Keracunan MBG di Sidoarjo, 174 Dapur SPPG Dievaluasi

SIDOARJO, KOMPAS — Badan Gizi Nasional telah menangguhkan operasionalisasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah di Sidoarjo, Jawa Timur, menyusul insiden keracunan massal yang mengorbankan 566 pelajar. Sebanyak 174 dapur lainnya dievaluasi dan diperketat pengawasannya guna mencegah kejadian serupa terulang lagi.

Wakil Koordinator Regional BGN Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo mengatakan, surat perintah penangguhan operasionalisasi SPPG Kalitengah dikeluarkan pada Rabu (2/9/2026) pagi oleh BGN. SPPG ini baru beroperasi pada 2026 dengan produksi 2.800 porsi makanan per hari untuk 19 sekolah, termasuk pesantren.

Selain itu, tim dari BGN pusat akan datang ke lokasi dapur SPPG untuk menginvestigasi secara menyeluruh. Hasil investigasi itu akan menentukan apakah SPPG tersebut menerima sanksi ringan berupa penangguhan operasional selama sebulan atau sanksi berat berupa penutupan operasi selamanya.

”Kami sudah turun ke lapangan dan sudah melaporkan ke BGN pusat. Ya, sudah tidak beroperasi untuk SPPG Kalitengah,” ujar Teguh.

Menu yang dikonsumsi siswa yang diduga menyebabkan keracunan massal adalah nasi, telur orak-arik, tempe bumbu bali, tumis buncis baby corn, dan apel. Pihaknya belum dapat memastikan bahan makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan akan mengevaluasi semua SPPG di wilayahnya. Upaya itu untuk mencegah kejadian keracunan massal terulang pada masa yang akan datang.

Subandi juga meminta pengawasan terhadap SPPG diperketat. Ini merupakan bagian dari evaluasi untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subandi meninjau SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Rabu. Peninjauan itu menindaklanjuti insiden dugaan keracunan yang dialami ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Selasa (1/9/2026) petang.

Pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo (Dinkes), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dispendikbud untuk mengevaluasi perizinan SPPG. Berdasarkan hasil koordinasi, terdapat 174 SPPG di Kabupaten Sidoarjo. Dari 153 SPPG yang sudah beroperasi, ada 21 SPPG yg belum mengajukan permohonan izin. 

”Sebanyak 21 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Karena itu, kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Subandi.

Untuk SPPG Kalitengah, Subandi memastikan telah mengantongi izin. Menurut dia, kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atau menghentikan operasionalisasi SPPG berada pada BGN.

”SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Adapun terkait sanksi dan penghentian operasi, hal tersebut merupakan kewenangan BGN,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG sebagai salah satu program pemerintah pusat. Namun, dukungan tersebut harus disertai tata kelola yang baik dan pengawasan yang memadai.

”Apabila tata kelolanya belum baik, tentu harus segera dibenahi. Jangan sampai hal tersebut mengganggu program presiden. Program yang baik harus kita dukung, sedangkan kekurangan yang ada harus segera diperbaiki,” ucapnya.

Mengenai mekanisme teknis penyelenggaraan SPPG, Subandi menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan BGN. Pemkab Sidoarjo akan terus berkoordinasi dengan BGN dalam pelaksanaan dan evaluasi program MBG di lapangan.

Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo memprioritaskan penanganan medis bagi para santri yang masih menjalani perawatan. Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan rumah sakit untuk memastikan semua pasien memperoleh penanganan secara optimal.

Berdasarkan data terbaru pada petang ini total 567 pelajar, termasuk santri di pesantren, yang menjadi korban keracunan makanan. Seluruh korban dipastikan telah memperoleh penanganan medis.

Sebanyak 457 santri di antaranya diperbolehkan pulang hari ini, sedangkan sisanya, sebanyak 80 santri, masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Selain itu, 30 pasien masih dalam proses observasi di rumah sakit.

Perawatan korban keracunan dilakukan di sejumlah rumah sakit, antara lain RS Siti Hajar merawat 35 pasien, RS Delta Surya 16 pasien, RS Pusura 12 pasien, RSU Aisyiyah Siti Fatimah 9 pasien, RS Pusdik Bhayangkara 1 pasien, RSUD Notopuro 31 pasien, RS Anwar Medika 1 pasien, dan RS Arafah Anwar Medika 1 pasien. 

Pemkab Sidoarjo terus berkoordinasi dengan BGN, dinas kesehatan, rumah sakit, dan organisasi perangkat daerah lainnya terkait pemantauan kondisi para korban keracunan.