Enam Jam Darurat Militer di Korsel, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12/2024) larut malam tiba-tiba memberlakukan keadaan darurat militer. Namun, sekitar enam jam kemudian pada Rabu (4/12/2024), Yoon mencabutnya. Kini, Yoon justru menghadapi desakan mundur atau dimakzulkan. Partai oposisi utama, Demokrat, akan mengajukan tuntutan pemberontakan terhadap Yoon serta para pejabat militer dan polisi atas deklarasi darurat militer itu.

Sejak menjabat pada 2022, Yoon sering berdebat sengit dengan partai oposisi terkait beragam rencana kebijakannya. Oposisi saat ini memang mengendalikan parlemen. Yoon diduga frustrasi, lalu memberlakukan keadaan darurat militer di Korsel, yang pertama sejak hampir 50 tahun terakhir.

1. Siapakah Yoon Suk Yeol?
2. Mengapa Yoon memberlakukan darurat militer?
3. Bagaimana semuanya terungkap?
4. Apa arti dari keadaan darurat militer?
5. Korsel pernah memberlakukan darurat militer sebelumnya?
6. Bagaimana darurat militer dapat dicabut?
7. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Yoon, mantan jaksa penuntut, memenangi pemilihan presiden yang sangat ketat pada 2022. Kemenangannya membawa kembali kelompok konservatif ke tampuk kekuasaan. Sejumlah isu yang Yoon angkat saat memulai kampanyenya adalah lebih tegas terhadap Korea Utara dan memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat.

Yoon menggantikan Moon Jae-in, pemimpin progresif yang memimpin Korea Selatan selama lima tahun. Ketika dilantik, Yoon bersumpah akan memperjuangkan nilai-nilai, termasuk kebebasan dan demokrasi liberal.

Namun, setelah terpilih, Yoon mulai mengajukan tuntutan hukum hingga meminta penyelidikan kriminal untuk menekan ujaran yang disebutnya sebagai disinformasi. Dia menyasar sejumlah organisasi media. Polisi dan jaksa penuntut berulang kali menggerebek rumah dan ruang redaksi wartawan yang dituduh menyebarkan ”berita palsu”.

Pada April lalu, Partai Kekuatan Rakyat pimpinan Yoon kalah telak dalam pemilihan parlemen. Sebaliknya, oposisi meraih dukungan mayoritas. Situasi itu menempatkan Yoon menjadi presiden Korsel pertama dalam beberapa dekade yang berhadapan dengan parlemen yang dikendalikan oposisi.

Yoon adalah seorang konservatif garis keras, tetapi menjadi presiden yang tidak berdaya sejak oposisi berkuasa di parlemen. Sejak itu, pemerintahannya tidak dapat meloloskan rancangan undang-undang yang mereka inginkan dan terpaksa memveto RUU yang disahkan oposisi.

Kuatnya tekanan politik di parlemen berdampak pula pada merosotnya dukungan publik kepada Yoon. Angka dukungan publik untuknya hanya mencapai 17 persen. Sejumlah skandal korupsi turut ’menjegalnya’. Ada juga skandal yang melibatkan Ibu Negara, Kim Keon Hee, yang menerima tas Dior dan kasus-kasus lain, di antaranya manipulasi saham.

Bulan lalu, Yoon dipaksa mengeluarkan permintaan maaf di TV nasional, dengan mengatakan bahwa dia mendirikan kantor yang mengawasi tugas-tugas Ibu Negara. Namun, dia menolak penyelidikan yang lebih luas.

Pekan ini, oposisi mengusulkan pemotongan RUU anggaran pemerintah yang besar dan ini tidak dapat diveto. Pada saat yang sama, oposisi juga bergerak untuk memakzulkan anggota kabinet dan beberapa jaksa tinggi, termasuk kepala badan audit pemerintah karena gagal menyelidiki Ibu Negara.

Tekanan politik itu membuat Yoon bertindak seperti presiden yang terkepung. Dalam pidatonya, Selasa malam, Yoon menceritakan upaya oposisi untuk melemahkan pemerintahannya. Lalu, dia mengumumkan darurat militer untuk ”menghancurkan pasukan anti-negara yang telah menimbulkan kekacauan”.

Dekritnya untuk sementara menempatkan militer sebagai penanggung jawab. Tentara dan polisi sudah dikerahkan ke gedung Majelis Nasional. Media-media lokal menyiarkan pasukan bertopeng dan bersenjata memasuki gedung, sementara staf parlemen mencoba menahan mereka dengan alat pemadam kebakaran.

Sekitar pukul 23.00 waktu setempat, militer mengeluarkan dekrit yang melarang protes dan aktivitas oleh parlemen dan kelompok politik, dan menempatkan media di bawah kendali pemerintah.

Pemimpin Partai Demokrat Liberal, oposisi terbesar di negara itu, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen segera berkumpul di parlemen untuk menolak deklarasi tersebut. Dia juga meminta warga Korsel untuk datang ke parlemen untuk protes.

”Tank, pengangkut personel lapis baja, dan tentara dengan senjata dan pisau akan memerintah negara. Rekan-rekan warga negara, silakan datang ke Majelis Nasional.”

Ribuan orang tak mengindahkan seruan itu dan bergegas berkumpul di luar gedung parlemen yang dijaga ketat. Para pengunjuk rasa meneriakkan: ”Tidak ada darurat militer!” dan ”Hancurkan kediktatoran!”

Media lokal yang menyiarkan dari lokasi itu menunjukkan adanya perkelahian antara pengunjuk rasa dan polisi di sekitar pintu gerbang. Namun, ketegangan tidak meningkat menjadi kekerasan. Para anggota parlemen juga dapat melewati barikade, bahkan memanjat pagar untuk mencapai ruang pemungutan suara.

Tak lama setelah hari berganti, dan jarum jam menunjuk pukul 01.00 waktu setempat, parlemen Korsel, dengan 190 dari 300 anggotanya yang hadir, menolak langkah Yoon. Darurat militer yang diserukan Yoon dinyatakan tidak sah.

Harian The New York Times, Rabu (4/12/2024), menyebutkan, konstitusi Korsel menyatakan presiden dapat mengumumkan darurat militer ketika ”diharuskan untuk mengatasi kebutuhan militer atau untuk menjaga keselamatan dan ketertiban umum dengan memobilisasi pasukan militer di masa perang, konflik bersenjata, atau keadaan darurat nasional serupa”.

Jenderal Park An-Su, dari Angkatan Darat Korsel, yang ditunjuk sebagai komandan darurat militer oleh Yoon, melarang ”semua kegiatan politik”, termasuk kegiatan partai politik dan demonstrasi warga. ”Semua media berita dan publikasi berada di bawah kendali komando darurat militer,” ujarnya.

Dekritnya juga melarang kegiatan buruh dan menyebarkan ”berita palsu”. Mereka yang melanggar dekrit tersebut dapat ditangkap tanpa surat perintah pengadilan.

Menurut kantor berita Korea Selatan, Yonhap, komando darurat militer mengatakan, semua media dan penerbit harus berada di bawah kendali mereka. Selain itu, mereka pun dapat memerintahkan semua staf medis, termasuk dokter magang, yang banyak di antaranya telah mogok, untuk kembali bekerja dalam waktu 48 jam. Mereka yang melanggar darurat militer dapat ditangkap tanpa surat perintah.

Korsel baru menjadi negara demokrasi pada akhir tahun 1980-an. Intervensi militer dalam urusan sipil masih menjadi topik yang sensitif. Selama era kediktatoran militer pasca-Perang Korea (1950-1953), para pemimpin Korsel terkadang mengumumkan darurat militer. Langkah itu mereka ambil untuk menggerakkan tentara, tank, dan kendaraan lapis baja ke jalan atau di tempat umum untuk mencegah demonstrasi antipemerintah.

Situasi seperti itu tidak terbayangkan bagi banyak warga Korsel saat ini. Diktator Park Chung-hee memimpin beberapa ribu pasukan ke Seoul pada dini hari tanggal 16 Mei 1961. Itu adalah kudeta pertama di Korsel.

Selama pemerintahannya, dia sesekali mengumumkan darurat militer untuk menindak protes dan memenjarakan para pengkritik. Park Chung-hee memerintah Korsel selama hampir 20 tahun sebelum dibunuh oleh kepala dinas mata-mata Korsel sendiri pada 1979.

Kurang dari dua bulan setelah kematian Park Chung-hee, Mayjen Chun Doo-hwan memimpin konvoi tank dan pasukan ke Seoul pada Desember 1979. Itu adalah kudeta kedua yang terjadi di Korea Selatan.

Tahun berikutnya, dia menggerakkan operasi militer untuk menekan pemberontakan yang dimotori kelompok pro-demokrasi di Gwangju. Operasi itu mendapat sorotan karena dilakukan secara brutal. Sedikitnya 200 orang dilaporkan tewas akibat operasi itu.

Pada musim panas tahun 1987, protes jalanan besar-besaran memaksa pemerintahan Chun menerima pilpres secara langsung. Mitranya di ketentaraan, Roh Tae-woo, memenangi pilpres itu karena sebagian besar suara terbagi di antara kandidat asal oposisi. Roh juga terlibat dalam kudeta yang dilakukan Chun pada tahun 1979.

Berdasarkan hukum Korsel, keadaan darurat militer dapat dicabut dengan suara mayoritas di parlemen yang saat ini dikuasai oleh oposisi. Ketika Majelis Nasional Korsel meminta pencabutan darurat militer, Presiden harus segera melakukannya dan mengumumkannya. Hukum yang sama juga melarang perintah darurat militer menjadi alas untuk menangkap anggota parlemen.

Tidak jelas apa yang bakal terjadi, yang segera terjadi, serta konsekuensinya bagi Yoon. Sementara itu, di sisi lain, para pengunjuk rasa menuntut Yoon ditangkap dan dimakzulkan.

BBC menyebutkan tindakan gegabah Yoon itu merusak reputasi Korsel sebagai negara demokrasi modern yang mengaku telah meninggalkan rezim diktator. Hal ini akan menjadi tantangan terbesar bagi Korsel dalam beberapa dekade mendatang.

Deklarasi darurat militer ini dinilai lebih merusak ketimbang kerusuhan 6 Januari di AS. ”Pernyataan darurat militer Yoon tampaknya merupakan pelanggaran hukum dan salah perhitungan politik yang membahayakan ekonomi dan keamanan Korsel.

Yoon terlihat seperti politisi yang terkepung dan melakukan tindakan putus asa terhadap skandal yang meningkat, hambatan kelembagaan, dan seruan untuk pemakzulan. Sekarang pasti tambah parah,” kata ahli Korea, Leif-Eric Easley, di Universitas Ewha, Seoul. (REUTERS/AFP/AP)