BUMN penghasil gula tengah menghadapi sejumlah problem klasik dan baru. Di sisi lain, pemerintah mulai menggulirkan program bongkar ratun tebu seluas 100.000 hektar.
30 Sep 2025 17:50 WIB · Ekonomi & Bisnis
Target swasembada gula dipercepat. Tiga badan usaha milik negara atau BUMN berlari terpincang-pincang mengejarnya. Ini terjadi lantaran ”cedera” lama yang belum sepenuhnya sembuh, diperparah dengan ”cedera” baru.
Pemerintah telah memiliki peta jalan swasembada gula yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol. Ada sejumlah rencana yang digulirkan.
Beberapa di antaranya adalah meningkatkan produktivitas tebu menjadi 93 ton per hektar dan menambah areal perkebunan tebu seluas 700.000 hektar. Selain itu, ada juga rencana meningkatkan rendemen tebu menjadi 11,2 persen dan produksi bioetanol dari tebu sebesar 1,2 juta kiloliter.
Presiden Prabowo Subianto meminta target swasembada itu lebih dipercepat. Swasembada gula konsumsi yang ditargetkan pada 2028 dipercepat menjadi 2026. Adapun target swasembada gula industri dan bioetanol diakselerasi dari 2030 menjadi 2027 atau paling lambat 2028.
Setidaknya, ada tiga BUMN yang menjadi motor percepatan swasembada gula, yakni PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), ID Food, dan Perum Bulog. Namun, saat ini, ketiga BUMN itu sedang dirundung ”cedera” lama dan baru.
”Cedera” lama itu berupa problem klasik pabrik gula dan tanaman tebu rakyat yang telah menua. Adapun ”cedera” barunya berupa problem sulitnya menjual gula kristal putih (GKP) milik sendiri dan hasil serapan GKP petani.
Rendahnya produktivitas tebu itu lantaran sekitar 85 persen tanaman tebu petani berusia tua atau lebih dari tiga tahun. Selain itu, mayoritas tanaman tebu petani terkonsentrasi pada varietas masak lambat.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/09/30/b40609ec3541caf6291ad672262f3b3b-Screenshot_2025_09_30_113817.png)
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Denaldy Mulino Mauna, Senin (29/9/2025) sore, mengatakan, sejak empat tahun terakhir, agroindustri gula PTPN ditangani oleh PT SGN. Pada 2024, subholding tersebut mengelola perkebunan tebu seluas 183.650 hektar dan mampu memproduksi GKP sebanyak 851.000 ton.
”Pada 2025, kami menargetkan luas perkebunan tebu bertambah menjadi 191.320 hektar dengan target produksi gula sebanyak 1,012 juta ton,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Denaldy mengatakan, untuk mengejar terget itu, tidak mudah. Ini mengingat produktivitas tebu masih rendah. Produktivitas tebu pada 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 58,27 ton per hektar dan 75,21 ton per hektar.
Pada 2025, produktivitasnya ditargetkan naik menjadi 75,62 ton per hektar. Target tersebut masih jauh di bawah target produktivitas tebu yang akan dicapai untuk swasembada gula, yakni 93 ton per hektar.
”Rendahnya produktivitas tebu itu lantaran sekitar 85 persen tanaman tebu petani berusia tua atau lebih dari tiga tahun. Selain itu, mayoritas tanaman tebu petani terkonsentrasi pada varietas masak lambat,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Denaldy, program bongkar ratun atau peremajaan tanaman tebu digulirkan. Keragaman varietas tebu juga tengah diupayakan melalui uji coba pembibitan tebu. PT SGN juga telah mengalokasikan dana Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun untuk merevitalisasi empat pabrik gula dalam 1-2 tahun ke depan.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2023/02/01/cbbcda2c-a105-4587-8dca-81d876ab5b81.jpeg)
Di tengah kondisi dan upaya itu, PT SGN menghadapi tantangan baru. Pada musim giling tebu 2025, PT SGN kesulitan menjual GKP miliknya dan hasil serapan GKP petani. Salah satu penyebabnya adalah maraknya rembesan gula kristal rafinasi dan gula impor ilegal di pasar gula konsumsi.
Per 24 September 2025, stok GKP PT SGN yang belum laku dijual (free stock) sebanyak 257.258 ton. Jumlah stok tersebut meningkat sebesar 98,11 persen dari free stock GKP per 30 September 2024 yang sebanyak 129.855 ton.
”Ini menunjukkan serapan pasar gula di dalam negeri belum optimal. Hal itu juga terindikasi dari hasil penjualan gula PTPN. (Dalam periode perbandingan yang sama) penjualan gula PTPN turun 25,32 persen dari 508.092 ton menjadi 379.395 ton,” tutur Denaldy.
Kondisi serupa juga dialami ID Food yang tengah berupaya meningkatkan produksi gula pada 2025. ID Food menargetkan produksi gula pada 2025 bisa mencapai 212.000 ton atau meningkat dari produksi gula pada 2024 yang sebanyak 208.000 ton.
Bersama PT SGN, ID Food juga mendapatkan penugasan menyerap GKP petani yang tidak laku dilelang. GKP itu akan dijadikan cadangan gula pemerintah (CGP).
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/09/29/aa4a43629403089e5e9ff6b6cde55b8f-Screenshot_2025_09_29_195556.png)
Direktur Utama ID Food Ghimoyo mengungkapkan, per 21 September 2025, jumlah GKP petani yang telah diserap di 24 pabrik gula ID Food dan PT SGN sebanyak 121.312 ton atau senilai Rp 1,75 triliun. Dari jumlah itu, ID Food telah menyerap sebanyak 92.380 ton, PT SGN 6.896 ton, dan pedagang 21.586 ton.
Dari hasil serapan itu, total GKP yang tersimpan di gudang ID Food dan PT SGN sebanyak 427.859 ton atau senilai Rp 6,2 triliun. Dari jumlah itu, GKP milik ID Food dan PT SGN masing-masing sebanyak 202.000 ton dan 101.940 ton. Adapun GKP titipan pedagang dan GKP petani yang belum terserap masing-masing sebanyak 75.251 ton dan 48.628 ton.
”Sampai saat ini, GKP milik ID Food dan PT SGN masih tersimpan di gudang dan belum laku dijual. Ini lantaran sebagian besar gula ID Food dan PT SGN juga dijual ke pedagang, sama seperti gula petani. Kami memprioritaskan gula petani terjual lebih dahulu ke pedagang,” tuturnya.
Ghimoyo menjelaskan, petani menjual gula ke pedagang seharga Rp 14.500 per kg dengan tempo pembayaran 30-60 hari. Sementara itu, ID Food dan PT SGN juga menjual gula ke pedagang dengan harga yang sama
Namun, ID Food dan PT SGN harus menanggung bunga pinjaman untuk menyerap gula petani. ID Food, misalnya, harus menanggung bunga pinjaman dari PT Danantara Asset Management (Persero) sebesar 7 persen dan bunga pinjaman komersial perbankan 8,75 persen.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/09/29/224ab501fb9b5f8a8a14aaf5f4b5482e-20250929TOK20.jpg)
Bulog yang memiliki lini usaha gula dan mengelola cadangan gula pemerintah juga menghadapi sejumlah problem sendiri. Lini usaha itu dikelola oleh PT Gendhis Multi Manis (GMM) mampu memproduksi GKP dari tebu dan gula mentah.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, PT GMM memiliki kapasitas giling tebu sebesar 4.000-6.000 ton per hari dengan target rendemen 6-8 persen. Setiap musim giling tebu, PT GMM mampu menghasilkan 36.000 ton GKP.
Selain itu, PT GMM juga memiliki kapasitas mengolah gula mentah sebanyak 42.000 ton saat musim giling dan 72.000 ton di luar musim giling. Namun, produksi GKP pada musim giling tahun ini diperkirakan rendah.
”Ini lantaran mesin penggiling sedang rusak sehingga PT GMM tidak bisa beroperasi. Kondisi itu menyebabkan serapan tebu dari petani dan produksi gula masih di bawah target,” katanya.
Bulog mencatat, per 24 September 2025, PT GMM baru menyerap tebu petani sebanyak 218.771 ton atau sekitar 55 persen dari target 400.000 ton. Produksi GKP baru mencapai 11.608 ton atau sekitar 39 persen dari target 30.000 ton.
Ini lantaran mesin penggiling sedang rusak sehingga PT GMM tidak bisa beroperasi. Kondisi itu menyebabkan serapan tebu dari petani dan produksi gula masih di bawah target.
Saat ini, lanjut Rizal, PT GMM tengah membutuhkan dana untuk meremajakan mesin penggiling, memperluas perkebunan tebu, dan meremajakan tanaman tebu rakyat. Selain itu, PT GMM juga tengah berupaya mengintegrasikan rantai pasok tebu dan gula yang selama ini masih belum sepenuhnya terhubung.
Menghadapi berbagai kesulitan itu, PT SGN, ID Food, dan Bulog mengusulkan sejumlah hal kepada Komisi VI DPR dan pemerintah. PT SGN dan ID Food, misalnya, meminta pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) dari pembelian atau penyerapan GKP petani dan subsidi bunga pinjaman.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, tebu merupakan salah satu komoditas yang masuk dalam program hilirisasi perkebunan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) akan menggarap pengembangan sektor hulu tebu serta membuka peluang investasi hilirisasi tebu dan gula.
Untuk bongkar ratun tebu, misalnya, Kementan telah menyiapkan dana Rp 1,6 tiliun pada tahun ini. Dengan dana itu, program bongkar ratun itu menyasar 100.000 hektar lahan tebu. Fokus utama bongkar ratun itu di 26 kabupaten di Jawa Timur, yakni seluas 70.000 hektar.
”Saya berharap bongkar ratun itu bisa diselesaikan dalam tiga bulan. Ini bukan akumulasi karena tahun depan akan dianggarkan lagi,” kata Amran dalam Rapat Koordinasi Hilirisasi Komoditas Perkebunan di Surabaya pada 23 September 2025 melalui siaran pers.
Selain itu, lanjut Amran, pemerintah melalui bank-bank milik negara menggulirkan skema baru kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani tebu. Melalui skema baru itu, petani dapat mengajukan KUR senilai Rp 500 juta tanpa akumulasi pinjaman. Dahulu, setelah pinjaman terakumulasi hingga Rp 500 juta, petani harus beralih ke pinjaman komersial.
KUR tersebut dapat diajukan petani perorangan atau kelompok tani dengan komitmen pembelian dari pabrik gula milik negara, termasuk PT SGN dan ID Food. Bunga KUR tersebut sebesar 6 persen.
Penulis:
Hendriyo WidiEditor:
Budi SuwarnaPenyelaras Bahasa:
Teguh Candra