Berpotensi Kejahatan Perang, Trump Bersikukuh Serang Fasilitas Sipil Iran

WASHINGTON DC, SELASA — Setelah berulang kali menunda, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan tanggal 7 April 2026 adalah batas waktu terakhir ultimatum. AS akan menyerang fasilitas sipil Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka sampai tenggat yang ia tetapkan. Bahkan, ia mengabaikan langkahnya berpotensi sebagai kejahatan perang.

Sebelumnya, Trump memberi Iran batas waktu hingga 23 Maret 2026. Seiring waktu, ia menggeser tenggat tersebut karena mengatakan negosiasi AS-Iran berjalan baik. Dia mengganti tanggal beberapa kali sampai akhirnya tiba pada Selasa (7/4/2026) pukul 20.00 waktu setempat atau Rabu (8/4/2026) pagi waktu Indonesia.

Trump berencana menyerang Iran dalam serangan kilat selama empat jam apabila Selat Hormuz tidak kunjung dibuka. Jembatan dan pembangkit listrik menjadi target utama. Teheran menutup jalur perdagangan minyak global itu sejak perang Amerika Serikat-Israel terhadapnya pada 28 Februari 2026.

”Seluruh negara dapat direbut dalam satu malam dan malam itu mungkin besok malam. Kami punya rencana karena kekuatan militer kami, di mana setiap jembatan di Iran akan hancur pada pukul 12.00 tengah malam besok,” kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, Washington DC.

Trump menolak membahas apakah ada target sipil yang akan mendapat pengecualian. Selain itu, ia menepis pertanyaan dari wartawan The New York Times tentang apakah ia khawatir serangan terhadap fasilitas sipil melanggar Konvensi Geneva. Trump mengecam pertanyaan itu sambil mengatakan, ”Tidak, sama sekali tidak.”

Hingga Senin, Menteri Pertahanan Pete Hegseth belum mengonfirmasi apakah pasukan AS telah menginjakkan kaki di tanah Iran. Baik Hegseth maupun Trump belum mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan darat, tetapi juga berulang kali menegaskan cakupan perang tetap terbatas.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan, serangan AS terhadap infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum internasional. Meski Washington memiliki tujuan militer dengan menyerang target nonmiliter, risiko membahayakan warga sipil tetap membuat serangan itu ilegal.

”Kami khawatir dengan retorika yang terlihat dalam unggahan media sosial yang mengancam serangan terhadap pembangkit listrik, jembatan, dan infrastruktur lainnya jika Iran tidak menyetujui kesepakatan,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, menurut Bloomberg.

Pekan lalu, Kamis (2/4/2026), lebih dari 100 pakar hukum internasional AS mengirim surat terbuka berisi keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional terkait serangan AS ke Iran. Menurut mereka, serangan berpotensi masuk dalam kategori kejahatan perang.

AS telah dikecam atas serangan rudal terhadap sekolah dasar khusus perempuan Shajareh Tayyebeh di Iran pada awal perang. Serangan itu menewaskan sedikitnya 175 orang, sebagian besar anak-anak. Penyelidikan kasus ini masih berlangsung yang secara sementara menetapkan Washington bertanggung jawab.

AS dan Iran telah menerima proposal gencatan senjata dari Mesir, Pakistan, dan Turki. Proposal itu mencakup gencatan senjata selama 45 hari sekaligus pembukaan kembali Selat Hormuz. Menurut Trump, Iran telah mengajukan proposal yang ”signifikan”, tetapi tidak cukup baik.

Iran pun memegang teguh pendiriannya. Pada Senin, Teheran menolak proposal gencatan senjata itu karena menginginkan konflik berakhir secara permanen.

”Kami hanya menerima penghentian perang dengan jaminan bahwa kami tidak akan diserang lagi,” kata Mojtaba Ferdousi Pour, Kepala Misi Diplomatik Iran di Kairo, Mesir.

AS tercatat sudah sedikitnya dua kali menyerang Iran selama negosiasi terkait program nuklir berlangsung. Perang saat ini juga terjadi ketika kedua pihak berbicara dengan Oman sebagai mediator.

Meskipun demikian, seorang pejabat regional yang terlibat dalam proses negosiasi AS-Iran masih optimistis. ”Kami masih berbicara dengan kedua belah pihak,” tuturnya.

Sekretaris Dewan Tertinggi Pemuda dan Remaja Iran Alireza Rahimi, Selasa pagi, mengeluarkan pesan video yang menyerukan agar para pemuda membentuk ”rantai manusia” di sekitar pembangkit listrik menjelang ancaman serangan Trump. Seruan itu disampaikan lewat video dalam siaran berita.

”Saya mengundang semua anak muda, atlet, seniman, pelajar, dan mahasiswa universitas serta dosen mereka. Berkumpullah Selasa pukul 14.00 di sekitar pembangkit listrik yang merupakan aset dan modal nasional kita, terlepas dari selera atau sudut pandang politik apa pun, milik masa depan Iran dan pemuda Iran,” tutur Rahimi.

Di masa lalu, warga Iran pernah membentuk demonstrasi rantai manusia atau yang juga dikenal sebagai perisai manusia. Mereka melindungi sekitar situs nuklir ketika ketegangan dengan Barat meningkat.

Menjelang tenggat serangan, Trump belum melupakan kekesalannya terhadap Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Dia lagi-lagi mengecam organisasi itu. Dia malahan kembali menegaskan rencana untuk mencaplok Greenland, wilayah semi-otonom Denmark.

”Begini, kami pergi ke NATO. Saya tidak meminta dengan tegas, saya hanya berkata, ’Hei, jika Anda ingin membantu, bagus.’ ’Tidak, tidak, tidak, kami tidak akan membantu,’” ujar Trump tanpa menyebutkan siapa yang dia ajak bicara.

Trump melanjutkan, anggota NATO justru berusaha keras untuk tidak membantu. Aliansi itu ”macan kertas” yang tidak ditakuti oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pernyataan tersebut menandai perselisihan terbaru antara Trump dan NATO.

Kecaman itu keluar menjelang kunjungan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte selama 8-12 April 2026 di Washington DC. Rutte akan bertemu Trump, Hegseth, dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Trump lanjut membahas ketidakpuasannya terhadap NATO. ”Semuanya dimulai dengan, jika Anda ingin tahu yang sebenarnya, Greenland. Kami menginginkan Greenland. Mereka tidak mau memberikannya kepada kami. Saya berkata, ‘selamat tinggal’,” tutur Trump.

Tidak berhenti di NATO, Trump lanjut mengkritik sekutu non-NATO lainnya, termasuk Korea Selatan, Australia, dan Jepang. Sebab, mereka tidak membantu dalam perang melawan Iran.

Sebaliknya, Trump memuji negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab, atas dukungan terhadap selama konflik tersebut. Negara-negara ini menampung pangkalan militer AS sehingga menjadi sasaran serangan balasan Iran. (AP/AFP)