Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen, Warga Tetap Akan Berunjuk Rasa

PATI, KOMPAS — Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen dan akan mengembalikan uang sisa dari warga yang sudah telanjur membayar. Namun, sejumlah warga menyatakan tetap akan menggelar unjuk rasa pada Rabu (13/8/2025) mendatang.

Setelah beberapa hari belakangan menjadi polemik, kebijakan kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akhirnya dibatalkan. Sudewo menyebutkan, pembatalan dilakukan setelah pihaknya mencermati perkembangan situasi di wilayahnya setelah kebijakan itu diberlakukan.

Di samping itu, Sudewo juga mempertimbangkan masukan dari warga, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Provinsi Jateng, serta pemerintah pusat. Menurut dia, hal itu penting untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayahnya.

”Saya sampaikan, berarti pembayaran PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada 2024. Dan, bagi yang sudah telanjur membayar maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah, yang akan diatur teknisnya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan oleh kepala desa,” kata Sudewo dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).

Dibatalkannya kenaikan PBB-P2 Sebesar 250 persen, disebut Sudewo, bakal berdampak pada pembatalan sejumlah proyek pembangunan. Ia mencontohkan, pembangunan yang tidak jadi dilakukan, misalnya pembangunan infrastruktur jalan yang diusulkan sejumlah kepala desa.

”Kemudian, perbaikan Rumah Sakit Soewondo, yang plafonnya itu jebol-jebol, yang memang itu membahayakan bagi pasien bilamana plafon itu jatuh itu, maksudnya kami tangani pada anggaran perubahan ini akhirnya juga batal, tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Selain itu, proyek penataan Alun-alun Pati, yang sebelumnya sudah direncanakan, juga kemungkinan dibatalkan. Menurut rencana, penataan dilakukan untuk mempercantik alun-alun, misalnya menghilangkan kursi-kursi kecil yang dikeluhkan mengganggu orang lewat, mengganti lantai yang sudah rusak, serta mengurangi tiang bendera yang dinilai terlalu banyak.

Sudewo mengajak masyarakat Pati untuk kompak dan solid dalam bergotong royong membangun Pati. Sebab, hal itu, dinilai Sudewo, penting untuk melancarkan perekonomian dan pembangunan di wilayahnya.

Saat ditanya terkait rencana unjuk rasa masyarakat pekan depan, Sudewo mempertanyakan tujuan kegiatan tersebut. ”13 Agustus kan akan demo menuntut PBB-P2 ini turun. Kalau PBB-P2 ini sudah saya batalkan, tidak jadi naik, yang akan dituntut mereka apa? Ini tidak hanya turun, tapi nol,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator aksi 13 Agustus, Ahmad Husein (29), mengatakan, ujuk rasa tetap akan digelar oleh warga Pati. Hal itu karena kebijakan pembatalan kenaikan PBB-P2 tersebut dinilai baru sebatas omongan, belum ada hitam di atas putih atau dituangkan ke dalam kebijakan resmi seperti peraturan bupati.

Selain yang soal kejelasan mengenai pembatalan kebijakan kenaikan PPB-P2 250 persen, warga, disebut Husein memiliki tuntutan lain. Warga menuntut, Pemerintah Kabupaten Pati bisa lebih bijak dan transparan dalam pengelolaan anggaran.

”Misalnya soal pemasangan videotron di alun-alun itu rencana anggaran belanjanya tidak ada. Masak videotron sampai Rp 1,39 miliar. Padahal, itu perkiraan biasanya tidak sampai Rp 700 juta. Mana RAB-nya? Mana transparansinya?" kata Husein.

Di samping itu, warga juga disebut Husein masih kecewa dengan perilaku Sudewo yang dinilai arogan. Mereka berharap, Sudewo bisa lebih menghargai masyarakat.

Husein menyebut, akan ada sekitar 100.000 orang yang bakal ikut unjuk rasa pekan depan. Tidak hanya dari Pati, masyarakat dari sekitar wilayah itu yang prihatin dengan persoalan di Pati juga disebut bakal bergabung.

Menurut Husein, aksi itu akan dimulai dengan konvoi, orasi menyampaikan tuntutan, dan menampilkan hiburan rakyat. Hingga Jumat petang, sumbangan bahan makanan dan minuman untuk logistik demonstrasi 13 Agustus masih mengalir dari berbagai daerah, bahkan dari luar Jateng.

Adapun Nimerodi Gulö, kuasa hukum warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, menyebutkan, mereka juga bakal tetap berdemonstrasi. Hal itu dilakukan karena mereka ingin memenuhi undangan Sudewo.

”Kami hadir di tanggal 13 untuk memenuhi undangan Bupati yang semula 5.000, dia minta 50.000. Jadi, undangan itu yang hendak kami penuhi,” kata Nimerodi. 

Saya pikir, kata-kata minta maaf dari Bupati itu hanya gombal. Gombal karena beliau berulang kali berubah-ubah.

Menurut Nimerodi, warga juga datang untuk memperingatkan agar Sudewo memperbaiki sikapnya terhadap masyarakat. Menurut dia, kepemimpinan Bupati yang sangat buruk harus diubah dan harus dituntaskan.

”Saya pikir, kata-kata minta maaf dari Bupati itu hanya gombal. Gombal karena beliau berulang kali berubah-ubah. Semula, ketika pemilu, dia mengatakan tidak akan menaikkan pajak. Begitu naik, dia bilang bukan saya yang menaikkan. Begitu sudah ditanggapi, dia bilang, ini untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.