MBG Disarankan Tidak untuk Semua, tapi Siswa yang Paling Membutuhkan

BANDUNG, KOMPAS — Program Makan Bergizi Gratis disarankan tidak diberikan untuk semua siswa, tetapi mengutamakan yang paling membutuhkan. Hal ini diklaim bisa memberi keuntungan, mulai dari jaminan gizi terbaik, mengurangi risiko hal tidak diinginkan, hingga tercipta efektivitas anggaran.

Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran Prof Deni Kurniadi Sunjaya menyampaikan hal itu di Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025), menanggapi polemik Makan Bergizi Gratis (MBG). Belakangan MBG kembali memicu keprihatinan karena memicu keracunan di berbagai daerah, salah satunya Bandung Barat.

Deni mengatakan, MBG berpeluang lebih efektif bila dilaksanakan selektif. Makanan MBG, misalnya, hanya diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan tambahan gizi. 

”Jenis makanannya juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Apakah butuh tambahan karbohidrat atau protein. Sebaiknya tidak dibuat seragam. Kebutuhan setiap anak berbeda,” katanya. 

Menurut Deni, pendidikan tentang kesehatan makanan dan gizi juga penting diberikan kepada semua yang terlibat dalam MBG. Tidak hanya pengelola dapur, tetapi juga mereka yang terlibat dalam distribusi hingga mereka yang bakal menyantap makanan. 

Itu semua harus dilakukan, ujar Deni, karena MBG ini bukan sekadar urusan memasak dan memberikan makanan begitu saja.

Butuh penguasaan ilmu tentang waktu tepat memasak, cara mengolah makanan, metode penyimpanan makanan, hingga menerapkan proses distribusi yang tepat.

Bila semua hal itu sudah dipenuhi, ia yakin semua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di semua daerah tidak sulit mendapat sertifikasi.

”Saya kaget saat ada puluhan SPPG di Bandung Barat dikabarkan belum punya sertifikasi tetapi sudah beroperasi,” katanya. 

Ke depan, Deni yakin, bila semua dilakukan terencana dan diberikan selektif, MBG akan berjalan ideal. Jumlah siswa yang tidak sebanyak sekarang, misalnya, berpotensi meringankan tugas dapur untuk menyediakan menu makanan terbaik. Saat semua berjalan dengan baik, pemanfaatan anggaran yang besar untuk MBG juga akan berjalan efektif dan efisien.

”Akan tetapi, dibutuhkan data terukur yang kuat untuk menentukan siapa yang bisa menerima MBG. Jangan lupakan juga pengawasannya agar program ini aman dan efektif,” kata Deni. 

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga menyoroti hal serupa. Dia menyebut ada sejumlah hal yang butuh dievaluasi agar MBG di Jabar berjalan dengan baik. 

”Terkait hal ini, saya akan memanggil pengelola MBG Jabar pada Senin (29/9/2025),” kata Dedi.

Salah satu yang menjadi sorotannya adalah kondisi dapur layanan. ”Seberapa jauh dapur itu memenuhi tingkat higienitas yang disyaratkan,” ujar Dedi.

Selain itu, Dedi akan mengevaluasi jenis bahan makanan apa yang disajikan bagi siswa. Dia ingin tahu apakah bahan bakunya sudah sesuai dengan mutu yang diinginkan.

”Selanjutnya, terkait cara memasak. Jangan sampai makanan itu dimasak pukul 24.00 dan disajikan pukul 12.00. Waktunya terlalu lama, apalagi bila jarak dapur ke sekolah terlalu jauh,” katanya.

Yang tidak kalah penting adalah kemampuan dapur melayani ribuan siswa. Dia yakin, dapur yang setiap hari melayani masakan untuk ribuan porsi pasti memiliki risiko di kemudian hari.