingkan tahun 2019, di mana kala itu jumlah migran internasionalnya berkisar 252 juta orang.

Migrasi menjadi salah satu solusi meningkatkan taraf hidup manusia menuju titik hidup yang lebih baik. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi secara lokal dari desa menuju kota, tetapi juga dengan skala yang lebih besar, yaitu antarnegara. Menurut laporan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), setidaknya terdapat sejumlah faktor yang mendorong migrasi penduduk antarnegara, antara lain akibat konflik, ketidakstabilan politik, kondisi ekonomi, dan krisis iklim.  

Data IOM 2024 menunjukkan telah terjadi peningkatan gelombang migrasi pada tahun 2023 mencapai titik tidak terduga. Jumlahnya menyentuh hingga angka 6,5 juta imigran permanen baru di negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Angka tersebut terus meningkat sejak pascapandemi dengan tren kenaikan pada tahun 2023 mencapai 10 persen dari tahun 2022.

Pantauan organisasi global, seperti OECD, IOM, UNHCR, dan organisasi terkait migrasi lainnya, melihat hingga tahun 2025 migrasi internasional akan menjadi fenomena yang dinamis serta kompleks. Pasalnya, faktor-faktor pendorong migrasi, seperti kondisi ekonomi regional, kebijakan geopolitik yang berdampak pada stabilitas negara, hingga eskalasi konflik, akan terus memanas dan berlanjut.

Fenomena migrasi global tersebut saat ini menemui sejumlah tantangan, terutama terkait kebijakan-kebijakan migrasi negara maju yang populer menjadi tujuan migrasi. Ada sejumlah rencana kebijakan yang berpotensi membatasi hadirnya arus migrasi ke negara-negara maju, seperti di Amerika Serikat dan negara kawasan Eropa.

Secara umum, negara-negara dengan tingkat kesejahteraan lebih baik selalu menjadi tempat tujuan para migran. Misalnya saja seperti Amerika Serikat, Jerman, Arab Saudi, Inggris, dan Australia. Data dari World Migration Report tahun 2024 yang dikeluarkan IOM menunjukkan bahwa sejumlah negara itu berada dalam jajaran 10 negara teratas tujuan migrasi global. Pada tahun 2023 lalu, Amerika Serikat, Jerman, dan Arab Saudi menempati posisi tiga teratas secara internasional.

Ditinjau dari sisi negara asal para kaum migran, setidaknya ada sejumlah negara yang jumlah imigrannya sangat banyak, seperti India, Ukraina, China, Meksiko, dan Venezuela. Di antara negara pengirim kaum migran itu memiliki karakteristik persebaran yang beragam. Misalnya saja seperti India yang umumnya memiliki persebaran migran ke  Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Inggris. Berbeda dengan Meksiko yang proporsi kelompok migrannya sebagian besar menuju hanya tertuju ke Amerika Serikat.

Jalur migrasi Meksiko ke Amerika Serikat menjadi koridor migrasi terbesar di dunia ditinjau dari segi kedekatan geografis wilayahnya. Dalam catatan statistik nasional Amerika Serikat, dalam kurun setahun terjadi peningkatan jumlah migran hingga sekitar 1 juta orang dari 11,6 juta pada Maret 2023 menjadi 12,7 juta pada Maret 2024.

Kedekatan wilayah geografis Meksiko-Amerika Serikat menjadi salah pendorong arus migrasi itu. Hal serupa juga terjadi dalam proses migrasi dari Ukraina ke Rusia, dan Afganistan ke Iran.

Proses migrasi tersebut umumnya dilandasi oleh kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga negara-negara makmur akan selalu menjadi tujuan utama. Kawasan negara maju di Eropa menjadi salah satu tujuan destinasi migrasi ini.

Dilihat dari laporan OECD pada tahun 2023, tercatat ada 6,5 juta imigran permanen baru di sejumlah negara OECD. Jumlah ini merupakan rekor baru tertinggi selama beberapa waktu terakhir. Lonjakan angka migran ini sebagian besar disumbang dari migrasi keluarga yang meningkat 16 persen. Selain itu, gelombang migrasi juga diisi oleh golongan pekerja di wilayah OECD, di mana tercatat ada lebih dari 2,4 juta izin kerja migran telah diberikan di tahun tersebut. Kenaikan ini lebih banyak hingga 28 persen di atas jumlah migrasi pekerja sebelum masa pandemi.

Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian, arus migrasi juga dipicu konflik geopolitik. Selama satu dekade berjalannya konflik di beberapa negara Timur Tengah memicu arus migrasi sebanyak 5,5 juta pengungsi Suriah ke beberapa negara tetangganya, seperti Turki, Lebanon, Irak, dan Mesir. Sementara Jerman menjadi negara tuan rumah yang membuka tempat bagi 850.000 pengungsi dari Suriah. Sementara itu dampak konflik Ukraina-Rusia, Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mencatat di akhir Februari 2024 sebanyak 5,98 juta pengungsi Ukraina mencari suaka atau bahkan proteksi sementara ke negara-negara Eropa.

Hal serupa juga terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, kongo, dan Myanmar, di mana akibat ketidakstabilan geopolitik di negaranya mendorong perpindahan sebagian penduduknya ke negara terdekat untuk mendapatkan kehidupan lebih baik.

Proporsi kaum migran di dunia diestimasikan sekitar 3,6 persen dari populasi global sehingga bisa dikatakan migrasi internasional relatif minim jumlahnya atau tidak banyak dilakukan oleh penduduk di suatu negara.

Meskipun minim, kontribusi migran pada perekonomian suatu negara tidak bisa dipandang remeh. Salah satunya berupa jumlah uang yang dikirimkan para kelompok migran bagi keluarganya di negara asal.

Ada sejumlah negara yang mendapatkan kirimian uang dari masyarakat migran dalam nominal relatif besar. Misalnya, India mendapatkan remitansi pada tahun 2022 mencapai 111,2 juta dollar AS, Meksiko 61,1 juta dollar AS, China 51 juta dollar AS, dan Filipina sebesar 38 juta dollar AS. Jumlah remitansi ini berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara asalnya berkisar 3-4 persen. Negara yang menjadi tujuan para kaum migran pun juga menguntungkan. Pasalnya, para kaum migran  berfungsi sebagai bagian penggerak perekonomian, terutam bagi negara yang mengalami defisit tenaga kerja dan populasi yang kian menurun.

Meskipun memiliki sisi positif, hadirnya kaum migran itu juga menjadi tantangan besar bagi negara tujuan migrasi. Negara tujuan perlu menyediakan infrastruktur dan regulasi hukum untuk mewadahi hak para kaum migran agar sama-sama mendapatkan hak yang relatif sama dengan warga negara lainnya.

OECD melaporkan pada tahun 2023 terdapat 6,5 juta imigran permanen baru di kawasannya. Selain migrasi karena didorong faktor keluarga dan tenaga kerja, migrasi kemanusiaan juga turut meningkat sekitar 20 persen. Eskalasi konflik di beberapa titik di wilayah Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Asia memicu meningkatnya para pencari suaka atau migrasi kemanusiaan itu. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi negara tujuan migrasi untuk selektif dan mendidik para warga negara baru itu agar patuh pada hukum-hukum yang berlaku.

Ketaatan pada aturan menjadi tantangan berat bagi negara tujuan migrasi, terutama bagi negara yang menerima kehadiran arus migrasi secara masif. Bahkan, ada sejumlah negara yang terkadang menerapkan aturan relatif keras untuk membatasi jumlah migrasi yang masuk ke negaranya.

Seperti contohnya yang dilakukan Donald Trump selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat tahun 2017-2021. Ia menuai banyak kontroversial mengenai kebijakan migrasinya terkait pembatasan jumlah imigran yang menetap di AS. Seperti kebijakan larangan perjalanan (travel ban) bagi negara Muslim, pembatasan visa pelajar dan keluarga, serta memperketat kebijakan bagi para pencari suaka.

Penguatan perbatasan dan memperketat syarat migrasi serupa juga turut dilakukan di beberapa wilayah di Eropa untuk menghambat laju migrasi. Sejumlah negara Eropa, seperti Portugal, Inggris, dan juga Belanda, menerapkan kebijakan ketat terkait arus migrasi meskipun di negara bersangkutan menghadapi isu kebutuhan tenaga kerja yang besar.

Kemungkinan besar arus migrasi akan terus terjadi sepanjang ketimpangan sosial ekonomi masih terus terjadi antarnegara di dunia. Negara-negara maju akan terus menghadapi arus migrasi dari berbagai penjuru dunia.

Oleh karena itu, perlu peranan negara-negara maju untuk berkolaborasi dengan negara lain yang perekonomiannya lebih rendah guna memajukan perekonomian secara berasama-sama. Dengan demikian, kemakmuran akan terus meningkat ke seluruh penjuru bumi sehingga masyarakat suatu negara tidak perlu lagi harus bermigrasi ke luar negeri hanya demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya. (LITBANG KOMPAS)