Badan Gizi Nasional Akui Ada Kelalaian dalam Kasus Keracunan pada MBG

JAKARTA, KOMPAS — Badan Gizi Nasional atau BGN mengakui kasus-kasus keracunan pada siswa seusai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis disebabkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan prosedur. Oleh karena itu, BGN akan bertanggung jawab dan memastikan kasus-kasus itu tak akan kembali terjadi.

Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan, 80 persen insiden keamanan pangan terjadi karena prosedur operasi standar (SOP) tidak dipatuhi, baik oleh mitra maupun tim BGN. Adapun tim BGN yang dimaksud meliputi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, dan akuntan.

”Berarti pengawasan masih kurang. Kami mengaku salah atas insiden keamanan pangan yang terjadi,” katanya kepada wartawan di kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Nanik pun menyampaikan permintaan maaf atas sejumlah kasus keracunan yang muncul belakangan ini. Menurut dia, niat awal program MBG adalah memberikan makanan bernutrisi dan mempersiapkan anak-anak menjadi generasi emas.

”Kami tidak main-main dengan kesehatan anak-anak Indonesia. Dan sungguh saya menyesalkan akibat dari 45 dapur ini. Sekarang 9.400 dapur yang lain bisa jadi terancam,” katanya sembari menangis.

Sejauh ini, BGN mencatat sepanjang Januari sampai 25 September 2025 sudah terjadi 70 kasus keamanan pangan dengan 5.914 korban. Kasus terbanyak terjadi pada Agustus dengan sembilan kasus dan 1.988 korban dan September dengan 44 kasus dan 2.210 korban.

Kasus-kasus dengan jumlah korban terbesar antara lain yang terjadi di Kota Bandar Lampung, Kota Lebong (Bengkulu), Kabupaten Bandung Barat (Jawa Barat), Kabupaten Banggai (Kepulauan Sulawesi Tengah), dan Kabupaten Kulon Progo (DI Yogyakarta).

Pada umumnya, keracunan makanan dari program MBG terjadi akibat bakteri.

Pada umumnya, keracunan makanan dari program MBG terjadi akibat bakteri, seperti e.coli yang ada pada nasi, tahu, air, dan ayam; salmonela pada ayam;  staphylococcus aureus pada tempe dan bakso; serta Bacillus cereus pada mi.

Hal ini terjadi salah satunya karena bahan baku ayam dibeli Sabtu untuk dimasak Rabu, atau empat hari kemudian. Padahal, menurut Nanik, ayam yang disimpan mencapai 350 ekor.

Ada pula SPPG yang memasak makanan sejak pukul 20.00, padahal untuk dikonsumsi keesokan harinya. ”Untuk dikonsumsi pukul 07.00, seharusnya proses memasak mulai pukul 02.00. Mungkin juru masaknya ngantuk. Tapi hal ini tidak boleh terjadi lagi,” kata Nanik.

Dalam catatan BGN, 45 dari 9.400 SPPG yang ada saat ini tidak menjalankan prosedur. Karena itu, 40 SPPG sudah ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan serta penyelidikan, investigasi, dan perbaikan sarana dan fasilitas selesai.

Nanik pun mengatakan, BGN akan bertanggung jawab penuh atas semua kesalahan ini. Semua biaya atas pengobatan anak-anak dan orang tua yang ikut mengonsumsi makanan MBG dan terkena masalah kesehatan akan ditanggung BGN.

”Ke depan, kami tidak akan menoleransi pelanggaran SOP,” katanya.

Nanik menyampaikan, para mitra penyelenggara MBG harus melengkapi sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS), sertifikat halal, dan sertifikat kelayakan air yang bisa dikonsumsi dalam satu bulan. Beberapa hari sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan M Qodari menyebut dari 8.583 SPPG, baru 34 SPPG yang memiliki SLHS.

Nanik mengatakan, petunjuk teknis dalam membangun SPPG sudah sesuai dengan syarat sertifikasi-sertifikasi tersebut. Namun, BGN belum memiliki catatan berapa SPPG yang memiliki SLHS dan dua sertifikat lainnya. Bila ketiga sertifikat itu tak dipenuhi, BGN akan menghentikan kontrak kerja sama dengan mitra.

Untuk memastikan insiden keracunan tak berulang, semua SPPG harus dipimpin dua ’chef’ besertifikat

Masyarakat, orangtua, guru, dan kepala sekolah pun diharap membantu mengawasi makanan yang didistribusikan dalam program MBG. Pengaduan bisa disampaikan melalui situs bgn.lapor.go.id atau melalui akun media sosial BGN. Selain itu, disiapkan pula hotline untuk menerima pengaduan.

Untuk memastikan insiden keracunan tak berulang, semua SPPG harus dipimpin dua chef besertifikat, yakni seorang chef sebagai wakil BGN dan seorang chef lainnya disiapkan mitra.

Para staf Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) juga harus kembali disiplin dengan jam kerja dan pengawasan yang dikerjakannya. Semestinya, SPPI datang ke SPPG jam 16.00 untuk mengecek bahan baku sampai pukul 20.00.

Saat proses memasak dini hari, SPPI harus datang kembali ke dapur dan memantau proses pengemasan dan distribusi. Bahkan, tambah Nanik, sesungguhnya ada kamera pemantau (CCTV) di dapur SPPG.

Akan tetapi, lanjut Nanik, sudah tak datang ke SPPG, staf SPPI tak juga memantau melalui CCTV. Akibatnya, kualitas makanan yang dibagikan kepada murid-murid tak terjaga.

Produk-produk pabrikan juga tak boleh lagi digunakan. Sebab, program MBG sekaligus untuk membangkitkan ekonomi rakyat. Karena itu, produk yang didorong untuk diserap adalah produksi masyarakat lokal, ibu-ibu setempat, atau orangtua murid. Susu kemasan pabrik masih bisa digunakan untuk daerah-daerah yang tak memiliki sentra peternakan sapi perah.

Prof Hardinsyah, Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, menambahkan, untuk mencegah terulangnya insiden keracunan, sistem pemantauan dan pengawasan harus diperkuat termasuk oleh sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Kepala sekolah dan kader posyandu yang menyalurkan makanan MBG kepada ibu hamil dan menyusui bisa mengamati dulu, mencium aroma makanan, lalu mencicipi.

Dari pengamatan bisa terlihat makanan tak layak makan bila sudah mengeluarkan air atau lendir, aroma basi pun bisa dideteksi melalui penciuman sebelum mencicipi.

BGN, selain mengecek SOP dan membenahinya, juga meminta bantuan Kepolisian Negara RI dan Badan Intelijen Negara (BIN). ”BIN kami minta turun (menyelidiki kasus-kasus keracunan makanan), kepolisian juga sudah turun,” kata Nanik.

Selain itu, kasus-kasus keracunan pada program MBG ini bisa menjadi tindak pidana. ”Kalau ada unsur-unsur pidana, kita pidanakan, siapa pun itu. Misal dari sampel ditemukan zat racun yang tidak ada kaitannya dengan bahan makanan, kita pidanakan baik pemilik dapur maupun SPPI yang terlibat di dapur itu,” kata Nanik.

Kasus-kasus keracunan pada program MBG ini bisa menjadi tindak pidana.

Ketika ditanya tentang banyaknya peristiwa keracunan makanan dalam program MBG di berbagai daerah, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa saat ini Polri tengah melakukan pendalaman dengan turun ke lapangan yang menjadi tempat terjadinya peristiwa itu. Menurut Sigit, pendalaman akan dilakukan satu per satu.

”Tentunya secara resmi nanti akan kita informasikan,” ujarnya.