”Big Tech” Gencar Bangun Infrastruktur Digital di Indonesia

Saat sesi temu media bertajuk Ngopi Bareng Komdigi, Kamis (5/6/2025), di Jakarta, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, sejumlah investor sistem komunikasi kabel laut (SKKL) akan masuk ke Indonesia. Meta dan Google, misalnya. 

Kedua perusahaan raksasa teknologi asal AS itu, menurut Meutya, berencana menambah investasi SKKL melewati Indonesia. Kementerian Komdigi sekarang sedang proses diskusi dengan keduanya untuk mengetahui berapa panjang tambahan kabel.

Meutya tidak merinci apakah tambahan investasi SKKL yang akan dua perusahaan itu garap masuk dalam proyek SKKL Brifost, Echo, Apricot, atau proyek yang benar-benar baru. ”Kami masih dalam proses negosiasi dan persuasi dengan mereka. Mereka mempertimbangkan menambah dan berkomitmen untuk itu,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada April 2021, Meta dan Google mengumumkan tengah mempersiapkan dua jaringan SKKL langsung antara AS dan Indonesia demi mengurangi ketergantungan akses internet melalui jaringan Singapura dan Hong Kong. Dua jaringan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang diberi nama Echo dan Bifrost ini adalah hasil inisiatif Meta.

Untuk jaringan SKKL Bifrost, Meta berinvestasi bersama Telin (perusahaan bisnis internasional dari Telkom) dan Keppel (perusahaan konglomerat Singapura). Sementara SKKL Echo, biaya investasinya ditanggung Meta bersama Google, dan XL Axiata (sekarang XLSmart). 

Semula, Echo direncanakan mulai dapat digunakan pada 2023, sedangkan Bifrost pada 2024. Namun, mengutip laman Submarine Cable Map yang didukung firma riset pasar telekomunikasi TeleGeography, Bifrost siap untuk melayani pada triwulan III-2025 dan Echo triwulan IV-2025.

Pada Agustus 2021, Meta dan Google kembali mengumumkan proyek SKKL terbaru, yaitu Apricot. Pihak yang terlibat lainnya dalam pembangunan adalah Chunghwa Telecom, NTT (perusahaan telekomunikasi Jepang), dan PLDT (perusahaan telekomunikasi Filipina).

Apricot memiliki panjang kabel 12.000 kilometer (km) dan menghubungkan Jepang, Taiwan, Guam, Filipina, Indonesia, dan Singapura. Apricot mulanya ditargetkan siap melayani pada 2024, tetapi mengutip laman Submarine Cable Map tertulis siap melayani 2027.

Pada Februari 2025, Meta mengumumkan rencana membangun kabel bawah laut sepanjang 50.000 km melalui proyek Waterworth. Proyek ini yang menghubungkan AS, India, Afrika Selatan, Brasil, dan wilayah lain. Dalam blog Meta tidak tertulis apakah Indonesia masuk dalam proyek itu atau tidak. 

Selain membahas soal investasi SKKL Meta dan Google, Meutya, dalam kesempatan yang sama, juga menyebut mengenai pentingnya terus mendorong kenaikan daya saing digital. Dari aspek infrastruktur digital, pola pembangunan tidak harus condong menggunakan anggaran pemerintah, tetapi berkolaborasi dengan swasta. Pemerintah terbuka pada investasi luar, seperti yang dilakukan Meta dan Google itu.

”Karena keterbatasan anggaran pemerintah dibandingkan sebelumnya, pendekatan pembangunan kini lebih mengandalkan partisipasi swasta, baik dalam maupun luar negeri,” katanya.

Lagi pula, dia menilai kondisi geografis Indonesia yang kepulauan akan membutuhkan kombinasi pendekatan pembangunan infrastruktur. Dari udara, Indonesia butuh satelit geostasioner dan orbit rendah (low orbit satellite). 

Saat ini, pemerintah telah memiliki Satelit Republik Indonesia atau Satria-1. Walau saat ini secara kapasitas Satria-1 masih cukup, Kementerian Komdigi mengkaji kemungkinan penambahan satelit baru. Penambahan bisa dilakukan lewat satelit geostasioner lagi, atau satelit orbit rendah, seperti Starlink Elon Musk yang sudah beroperasi dan Kuiper (satelit orbit rendah milik Amazon) yang akan segera masuk Indonesia. 

Masih membahas upaya menaikkan daya saing digital Indonesia, dia juga mengungkit soal investasi pusat data yang kini sedang berkembang. Sejak menjabat, dia mengingat dirinya menghadiri beberapa kali peresmian infrastruktur fasilitas pusat data baru. 

Beberapa di antaranya pemain raksasa teknologi, seperti Google yang memperluas kapasitas Jakarta Cloud Region dan Microsoft yang meresmikan Indonesia Central Cloud Region. Pada akhir 2025, Amazon Web Services (AWS) dikabarkan bakal menambah kapasitas pusat datanya di Indonesia.

Kontrol data

Acting Head Indonesia Financial Group (IFG) Ibrahim Kholilul Rohman, Sabtu (7/6/2025), di Jakarta, berpendapat, semua pembangunan basis infrastruktur digital disediakan masing-masing negara secara mandiri yang mana pemerintah memiliki kontrol yang lengkap. Hanya saja, negara berkembang, seperti Indonesia, memiliki opsi terbatas. Indonesia juga memiliki distribusi pulau yang menyebar sehingga akan memerlukan anggaran negara yang besar. 

Pemerintah telah mengupayakan melalui jaringan tulang punggung Palapa Ring. Akan tetapi, dia mengamati, secara umum proyek itu belum mencapai tingkat pengembalian investasi karena jaringan akhir (last mile) ke rumah-rumah melalui sambungan fiber to the home belum maksimal.

”Apabila swasta diminta membangun sampai ke last mile, itu bagus saja tetapi tidak ada yang gratis dalam industri teknologi. Mereka mempunyai efek jaringan yang memungkinkan kontrol lengkap data dari proses digitalisasi, termasuk lalu lintas data antarnegara,” ujar Ibrahim, yang juga menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 

Ibrahim juga memandang, hal lain yang perlu dikritisi adalah teknis manajemen data dan sejauh mana keamanan data pribadi bisa diatur. Selanjutnya, karena dasar industri teknologi informasi komunikasi ialah spektrum frekuensi, pemerintah perlu mempertimbangkan efek kehadiran para perusahaan raksasa teknologi dan perusahaan telekomunikasi domestik.

Saat dihubungi terpisah, Sabtu, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri berpendapat, maraknya investasi infrastruktur digital dari perusahaan raksasa teknologi ke Indonesia perlu dilihat dalam konteks perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). AI membutuhkan server data yang berkapasitas besar dan memiliki latensi yang cepat sehingga harus terbangun SKKL dan infrastruktur telekomunikasi lain. AI juga memerlukan industri semikonduktor yang tak kalah besar. 

”Mungkin, situasi ini memang bisa menjadi ajang mengetes momentum dan mencari peluang bagi Indonesia sebagai regional hub infrastruktur digital. Cuma, menuju ke sana, Indonesia butuh beberapa kondisi, misalnya bagaimana Indonesia menjalankan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi?” kata Yose.

Kendati Indonesia telah mempunyai UU Perlindungan Data Pribadi sejak 2022, UU ini belum sepenuhnya berjalan. Sebab, pemerintah belum kunjung membentuk badan/lembaga pengawas.

”Masalah selanjutnya adalah keamanan siber. Keamanan siber bukan semata-mata dilihat dari kerangka regulasi, melainkan budaya. Sudahkah kita membudayakan keamanan siber di tengah berulangnya kasus kebocoran data?” ucap Yose. 

Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik Raksha Initiatives Wahyudi Djafar mengatakan, penafsiran kedaulatan di tengah maraknya investasi perusahaan raksasa teknologi tidak bisa memakai model tradisional yang melulu mengacu teritori. Model itu tidak lagi relevan. Sifat teknologi digital data sudah lintas batas negara. 

Perusahaan raksasa teknologi itu, terutama Google, Meta, dan Amazon, dulunya hanya berbisnis di layer bisnis konten. Namun, mereka kini dengan efek jaringannya memperlebar ke layer bisnis infrastruktur. 

Dari setiap layer bisnis internet, Pemerintah Indonesia semestinya memiliki batas sampai sejauh mana mengatur dan mengawasi. Wahyudi berpendapat, pemerintah perlu mengutamakan perlindungan privasi warga dan perlakuan berimbang antara perusahaan asing dan domestik.