Setelah keluar instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu masih bertahan di Jakarta.
21 Feb 2025 10:50 WIB · Politik & Hukum
JAKARTA, KOMPAS — Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memutuskan menunda keberangkatan menuju Magelang, Jawa Tengah, dalam kegiatan retret kepala daerah yang berlangsung 21-28 Februari. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P itu memilih untuk menunggu arahan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri seusai keluarnya instruksi agar semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P agar menunda perjalanan menuju kegiatan retret kepala daerah.
Dalam menyikapi penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis (20/2/2025) malam, Megawati mengeluarkan instruksi terbaru kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P. Instruksi yang ditandatangani Megawati pada 20 Februari 2025 itu meminta para kepala daerah dari PDI-P untuk menunda perjalanan menuju kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada 21-28 Februari 2025.
”Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” ujar Megawati sebagaimana surat instruksi kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI-P, yang didapat Kompas.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/02/20/f61c54c492c40bbd5e2179ee15aac3e0-57e79c12_cf0f_4456_94e4_dad0406d34da.jpeg)
Dalam surat instruksi tersebut, para kepala daerah diharapkan tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
Berdasarkan data Pemenangan Pilkada 2024 Usungan PDI-P, diketahui ada 167 kader PDI-P yang terpilih, baik menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024. Secara rinci, ada sembilan kader yang terpilih untuk daerah provinsi dan 158 di tingkat kabupaten/kota.
Saat dihubungi pada Jumat (21/2/2025), Masinton mengatakan, sementara waktu ia akan menunda keberangkatan menuju Magelang untuk mengikuti kegiatan retret kepala daerah 2025. Ia pun mengaku saat ini masih berada di Jakarta dan belum berangkat menuju Magelang.
”Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Masinton.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2018/01/30/038d7529-6e10-402c-8a39-e2f9eed3e748_jpg.jpg)
Diketahui, setelah para kepala daerah dilantik pada Kamis (20/2/2025), pimpinan daerah akan mengikuti retret di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Orientasi kepemimpinan atau kerap disebut sebagai retret bagi 505 kepala hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 disebut akan berlangsung di Glamping Borobudur Internasional Golf, Magelang, selama delapan hari, tepatnya pada 21-28 Februari.
Masinton menegaskan, ia masih menunggu arahan dari Megawati sebelum memutuskan untuk berangkat ke Magelang mengikuti retret kepala daerah. Terkait tugas pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah, dirinya sudah membagi tugas dengan Wakil Bupati Mahmud Efendi yang akan lebih dulu kembali ke Tapanuli Tengah.
Pada Senin (24/2/2025) mendatang, Mahmud akan langsung memimpin rapat dengan perangkat daerah. ”Kami sudah berbagi tugas kepada Wakil Bupati yang akan kembali ke Tapanuli Tengah, Senin lusa langsung memimpin rapat dengan jajaran organisasi perangkat daerah di Pemkab Tapanuli Tengah,” kata Masinton.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/20/047dbc0b-25ff-4b6f-ab5d-ad6968680073_jpg.jpg)
Ketika ditanya apakah dipastikan tidak akan ikut retret dan segera kembali ke Tapanuli Tengah, Masinton menegaskan, untuk saat ini ia masih berada di Jakarta. Ia belum bisa memastikan terkait keputusan ke depan karena masih menunggu arahan dari Megawati.
Ia juga menanggapi terkait tujuan digelarnya retret kepala daerah, yakni agar ada sinkronisasi program pusat dan daerah. Menurut Masinton, kalaupun pun tidak mengikuti retret, program prioritas presiden mesti tetap selaras dengan pembangunan di daerah.
Masinton memastikan, sebagai kepala daerah, maka tugas-tugas pemerintahan daerah mesti selaras dengan pemerintah pusat. ”Pastinya dalam tugas-tugas pemerintahan daerah harus selaras dengan pemerintah pusat, khususnya program pembangunan prioritas Presiden di daerah-daerah Indonesia,” katanya.
Setelah diperiksa sejak Kamis (20/2/2025) pagi, KPK memutuskan untuk menahan Hasto Kristiyanto. Hasto menjadi tersangka suap pengurusan anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan kasus yang sama.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (20/2/2025) malam, mengatakan, setelah penahanan Hasto, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak menunjuk pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI-P. Seluruh komando partai dipegang penuh oleh Ketua Umum PDI-P.
”Ibu Ketua Umum tidak menunjuk plt sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” kata Komarudin.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/02/20/f12dd6c282528188234d27db7a52e010-IMG_4664.jpeg)
Komarudin melanjutkan, PDI-P sudah terbiasa menghadapi tekanan. Akan tetapi, Megawati menegaskan bahwa partainya masih mempunyai napas yang panjang. ”Jaringan PDI Perjuangan diminta tetap tenang, tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuknya,” ucap Komarudin.
Megawati pun berpesan kepada seluruh kader agar tidak ada yang berbicara mengenai kasus hukum Hasto. Seluruh kader diminta bergerak sesuai komando yang diberikan Megawati.
”Sekaligus ini jadi pedoman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan, semua tetap dalam siaga menunggu satu komando dari Ketua Umum PDI Perjuangan,” ujar Komarudin.
Penulis:
Hidayat Salam, Kurnia Yunita RahayuEditor:
A. Ponco AnggoroPenyelaras Bahasa:
Kusnadi .