BPI Danantara Paparkan Strategi Sinergi BUMN

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara menemui direksi PT PLN (Persero) di kantor BPI Danantara di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024). Ini melanjutkan pertemuan Danantara dengan para direktur dari tujuh BUMN yang asetnya direncanakan akan dikelola oleh Danantara.

Sebelumnya, Selasa (19/11/2024), pihaknya menemui direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di kantor Danantara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024). Adapun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sudah menjumpai BPI Danantara Jumat pekan lalu.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasadjo hadir di kantor BPI Danantara sekitar pukul 13.30 WIB, Rabu. Ia diterima oleh jajaran tim BPI Danantara. Setelah pertemuan yang berlangsung 2,5 jam. Darmawan bersama Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad dan Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin Djenod menemui awak media sekitar pukul 16.00.

Muliaman menjelaskan pertemuan dengan jajaran direksi PLN ini dalam rangka memperkenalkan BPI Danantara dan menyampaikan visi-misi presiden. ”Mudah-mudahan ini jadi awal kerja sama Danantara lebih lanjut,” ujar Muliaman.

Kaharuddin menambahkan, dari hasil pertemuan dengan PLN ini ada satu kata kunci utama yang perlu diwujudkan, yaitu sinergi. ”Dengan sinergi antar-BUMN yang optimal, insya Allah bisa luar biasa ke depan,” ujar Kaharuddin.

Darmawan mengatakan, pihaknya menyambut baik undangan silaturahmi dari BPI Danantara. Ia menjelaskan, PLN bertugas untuk memasok energi bersih dengan harga terjangkau untuk menopang pertumbuhan ekonomi 8 persen. PLN akan menyeimbangkan pertumbuhan dan keberlanjutan.

Selain itu, pihaknya juga makin memahami visi dan misi presiden untuk mengonsolidasi sumber daya alam dan sinergi antar-BUMN. ”Kami siap jalankan arahan presiden sehingga mendukung perekonomian,” ujar Darmawan.

Kehadiran Darmawan mundur dari jadwal awal, yang seharusnya Rabu pukul 10.00 WIB. Namun, pada Selasa malam, jadwal diubah menjadi Rabu pukul 13.30 WIB. Jajaran direksi MIND ID juga awalnya dijadwalkan bertemu BPI Danantara pada Rabu pukul 13.00, tetapi diundur menjadi Senin (25/11/2024) pukul 10.00.

Selain itu pada Senin pekan depan, BPI Danantara juga dijadwalkan bertemu dengan jajaran direksi PT Pertamina (Persero) pukul 13.00 WIB. Adapun Kamis (28/11/2024), BPI Danantara juga dijadwalkan bertemu dengan jajaran direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Merujuk data media presentasinya, pada tahap awal, BPI Danantara akan mengonsolidasikan aset dari tujuh BUMN. Ketujuh BUMN itu, meliputi Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID dengan total nilai aset Rp 8.900 triliun.

Selain itu, BPI Danantara juga dikabarkan akan mengonsolidasi aset dari lembaga pengelola investasi, yakni Indonesia Investment Authority (INA). Sejak berdiri pada Februari 2021 hingga akhir 2023, INA telah menyalurkan investasi senilai Rp 31,3 triliun dengan total aset kelolaan atau assets under management (AUM) mencapai Rp 147,6 triliun.

Dengan pengelolaan aset INA ditambah dengan aset dari tujuh BUMN tersebut, maka total aset kelolaan Danantara akan mencapai Rp 9.085 triliun pada awal atau sekitar 605 miliar dollar AS. Jumlah ini dua kali lipat dibandingkan dengan Temasek, badan pengelolaan aset BUMN di Singapura, yang pada 2024 mengelola aset senilai 389 miliar dollar Singapura atau 291,8 miliar dollar AS (Kompas.id, 19/11/2024).

Dalam praktiknya nanti, Danantara akan menjalankan tiga fungsi. Ketiga fungsi tersebut adalah sebagai badan pengelola dana abadi (sovereign wealth fund/SWF), pengelola investasi pembangunan (development investment), serta pengelola aset (asset management).

Dihubungi terpisah, Rabu, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto mengatakan, BPI Danantara harus memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, bukan hanya pengembangan bisnis semata, tetapi juga diperhatikan aspek keadilan dan kontrol masyarakat terhadap lembaga ini.

Ia menambahkan, selama ini, BUMN banyak yang bangkrut dan dilikuidasi. Ada pula yang terdilusi sahamnya hingga saham negara tinggal menjadi minoritas dan saham yang mayoritas masih di tangan pemerintah juga banyak yang dikuasai asing.

Menurut dia, fungsi BPI Danantara ini memang sangat strategis. Bahkan, tidak perlu lagi fungsi Kementerian BUMN. Tapi, harus diatur dalam sebuah regulasi yang kuat setingkat Undang-Undang dan tidak cukup dengan Peraturan Presiden.