Biden Serahkan Nasib Tiktok pada Trump

WASHINGTON, JUMAT — Menjelang akhir masa jabatan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak akan memberlakukan larangan pada pelantar media sosial Tiktok. Nasib aplikasi buatan ByteDance, perusahaan asal China, akan bergantung pada presiden baru, Donald Trump.

Kongres AS mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan ByteDance untuk mendivestasikan perusahaan paling lambat 19 Januari 2025, sehari sebelum pelantikan Trump. UU tersebut telah ditandatangani Biden. Apabila ByteDance tidak menerapkan divestasi, Tiktok akan tutup di AS. Sebanyak 170 juta pengguna akan terdampak.

Seorang pejabat, tanpa menyebutkan nama, mengatakan, pemerintahan Biden tidak berencana memperpanjang waktu atau memblokir pencekalan Tiktok jika Mahkamah Agung AS gagal bertindak. Biden secara hukum tak dapat campur tangan jika tidak ada rencana kredibel dari ByteDance untuk menarik investasi di Tiktok.

Saat ini, beberapa anggota senat berusaha menyelamatkan Tiktok sembari menyadari risiko keamanan yang ada. Ketua Fraksi Demokrat di Senat AS Chuck Schumer telah berbicara dengan Biden untuk mengadvokasi perpanjangan batas waktu pelarangan Tiktok selama 90 hari.

”Jelas lebih banyak waktu diperlukan untuk menemukan pembeli Amerika dan tidak mengganggu kehidupan serta mata pencarian jutaan orang Amerika, dari begitu banyak pemengaruh yang telah membangun jaringan pengikut yang baik,” kata Schumer, Kamis (16/1/2025).

Schumer merupakan pendukung UU yang mendorong divestasi Tiktok. Demokrat mulai khawatir tentang potensi dampak politik dari penutupan Tiktok.

Senator Demokrat, Ed Markey, Cory Booker, dan Chris Van Hollen, turut menulis surat pada Biden soal perpanjangan waktu. Bagi mereka, ada konsekuensi serius jika Tiktok ditutup.

”Selama beberapa hari terakhir, sudah jelas, tanpa tindakan dari Anda, Tiktok kemungkinan akan berhenti beroperasi pada hari Minggu dengan konsekuensi serius bagi 170 juta warga Amerika dan 7 juta bisnis yang bergantung pada Tiktok. Pemerintahan Anda merupakan kesempatan terakhir untuk menghindari penutupan Tiktok,” tulis mereka.

Pada Rabu (15/1/2025), Demokrat coba meloloskan UU perpanjangan batas waktu. Akan tetapi, senator dari Republik, Tom Cotton, memblokirnya. Sebagai Ketua Komite Intelijen Senat, Cotton berargumen, Tiktok memiliki cukup waktu untuk menemukan pembeli.

”Tiktok adalah aplikasi mata-mata komunis China yang membuat anak-anak kita kecanduan, memanen data mereka, menarget mereka dengan konten yang berbahaya dan manipulatif, serta menyebarkan propaganda komunis,” ujar Cotton.

Pada bulan ini, Departemen Kehakiman mengatakan, Tiktok mengumpulkan data sensitif dan kontak 170 juta warga AS dalam jumlah besar. Hal itu membuat Tiktok menjadi alat mata-mata ampuh bagi China.

Trump pernah menyerukan pelarangan aplikasi tersebut di periode pertama jabatannya sebagai presiden (2017-2021). Belakangan, dia berubah. Ia bergabung dengan Tiktok selama masa kampanye pemilihan presiden 2024 untuk terhubung dengan pemilih muda, terutama pemilih laki-laki. Salah satu donatur partai Republik, Jeff Yass, memiliki saham di ByteDance.

Penasihat Keamanan Nasional Trump yang baru, Mike Waltz, mengatakan, pemerintahan baru mungkin akan mengambil langkah agar Tiktok tidak tutup. ”UU yang dapat melarang Tiktok juga memungkinkan perpanjangan selama ada kesepakatan yang layak,” ujar Walts kepada Fox News.

Mahkamah Agung AS sedang mempertimbangkan soal penegakan UU atau memberi hakim lebih banyak waktu untuk membuat keputusan. MA tampaknya akan mengeluarkan sejumlah putusan pada Jumat (17/1/2025), waktu setempat, tanpa merinci kasusnya.

Pekan lalu, MA telah mendengarkan argumen lisan dalam gugatan hukum dari Tiktok, ByteDance, dan pengguna Tiktok terhadap UU pelarangan tersebut. AS merupakan salah satu pengguna terbesar Tiktok. Selama argumen di ruang sidang, sebagian besar hakim kelihatan cenderung menegakkan hukum.

”Jika MA mengeluarkan putusan yang mendukung UU itu, Presiden Trump telah menyatakan dengan sangat jelas: pertama, Tiktok adalah pelantar hebat yang digunakan banyak warga Amerika dan telah sangat membantu kampanye serta menyebarkan pesannya. Namun, kedua, ia akan melindungi data warga,” kata Waltz.

Waltz meyakinkan, Trump adalah pembuat kesepakatan. Oleh sebab itu, dia tidak ingin mendahului perintah eksekutif, tetapi akan tetap menciptakan ruang untuk mewujudkan kesepakatan.

Laporan dari The Washington Post dan The New York Times menyebutkan, Trump sedang mempertimbangkan penggunaan perintah eksekutif untuk menangguhkan penegakan hukum. Tidak jelas apakah Trump memiliki wewenang tersebut mengingat ada persyaratan yang diberlakukan Kongres.

Sementara Pam Bondi, jaksa agung pilihan Trump, menghindari pertanyaan selama sidang Senat soal penegakan larangan Tiktok. Tiktok juga tidak merespons pertanyaan media.

CEO Tiktok Shou Zi Chew diperkirakan akan menghadiri pelantikan Trump. Dia mungkin akan mendapat tempat duduk utama bersama miliarder dan CEO SpaceX Elon Musk, CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO OpenAI Sam Altman, dan pendiri Amazon Jeff Bezos.

Beberapa anggota Partai Republik dan Demokrat tetap khawatir tentang Tiktok. Di pelantar X, Frank Pallone, senator Demokrat di Komite Energi dan Perdagangan, mengkritik Trump.

”Trump berbicara banyak tentang China dan ingin melarang Tiktok, seperti yang diinginkan banyak anggota Partai Republik. Tetapi, sekarang dia mengundang CEO Tiktok duduk di sampingnya saat pelantikan meski Tiktok terkait dengan Partai Komunis China dan merupakan ancaman bagi keamanan nasional kita,” cuit Pallone.

Prospek larangan Tiktok memicu beberapa pengguna untuk mencari alternatif. Aplikasi medsos China, RedNote, memperoleh hampir 3 juta pengguna di AS dalam waktu satu hari, awal pekan ini, menurut lembaga analisis Similarweb.

ByteDance adalah perusahaan swasta yang 60 persen dimiliki investor semacam BlackRock dan General Atlantic, sedangkan 20 persen dimiliki pendiri dan karyawan. ByteDance memiliki lebih dari 7.000 karyawan di AS. (AP/Reuters)