BUMN di Balik Lobi Tarif Trump

Di balik meja perundingan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, sejumlah nama pimpinan perusahaan pelat merah turut terlibat menjajaki sekaligus menjalin kemitraan dengan entitas bisnis ”Negeri Paman Sam”.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa negosiasi tarif bukan semata urusan pemerintah, melainkan juga terkait dengan kepentingan bisnis strategis.

Pada pekan kedua Juli, ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, beberapa perwakilan perusahaan Indonesia telah memulai finalisasi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, baik secara daring maupun luring.

Dua pucuk pimpinan BUMN, yakni Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Wamildan Tsani Panjaitan, turut bergabung dalam rombongan tim negosiasi yang dipimpin Airlangga dan tiba di Washington DC, Amerika Serikat, pada 8 Juli 2025.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, keduanya membawa misi khusus untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di hadapan Pemerintah AS. ”Mereka menjadi supporting system yang turut menjaga transaksi,” ujar Erick saat dikonfirmasi di kompleks DPR, Jakarta, 8 Juli.

Tarif impor 32 persen yang menjadi ancaman Presiden Donald Trump bagi produk Indonesia membuat pemerintah harus putar otak. Salah satu langkah yang diambil adalah membuka keran belanja besar-besaran untuk produk strategis asal Amerika Serikat.

Hasilnya, tarif tinggi tersebut berhasil ditekan menjadi 19 persen, sebagian besar berkat komitmen pembelian komoditas AS dalam nilai yang tidak kecil.

Komitmen belanja Indonesia mencakup produk pertanian dengan total 4,5 miliar dollar AS, mulai dari kedelai, bungkil kedelai, gandum, hingga kapas. Tak hanya itu, sektor energi juga menjadi andalan. Pemerintah AS mencatat Indonesia siap mengimpor produk energi, seperti elpiji, minyak mentah, dan bensin, senilai 15 miliar dollar AS.

Kehadiran orang nomor satu di Pertamina dan Garuda Indonesia dalam delegasi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga bukan tanpa alasan. Pertamina, misalnya, sedang merumuskan rencana impor energi dari AS senilai 15 miliar dollar AS.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat Wakil Komisaris Utama Pertamina Todotua Pasaribu mengonfirmasi bahwa rencana tersebut menjadi bukti posisi strategis Indonesia di mata AS. Namun, ia menegaskan bahwa negosiasi masih berjalan.

”Produk migas apa saja yang akan diimpor Pertamina masih dibicarakan dengan nilai total sekitar 15 miliar dollar AS atau Rp 247,5 triliun,” ujarnya.

Di sektor penerbangan, Garuda Indonesia tidak mau ketinggalan. Maskapai pelat merah itu tengah menjajaki pengadaan 50 pesawat Boeing 777 dengan nilai kontrak 3,2 miliar dollar AS hingga 2029 ditambah kesepakatan perawatan pesawat senilai 11,2 miliar dollar AS hingga 2041.

Produk migas apa saja yang akan diimpor Pertamina masih dibicarakan dengan nilai total sekitar 15 miliar dollar AS atau Rp 247,5 triliun.

Sekretaris Perusahaan Garuda Indonesia Cahyadi Indrananto, saat dihubungi, Kamis (17/7/2025), mengatakan, komunikasi dengan Boeing sebenarnya sudah berjalan sejak lama, tetapi intensitasnya meningkat berkat dukungan langsung di level pimpinan negara.

”Setelah terjalinnya kesepakatan di antara kedua kepala negara, Garuda dan Boeing melanjutkan komunikasi secara intensif untuk membahas detail kebutuhan armada yang sesuai dengan pangsa pasar Garuda Indonesia,” ujar Cahyadi.

Strategi pembelian pesawat dalam jumlah besar ini dinilai menguntungkan karena dapat mendatangkan harga yang lebih kompetitif bagi Indonesia. Rencana ekspansi Garuda pun sejalan dengan penambahan armada menjadi sekitar 120 pesawat dan memperluas jaringan penerbangan hingga 100 rute dalam lima tahun ke depan.

Di balik komitmen BUMN ”memborong” produk AS demi menyeimbangkan neraca perdagangan RI-AS yang selama ini surplus, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai, tugas Garuda membeli pesawat Boeing bisa berbalik menjadi beban jika tidak dijalankan sesuai kebutuhan.

”Dari komitmen kita ke AS, yang bikin saya khawatir adalah pembelian 50 Boeing 777. Ini cenderung mengada-ada karena pesawat ini model lama yang dikenal tidak efisien, kalah jauh dibanding tipe 787,” ujarnya.

Menurut Wijayanto, Garuda Indonesia saat ini justru lebih membutuhkan Boeing 737 yang cocok untuk berbagai jenis penerbangan, terutama rute jarak pendek hingga menengah, karena lebih fleksibel, efisien, dan memiliki kapasitas yang beragam.

”Jika memaksakan penggunaan Boeing 777 untuk penerbangan internasional, Garuda akan kalah saing dengan maskapai tetangga, seperti Singapore Airlines dan Thai Airways, yang sudah lebih matang,” kata Wijayanto.

Di sisi lain, komitmen Pertamina untuk memborong produk energi AS juga dinilai tidak lepas dari risiko.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti potensi meningkatnya defisit migas yang dapat memberi tekanan pada nilai tukar rupiah sekaligus membebani anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2026.

Kalau Indonesia harus membeli minyak atau elpiji dari AS dengan harga di atas yang biasa dibayar Pertamina, itu akan menjadi masalah serius

Ia mencatat, pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi Rp 203,4 triliun, sementara kebutuhan riil bisa mencapai Rp 300 triliun-Rp 320 triliun seiring meningkatnya ketergantungan pada impor bahan bakar minyak dan elpiji.

Ketergantungan pada energi fosil tidak hanya membebani fiskal, tetapi juga menjauhkan Indonesia dari arah pembangunan energi yang berkelanjutan.

”Kalau Indonesia harus membeli minyak atau elpiji dari AS dengan harga di atas yang biasa dibayar Pertamina, itu akan menjadi masalah serius,” ujarnya.

Negosiasi yang mengarah pada impor energi fosil dalam jumlah besar justru berisiko memperpanjang ketergantungan sekaligus memperlambat upaya transisi energi. Padahal, menurut Bhima, mempercepat transisi akan membantu menekan defisit migas dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Di balik angka-angka besar tersebut, kehadiran BUMN di meja perundingan menegaskan bahwa diplomasi dagang Indonesia tidak berdiri sendiri.

Dukungan bisnis melalui pembelian komoditas strategis menunjukkan bagaimana kepentingan negara dan korporasi saling terkait.

Ke depan, hasil negosiasi ini tidak hanya akan berdampak pada sektor energi dan penerbangan, tetapi juga pada neraca dagang yang lebih seimbang. Tentu saja publik masih menanti bagaimana janji pembelian jumbo ini benar-benar bisa menguntungkan Indonesia di tengah tarik-menarik kepentingan global.