BI Ingatkan Bank agar Kurangi Kepemilikan Surat Berharga Negara

JAKARTA, KOMPAS – Bank Indonesia mengingatkan industri perbankan nasional untuk mengurangi porsi kepemilikan Surat Berharga Negara atau SBN. Dengan likuiditas yang memadai dan didukung oleh pelonggaran kebijakan moneter, penyaluran kredit seharusnya dapat lebih optimal.

Per Juni 2025, penyaluran kredit oleh industri perbankan tumbuh 7,77 persen secara tahunan. Angka itu melambat dibandingkan Mei 2025 yang tumbuh 8,43 persen.

Tren pertumbuhan kredit terus melambat sejak awal tahun. Sebagai perbandingan, pada Januari 2025, pertumbuhan masih 10,27 persen. Posisi saat ini terendah sejak Maret 2022 yang tumbuh sebesar 6,65 persen.

Sebaliknya, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada Juni 2025 tercatat tumbuh 6,96 persen secara tahunan. Posisi ini naik dibandingkan Mei 2025 yang tumbuh 3,9 persen, sekaligus tertinggi sepanjang 2025.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, perkembangan ini dipengaruhi oleh perilaku bank yang cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit di tengah laju pertumbuhan DPK. Perkembangan ini mengakibatkan bank cenderung menempatkan dananya pada surat-surat berharga dan meningkatkan standar penyaluran kredit (lending standard).

”Permasalahannya adalah preferensi bank yang lebih suka menaruh alat likuid itu pada surat-surat berharga dan terlalu berhati-hati dalam mendorong kredit, mengalokasikan alat likuid ke kredit,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI Juli 2025 secara daring, Rabu (16/7/2025).

Mengutip data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, hingga 15 Juli 2025, perbankan memegang SBN senilai Rp 1.275,45 triliun atau 20,11 persen dari total SBN yang dapat diperdagangkan. Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi 2 Januari 2025 yang senilai Rp 1.058,5 triliun atau 17,53 persen dari total SBN yang dapat diperdagangkan.

Sementara itu, likuiditas industri perbankan masih cukup memadai, tecermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 27,05 persen pada Juni 2025. Di tengah melambatnya pertumbuhan kredit, likuiditas yang tetap tinggi menandai perbankan cenderung memilih menempatkan dananya ke SBN.

Padahal, Perry melanjutkan, BI telah berupaya ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan, antara lain menurunkan suku bunga acuannya pada Juli 2025 sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen serta masih terbuka penurunan lebih lanjut. Sejak awal tahun, BI tercatat sudah memangkas suku bunga acuannya sebanyak tiga kali, masing-masing 25 bps.

Harapannya, beberapa program pemerintah dapat membuat ruang terjadinya permintaan baru bagi kredit perbankan.

Selain itu, BI juga berupaya menjaga likuiditas dengan operasi moneter dan menstabilkan rupiah. Dari sisi penyaluran kredit, BI turut menambah insentif likuiditas makroprudensial hingga sebesar Rp 376 triliun bagi bank penyalur kredit ke sektor tertentu.

”Inilah yang kemudian tentu saja akan mendorong perbankan lebih banyak mengalokasikan alat likuidnya, bukan ke surat-surat berharga, tapi juga ke kredit. Tentu saja kita lihat suku bunga SBN juga akan semakin turun dan juga akan mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada dunia usaha,” ujar Perry.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti menyebutkan, sebenarnya likuiditas di pasar masih sangat memadai. Ini tecermin dari beberapa kali lelang SBN dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dengan rasio penawaran yang dimenangkan (bid to win) selalu di atas empat kali.

”Jadi, artinya bank itu masih mempunyai kelebihan likuiditas, itu yang pertama,” katanya.

BI juga melihat suku bunga dalam jangka waktu satu malam (overnight) di pasar uang antarbank (PUAB) cenderung terus menurun. Sebagai gambaran, suku bunga overnight pada Mei 2025 atau sebelum penurunan suku bunga adalah 5,77 persen. Kini, suku bunganya turun menjadi 5,14 persen.

Sejalan dengan itu, imbal hasil SRBI untuk tenor 12 bulan turun sekitar 40 bps menjadi 5,85 persen. Di sisi lain, imbal hasil SBN juga turun 20-30 bps.

”Kalau kita lihat di sini, transmisi itu sudah terjadi sampai di pasar uang kita dan pasar SBN. Memang tantangannya adalah bagaimana preferensi bank, paling tidak mereka bisa mempunyai risk appetite lagi. Harapannya, beberapa program pemerintah dapat membuat ruang terjadinya permintaan baru bagi kredit perbankan,” tutur Destry.

BI menyadari industri perbankan akan tetap berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor tertentu. Berdasarkan sektornya, BI menilai, kredit terhadap sektor perdagangan, pertanian, dan jasa dunia usaha perlu ditingkatkan untuk mendukung pembiayaan ekonomi.

Ke depan, BI akan terus mendorong penyaluran kredit perbankan melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan mempererat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong dalam mendukung pembiayaan ekonomi.

Dengan perkembangan dan arah kebijakan tersebut, BI memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 berada dalam kisaran 8-11 persen, lebih rendah dibandingkan perkiraan awal yang sebesar 11-13 persen pada 2025 dan 2026.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, BI telah menyadari adanya kecenderungan perilaku bank yang lebih memilih menempatkan dananya di instrumen yang lebih aman, seperti Sertifikat Surat Berharga (SSB). Ini terutama disebabkan oleh kondisi ketidakpastian ekonomi.

Meskipun penurunan suku bunga BI meningkatkan daya tarik kredit sebagai alternatif penempatan dana, bank tetap akan mempertimbangkan kualitas kredit serta risiko kredit.

”Apabila risiko ekonomi dipersepsikan masih tinggi, terutama dengan tantangan eksternal seperti dampak tarif perdagangan dengan Amerika Serikat, bank mungkin masih akan lebih konservatif dalam menyalurkan kredit,” katanya saat dihubungi.

Namun, keputusan BI ini tetap krusial untuk memberikan stimulus awal. Jika sentimen pasar semakin positif seiring realisasi kesepakatan perdagangan Indonesia-AS yang baru saja dicapai, ketidakpastian dapat menurun. Hal itu dapat mendorong bank agar lebih optimistis dalam memperluas penyaluran kredit.

Di sisi lain, sejumlah pelaku industri perbankan menyambut baik langkah BI memangkas suku bunga acuannya menjadi 5,25 persen. Pelonggaran kebijakan moneter tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit.

Presiden Direktur PT CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan berharap, kebijakan itu dapat menurunkan biaya dana (cost of fund) sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit.

”Kita pantau saja apakah cost of fund atau biaya dana bisa turun, yang tergantung dari apakah likuiditas di pasar bisa lebih longgar. Jika cost of fund turun, bunga kredit juga bisa berangsur turun,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.

Menurut Lani, laju pertumbuhan kredit yang terus melambat bukan hanya disebabkan oleh bunga kredit, melainkan juga didorong oleh kondisi ketidakpastian yang membuat pelaku usaha memilih wait and see.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk M Ashidiq Iswara mengatakan, kebijakan pemangkasan suku bunga acuan itu juga memberikan sinyal kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Sebagai respons terhadap arah kebijakan tersebut, Bank Mandiri akan terus memperkuat fungsi intermediasi melalui penyaluran pembiayaan yang sehat dan selektif, dengan fokus pada sektor-sektor strategis di wilayah.

”Penyesuaian suku bunga kredit dan simpanan akan dilakukan secara terukur, dengan mempertimbangkan strategi bisnis, kondisi likuiditas internal, serta dinamika pasar,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dari sisi pendanaan, Bank Mandiri tetap konsisten mengelola struktur dana secara prudent dengan mengedepankan penguatan dana murah (CASA) berbasis transaksi digital.

Strategi ini turut didukung oleh pengembangan kapabilitas digital melalui platform Livin’ by Mandiri, Kopra by Mandiri, dan Livin’ Merchant, guna memperluas inklusi keuangan dan memperkuat fondasi pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.