Biaya Tersembunyi Nikel

Mereka bilang ini demi dunia yang lebih bersih. Nikel digali, diolah, dikirim jauh untuk menggerakkan mobil listrik di kota-kota. Namun, yang tersisa di sumber tambang: hutan gundul, sungai keruh, ladang sirna, dan laut cemar. Ikan-ikan beracun. Darah warga mengandung merkuri dan arsenik. Ini bukan kemajuan, bukan pula transisi energi. Ini tragedi.

Dulu, Teluk Weda di Halmahera, Maluku Utara, adalah surga. Teluk itu berada di jantung segitiga terumbu karang dunia, dipenuhi koloni karang besar, rumah ragam hayati. Di dasar laut, hiu berjalan (Hemiscyllium halmahera), endemik di sana, merayap pelan dalam gelap. Ia tak terburu-buru. Seperti waktu di tempat itu.

Di tepi teluk, penduduk hidup sebagai petani dan nelayan. Mereka tanam cengkeh dan pala, warisan leluhur. Ake Jira, Ake Sagea, Kobe, sungai-sungai yang jadi urat nadi, membawa nutrisi dari pegunungan ke teluk. Sungai-sungai itu juga sumber air bersih warga.

Tahun 2019, Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dibangun di tepi teluk. Sebuah megaproyek hilirisasi nikel, konsorsium China, Perancis, dan Indonesia. Statusnya proyek strategis nasional (PSN). Hutan dibuka, tanah diaduk. Belasan PLTU batubara dibangun. Mereka menyebutnya captive, pembangkit khusus untuk menghidupkan pabrik.

Enam tahun setelah operasi industri, Nexus3 Foundation dan Universitas Tadulako, Senin (26/5/2025), melaporkan tragedi itu. Sungai Ake Jira tercemar, tak layak konsumsi. Ikan Teluk Weda mengandung beragam logam berat. Lebih dari itu, arsenik dan merkuri ditemukan dalam darah warga Gemaf dan Lelilef. Kadarnya melebihi ambang aman.

Annisa Maharani dari Nexus3 mengatakan, warga yang bukan pekerja industri, yang tiap hari mengonsumsi ikan, justru memiliki kadar merkuri dan arsenik lebih tinggi. ”Ini menunjukkan pencemaran sudah masuk ke rantai konsumsi rumah tangga,” kata Darmawati Darwis, Guru Besar Fisika Universitas Tadulako.

Pihak industri menanggapi. Jordan Xu, Corporate Communication Manager IWIP, mengatakan, mereka rutin memantau lingkungan. Katanya, semua masih dalam ambang batas aman. Namun, batas aman versi siapa?

Itu baru satu laporan. Masih banyak lainnya. Walhi Maluku Utara (2024) juga melaporkan pencemaran perairan dan kerusakan hutan sekitar Teluk Weda. Tahun 2023 dan 2024, banjir besar melanda, rumah hilang, kebun tenggelam.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pada 2023 melaporkan kerusakan dan pencemaran lingkungan di PSN nikel lain di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Terbaru, dokumen perusahaan yang bocor menyebutkan adanya zat berbahaya kromium-6 di sumber air warga desa.

Masih di Halmahera. suku O’Hongana Manyawa kehilangan rumah dan sumber hidup. Ribuan tahun mereka hidup meramu dan berburu di hutan, jauh sebelum republik ini berdiri.

Di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, banjir menjadi tradisi setelah nikel merajalela. Mei 2024, tujuh kecamatan kebanjiran. Jalan Trans-Sulawesi terendam dua bulan. Sementara di Morosi, Konawe, sungai jadi parit lumpur endapan tambang, udara jadi sumber penyakit pernapasan. Menurut Jatam (2023), lebih dari 6.000 hektar sawah tak bisa ditanami.

Di Morowali, Sulawesi Tengah, buruh tinggal di barak sempit. LBH Palu dan Trend Asia (2023) mencatat kecelakaan kerja, pelanggaran hak, dan ledakan tungku yang berulang merenggut nyawa. Belum lagi membanjirnya tenaga kerja asing yang memicu masalah sosial baru. Sementara PLTU mengepul. Emisinya, kata Greenpeace (2023), melebihi batas aman, tetapi tak pernah diaudit terbuka.

Sementara itu, di podium, politisi dan pejabat menyatakan hilirisasi sebagai lompatan menuju masa depan demi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan energi bersih.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dua tahun terakhir memang menunjukkan, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang menjadi sentra hilirisasi nikel mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi. Ironisnya, tingkat kemiskinannya juga tinggi, terutama di perdesaan.

Laporan Michaella GY Lo dan tim di jurnal One Earth (2024) merangkum dampak lingkungan dan sosial di 7.721 desa terdampak nikel di Sulawesi. Penggundulan hutan dua kali lipat antara tahun 2011 dan 2018 di desa-desa ini. Namun, kesejahteraan masyarakat—meliputi standar hidup, lingkungan, infrastruktur, kesehatan, kohesi sosial, dan pendidikan—jalan di tempat. Peningkatan infrastruktur dan standar hidup tidak sebanding dengan memburuknya kesejahteraan lingkungan.

Kalau pembangunan itu untuk masa depan, maka masa depan itu harus milik semua. Bukan cuma untuk elite.

Jadi, ke mana keuntungan nikel mengalir?

Keuntungan terbesar itu ditarik ke kantong perusahaan dan para pejabat merangkap pengusaha tambang, yang kerap pamer naik jet pribadi itu. Sebagian lain mungkin merembes ke aparat, bahkan preman, yang mengamankan proyek. Kerugiannya? Disebar ke desa-desa, ke mereka yang tak punya suara di ruang kebijakan.

Jika nelayan tak bisa melaut, jika petani kehilangan tanah, jika anak-anak tumbuh dengan logam berat di darahnya, maka ini bukan transisi. Ini pergeseran beban, dari utara ke selatan, dari kaya ke miskin, dari pejabat ke rakyat.

Transisi energi seharusnya tidak hanya menekan emisi, tetapi juga soal siapa yang menanggung bebannya. Bahkan, kita juga harus mulai bertanya, seberapa mahal sebenarnya hilirisasi nikel ini? Dan, apakah manfaatnya lebih besar dari kerugiannya?

Pemerintah senang bicara keberhasilan, tetapi lupa mendengar suara dari teluk dan gunung yang dikorbankan. Lupa menghitung biaya sesungguhnya dari industri ekstraktif, yang dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan bersifat jangka panjang. Bahkan, setelah industri itu hengkang, cemaran logam berat di lingkungan dan darah warga bakal terus menghantui.

Perusahaan tambang dan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap dampak buruk saat ini dan masa depan pascatambang. Tak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral. Harus ada audit independen. Libatkan akademisi yang tidak berada di bawah kendali kekuasaan.

Sebab, kalau pembangunan itu untuk masa depan, maka masa depan itu harus milik semua. Bukan cuma untuk elite, melainkan juga terutama untuk mereka yang hidup berkubang lumpur merkuri dan arsenik.