Blokade Maritim Kembali Bayangi Negosiasi AS-Iran

DUBAI, RABU — Sebagai tanggapan atas serangan Iran di Selat Hormuz, Amerika Serikat kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Harapan agar upaya bina damai Washington-Teheran berlanjut semakin menipis.

Presiden AS Donald Trump memblokade ulang semua pelabuhan Iran, Selasa (14/7/2026) waktu setempat atau Rabu waktu Indonesia. Tidak hanya itu, ia mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan pada pekan depan kecuali Teheran melanjutkan negosiasi.

”Saya akan menyimpan target energi untuk yang terakhir, tetapi pada akhirnya kami akan menyerang. Pekan depan akan menyerang pembangkit listrik, pekan depan akan menyerang jembatan, kecuali mereka mau duduk di meja perundingan,” kata Trump kepada Fox News.

Trump melanjutkan, negosiator AS telah menghubungi pihak Iran bahwa lebih baik mereka ”membuat kesepakatan”. Menurut dia, perwakilan AS-Iran mengadakan pembicaraan, Selasa.

Perintah blokade itu muncul setelah AS-Iran kembali bersitegang sejak pekan lalu. Teheran lagi-lagi menutup Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak dan gas global, dengan menyerang kapal-kapal komersial yang lewat. Jaminan agar kapal bisa melalui selat itu dengan aman selama 60 hari tertera dalam kesepakatan damai sementara AS-Iran pada 17 Juni 2026.

Sebagai balasan, Komando Tengah AS (Centcom) menerapkan blokade. Militer AS juga memulai putaran serangan baru untuk terus melemahkan kemampuan Iran menyerang pengiriman komersial di Selat Hormuz.

Sementara Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) Iran melancarkan serangan pesawat nirawak (drone) terhadap militer AS di pangkalan Azraq, Jordania. Militer Iran turut mengklaim telah menyasar senjata dan fasilitas penyimpanan di Bahrain dan Kuwait.

”Jika AS berpikir dengan memperketat tindakan, melalui militer dan blokade ekonomi, kami akan kembali bernegosiasi, mereka melakukan kesalahan,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi kepada televisi pemerintah.

AS memberlakukan sanksi baru, Selasa, untuk menekan Iran selama negosiasi. Kali ini, Washington menyasar lebih dari 50 individu, perusahaan, dan kapal yang diduga mendukung jaringan pengusaha minyak Iran, Mohammad Hossein Shamkhani.

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS, menurut kantor berita Anadolu, menyatakan, sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Sebab, Teheran telah melakukan ”serangan destabilisasi baru” di Selat Hormuz.

Bagi Depkeu AS, jaringan Shamkhani merupakan ”kekuatan utama di balik ekspor minyak Iran”. Jaringan ini telah berkembang ke pengiriman kontainer global dan perdagangan komoditas.

”Rezim Iran bertahan hidup dengan tipu daya dan jaringan Shamkhani adalah salah satu mesinnya yang paling menguntungkan. Depkeu AS menutup infrastruktur keuangan yang memungkinkan rezim tersebut untuk melanjutkan ancamannya terhadap keamanan nasional AS dan pelayaran global,” ujar Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Sanksi tersebut menargetkan fasilitator keuangan, eksekutif pengiriman, perusahaan logistik, dan operator kapal terkait yang berbasis di beberapa negara. Dengan demikian, semua aset, operasionalisasi, dan transaksi dari pihak yang terkena sanksi yang berada di bawah yurisdiksi AS diblokir. Warga AS juga tidak boleh berbisnis dengan mereka.

Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang hal ini.

Sebelumnya, AS mengeluarkan sanksi terhadap Iran pada April 2026 dan pada 2025. Dengan tambahan sanksi teranyar, Washington kini sudah memberikan sanksi kepada lebih dari 200 individu, entitas, dan kapal yang beroperasi di bawah Shamkhani, menurut Depkeu AS.

Perang di Timur Tengah bermula ketika AS-Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026. Sebelum Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata, Juni lalu, perang telah meluas serta menewaskan ribuan orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Upaya bina damai AS-Iran terus diwarnai saling serang dengan Selat Hormuz sebagai pemicu utama. Kebijakan Trump terkait selat ini pun berubah-ubah. Ia bahkan sempat berencana mengenakan biaya tol untuk kapal lewat sebagai ganti biaya perlindungan, walau akhirnya batal.

Para pakar menilai, Trump tampak kesulitan mengakhiri perang melawan Iran. Ia enggan melanjutkan perang yang tidak populer secara ekonomi dan politik baik di tingkat domestik maupun internasional. Namun, ia juga merasa tidak nyaman dengan prospek mengakhiri konflik tanpa kesepakatan yang dapat diklaim lebih baik daripada kesepakatan Presiden AS Barack Obama dengan Iran tahun 2015.

“Saya pikir akhir yang paling mungkin adalah tidak berakhirnya konflik. Ini telah berubah menjadi perang gesekan, dan perang gesekan cenderung berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama,” ujar Rosemary Kelanid, Direktur Program Timur Tengah di Defense Priorities, kepada BBC.

Potensi itu mengemuka melihat situasi saat ini. Secara militer, AS memang mencapai tujuannya dengan melihat kehancuran target dan militer Iran. Akan tetapi, Teheran masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan selat yang berdampak pada harga minyak global itu.

Bahkan, perjanjian kesepakatan damai sementara AS-Iran mencakup poin-poin yang menguntungkan Iran. Beberapa di antaranya, kemungkinan Iran mengatur selat di masa depan, janji investasi miliaran dolar AS di Iran, serta pencabutan sanksi internasional atas Iran.

AS salah perhitungan mengira tawaran insentif dan peringatan pelanggaran perjanjian bisa mencegah Iran memanfaatkan posisi strategisnya di Selat Hormuz. ”MOU itu sudah mati. Semua hal yang tercantum di dalamnya kini telah dibatalkan,” tutur Kelanid.

Peneliti Timur Tengah di Council on Foreign Relations, Elliot Abrams, menambahkan, situasi sekarang kembali ke titik awal, yaitu siapa yang lebih sabar. ”Iran yang tidak bisa mengekspor minyak atau AS dan negara-negara lain yang bergantung pada minyak dari Teluk Persia?” katanya. (AFP/REUTERS)