Bupati Pati Terjaring OTT, Ini Tanggapan Wagub Jateng hingga Partainya

SEMARANG, KOMPAS — Kabar terkait Bupati Pati Sudewo yang terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT menuai perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga Partai Gerindra yang menaungi Sudewo. Baik Pemprov Jateng maupun Gerindra Jateng menyatakan masih menunggu dan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan, dirinya baru mendapatkan informasi mengenai OTT terhadap Sudewo dari pemberitaan di media. Operasi berlangsung pada Senin (19/1/2026). Hingga Selasa (20/1/2026), Yasin menyebut, belum ada informasi lebih lanjut dari KPK mengenai perkembangan proses hukum kasus itu.

”Saat ini belum diumumkan oleh KPK. Kita masih menunggu semua. Kita hormati proses-proses itu. Kita enggak bisa ngapa-ngapain selama masih belum ada pengumuman resmi dari KPK,” kata Yasin di Semarang, Selasa siang.

Selama proses hukum terhadap Sudewo berjalan, baik pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat dikatakan Yasin tidak akan terganggu. Penanganan terhadap banjir juga tetap berjalan.

”Jadi, mereka (Pemerintah Kabupaten Pati) kami pantau, kami (ikut) mendampingi, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Saat ini juga sudah kami terjunkan (tim) untuk penanganan banjir ini,” ucap Yasin.

Menurut dia, pihaknya mendukung KPK dalam melakukan penegakan hukum di wilayahnya. Yasin juga mengimbau semua kepala daerah di Jateng untuk menghindari korupsi. ”Mari kita berintegritas. Kita jaga bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi,” ujarnya.

Terjaringnya Sudewo dalam OTT juga dipantau oleh partainya, Gerindra. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Jateng Sudaryono mengatakan, pihaknya juga masih menunggu hasil resmi pemeriksaan KPK. Sudaryono menambahkan, partainya menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya menyerahkan prosesnya kepada aparat penegak hukum.

Selain itu, pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Ia pun mengimbau semua pihak untuk bersikap bijak dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

”Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kita serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai aturan,” kata Sudaryono.

Meski demikian, Sudaryono juga menyatakan bahwa Partai Gerindra berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil. Ia berharap proses hukum ini dapat berjalan dengan lancar tanpa intervensi dari pihak mana pun.

”Kami mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK demi menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum di Indonesia,” ucapnya.

Terkait dampak politik di daerah, ia menyebut DPD Gerindra Jateng akan bersikap kooperatif dan mengikuti perkembangan resmi dari KPK sebelum mengambil langkah lebih lanjut. ”Untuk langkah organisasi dan politik, tentu kami akan menunggu hasil dan fakta hukum yang disampaikan secara resmi,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah warga Pati mengaku terkejut dengan berita yang menyebut bupati mereka terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Informasi itu beredar di masyarakat sejak Senin pagi melalui media sosial.

Erik (35), warga Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, menuturkan, masih banyak tanda tanya terkait penangkapan tersebut. Warga penasaran, kasus korupsi apa yang menyeret nama Sudewo tersebut.

”Soalnya, kok, katanya itu bukan kasus korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian seperti yang diberitakan sebelum-sebelumnya, tapi malah melibatkan beberapa camat. Ini yang masih membuat kami penasaran. Semoga setelah ini ada kejelasan terkait itu,” kata Erik, Senin malam.

Sementara itu, kabar terkait penangkapan Sudewo juga dinilai mengejutkan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), kelompok masyarakat yang selama ini kerap mengkritisi kebijakan Sudewo. Koordinator AMPB Suharno menyatakan, pihaknya prihatin dengan penangkapan terhadap Sudewo tersebut.

”Saat ini Kabupaten Pati kan sedang dilanda bencana banjir ya, tapi kok praktik-praktik korupsi masih dilakukan. Ini melukai hati masyarakat. Kami sangat kecewa dan prihatin,” ujar Suharno.

Suharno berharap kasus yang menjerat Sudewo itu bisa diusut hingga tuntas. Kasus yang menjerat bupati itu juga diharapkan menjadi yang terakhir di Pati. Ke depan, ia berharap supaya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa diberantas dari Pati.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jateng Komisaris Besar Artanto mengatakan, penyidik KPK meminjam salah satu ruangan di Kepolisian Resor Kudus untuk melakukan pemeriksaan kepada Sudewo pada Senin. Sudewo tiba di Polres Kudus pada Senin sekitar pukul 03.30 WIB. Bupati Pati itu diperiksa oleh enam penyidik dari KPK hingga Selasa pukul 00.30.

”Setelah menjalani pemeriksaan, Pak Sudewo dibawa oleh tim KPK menuju Semarang dengan dikawal oleh unit Patroli dan Pengawalan Satuan Lalu Lintas Polres Kudus. Mereka berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat dengan penerbangan pertama pagi ini,” kata Artanto, Selasa.