Berunding di Washington, Israel-Lebanon Belum Berdamai

WASHINGTON DC, RABU — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membuka perundingan langsung Israel-Lebanon, Selasa (14/4/2026) waktu setempat atau Rabu waktu Indonesia. Ini pertemuan langsung pertama Lebanon-Israel sejak 1993. Meski demikian, tidak ada kejelasan soal disepakatinya langkah nyata untuk menghentikan serangan Israel ke Lebanon.

Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan keterangan seusai pertemuan yang menyatakan kedua pihak berunding secara produktif dan menghasilkan langkah lanjutan untuk negosiasi langsung. Baik Lebanon maupun Israel sudah menegaskan posisi mereka dalam perundingan dua jam di Washington.

Duta Besar Lebanon untuk AS Nada Moawad menjelaskan, pertemuan awal tersebut konstruktif. Dalam keterangan kepada Reuters, dia mengemukakan desakan Lebanon untuk pemberlakuan gencatan senjata, pemulangan pengungsi ke rumah mereka di Lebanon selatan, dan operasi kemanusiaan guna membantu para pengungsi dan korban perang.

Pemerintah Lebanon menyatakan, Moawad memiliki kewenangan penuh untuk merundingkan gencatan senjata. Akan tetapi, juru bicara Pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, mengatakan, Israel tidak akan membahas gencatan senjata dalam pertemuan itu.

Duta Besar Israel untuk AS Yechiel Leiter mengatakan, Pemerintah Lebanon menjelaskan mereka tidak lagi dikuasai Hizbullah. Namun, Leiter tidak menjelaskan tentang Israel menghentikan invasi di Lebanon.

Perang pecah di Lebanon setelah Hizbullah menyerang posisi Israel pada 2 Maret 2026 sebagai bentuk dukungan bagi Iran yang diserang AS-Israel. Serangan balasan Israel yang membabi buta telah menewaskan lebih dari 2.000 orang dan 1,2 juta penduduk Lebanon mengungsi.

Secara teknis Israel-Lebanon masih berperang sejak Israel memproklamasikan diri tahun 1948. Israel bersedia berunding tentang gencatan senjata di Lebanon dengan tuntutan pelucutan senjata Hizbullah. Hizbullah menolak tuntutan tersebut, bahkan menyerukan agar negosiasi Lebanon-Israel dibatalkan.

Hizbullah adalah kekuatan politik bersenjata di Lebanon yang bisa memberikan perlawanan terhadap Israel, terutama setelah invasi Israel tahun 1982.

Perundingan Israel-Lebanon berlangsung di tengah krisis Timur Tengah yang dipicu serangan AS-Israel ke Iran sejak 28 Februari 2026. AS dan Iran telah menyepakati gencatan senjata selama dua pekan. Iran bersikeras, gencatan senjata itu harus mencakup Lebanon. Namun, AS dan Israel menyatakan tidak memasukkan Lebanon dalam gencatan senjata.

Kehadiran Menlu Rubio memberi sinyal keinginan Presiden Donald Trump agar ada langkah maju soal perdamaian di Lebanon. Trump sudah mendesak Israel menghentikan serangan di Lebanon yang dapat mengancam gencatan senjata AS-Iran.

Serangan AS-Israel ke Iran sudah memicu kekacauan dunia akibat gangguan pasokan minyak dan gas. Trump kini dilihat berusaha mencari jalan keluar dari kekacauan tersebut.

Adapun Iran mendesak agar Hizbullah sebagai salah satu aktor penting di Lebanon dilibatkan dalam perundingan perdamaian Timur Tengah. Hal itu menambah pelik upaya mediasi Pakistan yang berusaha menjaga perundingan damai AS-Iran.

Rubio pada awal perundingan mengakui, pertemuan itu belum akan menyelesaikan semua masalah. Namun, ia berharap pertemuan awal mampu membuka kerangka kerja menuju perdamaian.

Leiter juga mengungkapkan harapan akan perdamaian, tetapi tidak menjelaskan langkah nyata yang akan diambil Israel. ”Harapan buat kami adalah kejelasan dari Pemerintah Lebanon bahwa mereka tidak lagi dikuasai Hizbullah. Ini kesempatan bagi perdamaian. Untuk pertama kali sejak puluhan tahun, kedua negara dapat duduk bersama berunding,” ujar Leiter.

Rubio menyatakan, pertemuan lanjutan Israel-Lebanon segera digelar. Leiter mengakui kemungkinan ada perundingan lanjutan segera di Washington DC.

Pemerintahan Lebanon di bawah Presiden Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam meminta berunding dengan Israel meski ada keberatan Hizbullah. Aoun mengatakan, perundingan tersebut diharapkan mengakhiri penderitaan rakyat Lebanon. Namun, perundingan itu menimbulkan ketegangan di dalam negeri.

Pemerintah Lebanon berupaya melucuti senjata Hizbullah sejak terjadi perang Israel-Hizbullah pada 2024. Namun, langkah tersebut rentan memicu konflik internal di Lebanon yang mengalami perang saudara tahun 1975-1990.

Tekanan terhadap Hizbullah oleh Pemerintah Lebanon yang didukung Barat pada 2008 memicu perang saudara dalam waktu singkat. Pemerintah Lebanon saat ini melarang keberadaan faksi militer Hizbullah setelah mereka menyerang Israel, Maret lalu.

Sebelum perundingan, Pemimpin Hizbullah Naim Qassem mengatakan, perundingan tersebut harus ditinggalkan dan menyatakan terus melawan agresi Israel. ”Kami menolak negosiasi dengan Israel. Kami menyerukan sikap bersejarah dan heroik dengan membatalkan pertemuan negosiasi ini,” ujar Qassem.

Serangan Israel ke Lebanon juga berdampak terhadap Misi Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL). Sudah tiga personel UNIFIL asal Indonesia gugur dalam konflik Israel-Lebanon pada Maret-April 2026. Israel berulang kali menyerang posisi UNIFIL atau menghadang pergerakan UNIFIL dalam menjalankan mandat misi perdamaian.

Saat ini militer Israel (Tzahal) menduduki Lebanon selatan dan menolak gencatan senjata hingga Hizbullah dilucuti. Wilayah dekat Sungai Litani dan Provinsi Nabatieh diserbu Tzahal. Wilayah tersebut dihuni penduduk dari beragam latar belakang, yakni Kristen Maronit, Druze, dan Syiah.

Menlu Israel Gideon Saar mengatakan, mereka mencari perdamaian dan normalisasi hubungan dengan Lebanon. ”Masalah utama adalah Hizbullah yang harus ditangani,” kata Saar. (REUTERS/AFP)