Berusia 52 Tahun, PDI-P Diselimuti Ujian Politik

Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Ke-52 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P yang akan digelar pada Jumat (10/1/2025) esok di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, partai berlambang banteng dengan moncong putih itu justru tengah diselimuti berbagai ujian. Salah satunya, kasus hukum yang tengah menjerat Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Bahkan, beberapa hari belakangan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar menggeledah dua rumah milik Hasto di beberapa lokasi berbeda. Sementara di sisi yang lain, Hasto disebut tetap sibuk mempersiapkan acara HUT partai, bahkan sampai meminta waktu kepada KPK agar pemanggilan terhadap dirinya ditunda sesudah rangkaian HUT partai selesai.

Sejumlah elite PDI-P juga menegaskan bahwa kasus Hasto tak akan mengganggu perayaan HUT PDI-P tersebut. Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan, pihaknya menghormati tindakan penyidik KPK yang menggeledah rumah Hasto untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan. Sebab, hal itu merupakan kewenangan KPK.

Said meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK dengan asas praduga tidak bersalah. Di satu sisi, kasus yang menjerat Hasto ini juga sudah terjadi pada 2020. Ia berharap Hasto mampu melalui kasus ini dengan baik. Ia pun meminta KPK dan kalangan internal PDI-P tidak memunculkan kegaduhan di publik.

Hasto telah ditetapkan KPK sebagai tersangka menjelang akhir Desember 2024 lalu. Hasto diduga bersama-sama Harun Masiku memberi suap kepada bekas komisioner KPU, Wahyu Setiawan, agar bisa menjadi caleg terpilih PDI-P lewat jalur pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus yang sama.

Dengan menjadi partai pemenang Pemilihan Legislatif 2024, PDI-P pun kembali menguasai kursi ketua DPR.

Selain kasus hukum, tahun 2024 juga merupakan tahun tak mudah bagi PDI-P. Pada tahun itu, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, calon presiden-calon wakil presiden yang diusung PDI-P pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, kalah telak. Raihan suara pasangan Ganjar-Mahfud berada di posisi buncit, di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Meski demikian, PDI-P masih tetap berhasil mempertahankan kesuksesannya seperti pada 2014 dan 2019 dengan menjadi partai pemenang Pileg 2024. PDI-P pun kembali menguasai kursi ketua DPR.

Pada Pileg 2024, PDI-P memperoleh 110 kursi di DPR atau 19 persen dari total 580 kursi DPR. Meski demikian, raihan kursi PDI-P juga berkurang jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang menguasai 128 kursi di DPR.

Sebagai pemenang Pemilu 2024, PDI-P juga menghadapi situasi tak mudah dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Partai yang hingga saat ini tidak menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah 2024-2029 ini memilih berhadapan dengan Koalisi Indonesia Maju plus. PDI-P pun seperti ”dikeroyok” belasan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. KIM plus merupakan gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024 dan partai lainnya yang kini menjadi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

PDI-P pun seperti ”dikeroyok” belasan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

Di sejumlah provinsi, bahkan PDI-P memilih untuk mengusung kadernya sendiri sebagai calon kepala daerah tanpa berkoalisi dengan partai lain. Sebut saja di Pilkada Jakarta. Hasilnya, PDI-P memenangi pilkada di enam provinsi, yakni Bali, Jakarta, Kalimantan Barat, Papua, Papua Selatan, dan Riau.

Sementara itu, KIM plus diperkirakan memenangi 26 pemilihan gubernur dari total 37 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur pada pemilihan kepala daerah serentak 2024. Selain menang di 26 pilgub, KIM plus juga menang di lima provinsi lainnya, yakni Aceh, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Papua Barat. Akan tetapi, di lima daerah itu KIM plus juga bergabung dengan PDI-P.

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, PDI-P sudah melewati perjalanan panjang sebagai partai politik. Hal ini juga yang kemudian membentuk watak dan karakter PDI-P sebagai partai yang digembleng dengan keadaan sehingga bisa menghadapi berbagai situasi dan kondisi serta cuaca politik berbeda.

Sebelum mengalami tahun politik 2024, PDI-P pernah mengalami masa penderitaan politik saat Orde Baru. Meskipun memenangi Pemilu 1999, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kalah voting dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sehinga hanya menjadi wakil presiden pada 1999-2002. Megawati akhirnya menjadi presiden setelah Presiden Gus Dur ”dipaksa” turun oleh MPR.

Setelah menjadi presiden, Megawati yang maju sebagai calon presiden dan PDI-P tetap kalah dalam pilpres ataupun pileg pada tahun 2004 dan 2009. Namun, PDI-P menang lagi pada pileg dan pilpres tahun 2014 dan 2019 dengan mengantarkan Joko Widodo menjadi presiden selama dua periode, yaitu 2014-2019 dan 2019-2024.

”Berbagai situasi dan pengalaman politik yang kami lalui tersebut telah menggembleng kami untuk terbiasa dengan berbagai situasi dan cuaca politik nasional maupun dunia,” ucap Basarah saat dihubungi, Kamis (9/1/2025).

Basarah meyakini, situasi seperti saat ini akan bisa dilewati oleh PDI-P. Apalagi, pada tahun ini juga akan digelar kongres partai untuk mengukuhkan Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketua Umum PDI-P periode 2025-2030 sesuai hasil keputusan Rapat Kerja Nasional V PDI-P di Jakarta pada 26 Mei 2024 lalu. Kongres 2025 tersebut juga sangat penting sekaligus untuk menyatakan sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Berbagai situasi dan pengalaman politik yang kami lalui tersebut telah menggembleng kami untuk terbiasa dengan berbagai situasi dan cuaca politik nasional maupun dunia.

Terkait partainya yang saat ini tidak menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah 2024-2029, Basarah menyampaikan bahwa sikap politik PDI-P adalah bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, sikap itu tidak diwujudkan dengan cara menugaskan kader atau anggota PDI-P sebagai anggota kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo.

”Ibu Mega mengatakan bahwa sikap politik tidak berada dalam pemerintahan Presiden Prabowo tersebut bukanlah sikap oposisi. Sikap tersebut tidak sama dengan posisi politik PDI-P saat berada di luar pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2014 lalu. Mengapa demikian? Karena Ibu Mega dan Presiden Prabowo punya hubungan persahabatan yang sangat panjang dan baik hingga saat ini,” tutur Basarah.

Politikus senior PDI-P, Andreas Hugo Pareira, juga memastikan partainya tetap akan solid. Perayaan HUT ke-52 sekaligus akan menjadi momentum untuk semakin menyolidkan semua kader. Bahkan, ulang tahun kali ini dirayakan dengan sederhana dan tetap khidmat. Kegiatannya pun akan berfokus pada aspek konsolidasi, evaluasi, dan intropeksi serta untuk persiapan menghadapi Kongres PDI-P 2025.

Kongres ini menjadi momen penting bagi partai untuk melakukan konsolidasi dan menentukan arah serta masa depan partai.

”Ulang tahun kali ini memang dirayakan secara sederhana, tetapi tetap khidmat, penuh makna, dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, di tingkat nasional perayaan oleh DPP dihadiri kader struktural, legislatif, dan para senior yang diundang, diikuti dengan pemotongan tumpeng. Begitu pun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh DPD dan DPC,” ujar Pareira.

Ia mengatakan, setelah perayaan HUT ke-52, dalam waktu dekat PDI-P juga akan menggelar kongres partai. Kongres ini menjadi momen penting bagi partai untuk melakukan konsolidasi dan menentukan arah serta masa depan partai. Kongres juga menjadi titik balik untuk kembali menyusun kebijakan dan program-program partai ke depan.

”Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, tentu akan semaksimal mungkin menyolidkan partai, menyusun garis kebijakan partai, sampai pada program-program sebagai implementasi ideologi perjuangan partai untuk mewujudkan PDI Perjuangan sebagai living ideology,” katanya.

Menurut Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, PDI-P yang sudah berusia 52 tahun dinilai telah melewati berbagai kondisi dan situasi politik di Indonesia. PDI-P merupakan partai ideologi yang dapat bertahan, bahkan bisa bangkit, walaupun mengalami situasi yang tidak mudah, seperti kasus hukum hingga kekalahan elektoral dalam Pilpres dan Pilkada 2024.

PDI-P merupakan partai ideologi yang dapat bertahan, bahkan bisa bangkit, walaupun mengalami situasi yang tidak mudah, seperti kasus hukum hingga kekalahan elektoral dalam Pilpres dan Pilkada 2024.

”PDI-P ini pernah berada di dalam, menjadi penguasa. Sekarang menjadi bagian di luar kekuasaan. Saya kira itu proses alamnya yang terjadi di PDI Perjuangan. Ke depan yang akan menjadi penting dipersiapkan PDI-P itu adalah bagaimana pertama melakukan rebound, rebound setelah mengalami sejumlah kesalahan dan kekalahan secara elektoral kemarin,” kata Arya.

Momen untuk titik balik bisa dimanfaatkan PDI-P dalam perayaan HUT ke-52 hingga kongres 2025. Evaluasi dan introspeksi akan jadi pembahasan yang penting bagi PDI-P serta menyusun kebijakan partai ke depan.

Selain itu, meski capaian elektoral dalam Pemilu dan Pilkada 2024 tidak memuaskan, Arya meyakini PDI-P tetap akan melahirkan tokoh-tokoh nasional baru. Sebab, PDI-P punya kekuatan dalam melahirkan tokoh-tokoh nasional yang berasal dari level bawah. Kemenangan PDI-P di sejumlah wilayah dalam Pilkada 2024 pasti akan dimanfaatkan dengan optimal untuk melahirkan sosok atau tokoh nasional berikutnya.

”Artinya, hal yang paling utama setelah kongres, PDI-P akan mencari titik balik atau bagaimana mengembalikan sesuatu yang sempat menurun itu. Apalagi nanti dengan aturan presidential threshold-nya sudah hilang, tentu PDI-P tidak akan tergantung lagi dalam hal mencari koalisi,” ujar Arya.