Buntut Darurat Militer, Korsel-AS Tegang

SEOUL, JUMAT — Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Kurt Campbell memicu ketegangan negaranya dengan salah satu sekutu penting, Korea Selatan. Penyebabnya, komentar Cambell soal darurat militer di Korea Selatan.

Komentar Campbell disampaikan dalam Aspen Strategy Forum di Washington DC, Rabu. Ia menyebut Presiden Yoon Suk Yeol membuat penilaian salah saat mengumumkan darurat militer pada Selasa (4/12/2024).

Kementerian Luar Negeri Korsel segera menanggapi pernyataan itu. ”Komunikasi yang diperlukan sedang berlangsung antara Korea Selatan dan AS di semua tingkatan,” kata Juru Bicara Kemenlu Korsel Lee Jae-woong di Seoul, Kamis (6/12/2024), seperti dikutip dari kantor berita Korsel, Yonhap.

Menurut Lee, AS telah menegaskan kembali komitmennya yang kuat terhadap aliansi dengan Korsel. Dalam rilis terpisah selanjutnya, Kemenlu Korsel menambahkan bahwa komunikasi yang erat telah dipertahankan di semua tingkatan antara Seoul dan Washington setelah pengumuman darurat militer.

”Pemerintah akan berusaha keras untuk memastikan aliansi Korea Selatan-AS terus berkembang tanpa henti melalui komunikasi yang konstan,” demikian di rilis itu.

Pernyataan juru bicara ditambah pernyataan tertulis itu sepadan dengan komentar panjang Campbell. Diplomat senior AS itu menyebut aspirasi sejati warga Korsel menolak darurat militer.

Pernyataan Campbell dinilai sebagai pernyataan yang keras. Sebab, jarang sekali seorang diplomat senior menggunakan ungkapan keras untuk merujuk pada keputusan yang dibuat oleh pemimpin sekutu negaranya.

Campbell mengatakan, hampir semua mitra bicara AS di Korsel, termasuk di kantor presiden, sangat terkejut dengan langkah Yoon tersebut.

Terpisah, Menlu AS Antony Blinken mengatakan, AS tak menerima pemberitahuan apa pun soal pemberlakuan darurat militer itu. AS menempatkan sekitar 28.500 tentara di Korsel.

Penasihat keamanan nasional Presiden AS Joe Biden, Jake Sullivan, mengatakan bahwa AS mengetahui hal itu di televisi, sama seperti yang diketahui seluruh dunia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi AS.

Campbell mengatakan, peristiwa di Korsel sangat tidak terduga. Korsel akan berada dalam posisi yang menantang dalam beberapa bulan ke depan akibat keputusan Yoon itu. Minat AS adalah untuk memperjelas bahwa aliansinya dengan Seoul benar-benar kokoh.

Dampak dari kericuhan politik di Korsel, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga membatalkan lawatannya ke negara itu. Pejabat di Washington yang tak disebutkan identitasnya itu mengatakan, rencana lawatan itu telah dibahas.

Namun, kini diputuskan sekarang bukan waktu tepat untuk lawatan Austin. AS telah mengabari Korsel soal pembatalan itu.

Tidak diketahui, kapan lagi Austin akan datang. Seperti semua anggota kabinet Joe Biden, masa tugas Austin akan berakhir kala Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025.

Sementara di Korsel, Menhan Kim Yong-hyun telah mengundurkan diri. Ia disebut sosok yang merekomendasikan pemberlakuan darurat militer itu kepada Yoon.

Di tengah ancaman pemakzulan dan protes rakyat, Yoon menerima pengunduran diri Kim pada Kamis. Ia mencalonkan Duta Besar Korsel untuk Arab Saudi Choi Byung-hyuk sebagai pengganti.

Komandan Pasukan AS-Korea, Jenderal Paul LaCamera, memperingatkan pasukan AS untuk tetap waspada, menghindari daerah unjuk rasa, dan memberi tahu atasan tentang rencana perjalanan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga.

Perjalanan Austin ke Korsel awalnya untuk membahas isu geopolitik di wilayah tersebut. Di antaranya tindakan Korea Utara yang mengirim ribuan tentara ke Rusia untuk mendukung perang dengan Ukraina. Para pejabat AS dan Korsel mengatakan, lebih dari 10.000 tentara Korut telah dikerahkan ke medan perang.

Moskwa dan Pyongyang meningkatkan hubungan sejak Putin dan Kim bertemu pada September 2023 di Rusia. Menurut badan mata-mata Korsel, sejak saat itu Korut telah mengirimkan lebih dari 10.000 kontainer amunisi serta howitzer otonomus dan peluncur roket ganda.

Menyusul ketegangan di Korsel, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov telah bertemu dengan duta besar Korsel untuk Moskwa. Keduanya membahas situasi di Semenanjung Korea.

Di Tokyo, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan, situasi keamanan Jepang mungkin berubah secara mendasar mengingat ketidakstabilan di Seoul dan meningkatnya ketegasan militer Korut.

”Apa yang akan terjadi pada Korsel? Tampaknya ada banyak kritik dan pertentangan dalam negeri,” katanya kepada Parlemen Jepang.

Menurut Ishiba, upaya Yoon untuk memperbaiki hubungan dengan Tokyo tidak boleh dirusak.

Di bawah Yoon, hubungan Tokyo dan Seoul menghangat. ”Jepang dan Korsel adalah tetangga penting yang harus mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat internasional sebagai mitra,” kata juru bicara pemerintah Jepang, Yoshimasa Hayashi.

Adapun China, sekutu utama Korut, mendesak warganya di Korsel untuk berhati-hati. Belum ada reaksi dari Korut terhadap drama di Korsel.

Presiden Yoon berada di posisi sulit seusai darurat militer itu. Selain menghadapi rencana pemakzulan, ia juga menghadapi penyelidikan dengan tuduhan pemberontakan.

Polisi Korsel membuka penyelidikan terhadap Yoon atas dugaan pemberontakan atas pernyataan darurat militernya itu.

Kepada parlemen Korsel, Kepala Markas Besar Investigasi Nasional Badan Kepolisian Nasional Korsel Woo Jong-soo mengatakan, kasus tersebut telah dilimpahkan ke jaksa. Selain Yoon, kejaksaan juga sedang menyelidiki menteri dalam negeri dan mantan menhan soal darurat militer.

Bahkan, kejaksaan telah mencekal Kim dan melarangnya bepergian. Wakil Menteri Pertahanan Korsel Kim Seon-ho mengatakan, selain merekomendasikan darurat militer, mantan Menhan Kim juga memerintahkan pengerahan pasukan ke parlemen.

Kim Seon-ho mengaku tidak mengetahui perintah darurat militer tersebut hingga Yoon mengumumkannya. ”Saya pada dasarnya menentang mobilisasi pasukan militer di bawah darurat militer dan telah menyatakan pendapat negatif tentang hal itu,” kata Kim Seon-ho dalam sidang parlemen pada hari Kamis.

Ia meminta maaf dan bertanggung jawab atas kegagalannya mencegahnya. Panglima militer Korsel juga telah menawarkan pengunduran diri.

Parlemen Korsel akan melakukan pemungutan suara pemakzulan Yoon pada hari Sabtu pukul 10.00 waktu setempat. ”Pernyataan darurat militer oleh rezim Yoon menyebabkan kebingungan dan ketakutan besar di antara rakyat kami,” kata anggota parlemen Partai Demokrat Korsel, Kim Seung-won.

Partai Kekuatan Rakyat pimpinan Yoon terpecah atas krisis tersebut. Kendati demikian, partai itu menyatakan akan menentang upaya pemakzulan.

Dengan total 300 anggota di Parlemen Korsel, Partai Demokrat Korsel membutuhkan setidaknya delapan suara dari 108 anggota parlemen dari partai yang berkuasa. Hal ini agar rancangan undang-undang (RUU) pemakzulan itu disahkan dengan suara dua pertiga parlemen.

Saat ini pihak oposisi menduduki mayoritas kursi di badan legislatif Korsel itu. Namun, Pemimpin oposisi utama Lee Jae-myung mengatakan, upaya pemakzulan Yoon akan menantang. Sebab, situasi masih tak menentu.

Menurut jajak pendapat yang dikeluarkan pada hari Kamis oleh Realmeter, 73,6 persen responden mendukung pemakzulan. Ribuan pengunjuk rasa terus berunjuk rasa di pusat kota Seoul dan dekat gedung parlemen pada Kamis malam menuntut presiden mundur.

Jika usulan pemakzulan diloloskan, Yoon akan diskors sambil menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi Korsel. Jika hakim menyetujui, Yoon akan dimakzulkan dan pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.