Bursa Pun Menghijau Setelah Presiden Kumpulkan Para Konglomerat

Jarum jam merambat melewati pukul 23.30 WIB ketika Presiden Prabowo Subianto akhirnya menutup pertemuan dengan lima pengusaha besar nasional, Selasa (10/2/2026). Lebih dari empat jam, Presiden dan para konglomerat itu berdiskusi. Bukan hanya terkait bisnis, obrolan larut malam itu juga membahas ihwal arah ekonomi bangsa.

Di kediaman Presiden Prabowo di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa malam itu, percakapan mengalir tanpa jeda. Prabowo duduk mengelilingi meja bundar bersama lima konglomerat besar. Ada Prajogo Pangestu dari Barito Pacific yang menggerakkan industri petrokimia dan energi serta Anthony Salim dengan jejaring pangan dan ritel Salim Group. Ada pula Franky Widjaja dari Sinar Mas yang merentang dari agrobisnis hingga pulp dan kertas, Boy Thohir dari Adaro di sektor energi, serta Sugianto Kusuma, pengembang properti di balik Agung Sedayu Group.

Keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Rabu (11/2/2026), menyebutkan bahwa pertemuan itu digelar atas permintaan para pengusaha. Ada kebutuhan untuk menyamakan langkah antara pemerintah dan swasta. Para konglomerat itu ingin mendengar arah kebijakan langsung dari Presiden, terutama ketika pasar bergerak sensitif dan dunia usaha membutuhkan kepastian.

Beberapa waktu terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak fluktuatif. Sempat menguat hingga mencetak rekor tertinggi di angka 9.000 pada medio Januari, IHSG kemudian melemah bahkan anjlok pada awal Februari. Pada 2 Februari, misalnya, IHSG terjun bebas menjadi 7.922,73, angka terendah dalam tiga bulan terakhir.

Nilai tukar rupiah ikut berayun mengikuti arus modal global. Sempat mendekati angka Rp 17.000 per dolar AS pada pekan ketiga Januari, kini rupiah mulai kembali menguat. Data Bloomberg menunjukkan, perdagangan pasar spot nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Rabu dibuka di level Rp 16.772 atau menguat 0,23 persen. Sebelumnya, rupiah ditutup di level Rp 16.811 per dolar AS.

Suku bunga tinggi di negara-negara maju, ketegangan geopolitik, serta perlambatan ekonomi dunia masih membayangi sentimen pasar. Di dalam negeri, agenda hilirisasi, transisi energi, dan penguatan sektor riil menuntut konsolidasi yang tak sederhana.

Dalam situasi seperti itu, Indonesia membutuhkan orkestrasi yang lebih padu. Pemerintah memegang kendali kebijakan fiskal dan regulasi, sedangkan dunia usaha menggerakkan investasi dan ekspansi industri. Keduanya tak bisa berjalan sendiri-sendiri, terlebih ketika sentimen pasar dapat berubah hanya dalam hitungan jam.

Dalam percakapan di Padepokan Garudayaksa itu, satu istilah yang berulang kali dilontarkan oleh Presiden Prabowo adalah ”Indonesia Incorporated”. Istilah itu bukanlah slogan, melainkan kerangka besar kerja sama negara dan dunia usaha. Keduanya harus bergerak dalam satu barisan, bukan berjalan sendiri-sendiri. Kebijakan, investasi, dan kepentingan publik pun diarahkan agar satu irama.

”Pembangunan industri harus berdampak langsung bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa,” ujar Prabowo dalam pertemuan itu.

Presiden menekankan, industri harus hadir dalam bentuk pabrik yang menyerap tenaga kerja, UMKM yang naik kelas, serta sektor riil yang bergerak dari hulu ke hilir.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan, pertemuan itu juga menjadi ruang dialog mengenai sektor-sektor prioritas pemerintahan.

Para pengusaha menyatakan komitmen mendukung agenda besar Presiden, mulai dari pengentasan kemiskinan serta pemenuhan makan bergizi bagi masyarakat. Mereka juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sekolah, layanan kesehatan, pembangunan rumah subsidi, penguatan koperasi dan kampung nelayan, hingga kedaulatan pangan dan energi.

Sehari sebelumnya, Senin (9/2/2026), pesan serupa telah disampaikan kepada 22 pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dalam pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam sejak pukul 18.50 hingga sekitar pukul 22.00, Presiden menekankan bahwa industri harus memberi manfaat nyata bagi rakyat dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Obrolan larut malam di Hambalang itu bukanlah pertemuan pertama antara Presiden Prabowo dan para pengusaha besar. Komunikasi Presiden dengan pengusaha telah terbangun sebelumnya. Tahun lalu, sejumlah pengusaha besar juga diundang ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Pada 6 Maret 2025, misalnya, Presiden Prabowo menerima delapan pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. Di antara mereka yang hadir, ada sejumlah nama yang juga terlibat dalam pertemuan larut malam di Hambalang, Selasa lalu. Mereka adalah Anthony Salim, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Widjaja, dan Sugianto Kusuma.

Hadir pula dalam pertemuan awal Maret 2025 lalu, Dato Sri Tahir, pendiri Mayapada Group di sektor perbankan dan layanan kesehatan; James Riady dari Lippo Group yang memiliki portofolio di properti, ritel, dan pendidikan; serta Tomy Winata dari Artha Graha Group yang berbisnis di perbankan dan properti.

Sehari berselang, 7 Maret 2025, diskusi berlanjut di Istana Merdeka dengan agenda arah dan strategi pengelolaan investasi melalui Danantara. Sejumlah pengusaha nasional kembali hadir, di antaranya Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, dan Franky Widjaja. Bergabung pula Chairul Tanjung dari CT Corp yang bergerak di keuangan dan media, Hilmi Panigoro dari MedcoEnergi, Andi Syamsuddin Arsyad atau akrab disapa Haji Isam di sektor agrobisnis dan energi, serta Edward Wanandi dari kelompok usaha manufaktur dan investasi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, pertemuan Presiden dengan para pengusaha merupakan bagian dari upaya membuka ruang komunikasi yang luas dengan berbagai elemen bangsa. Menurut dia, Presiden secara konsisten memberikan kesempatan berdialog langsung untuk menyerap masukan dari dunia usaha.

”Sebagaimana selalu kami sampaikan bahwa Bapak Presiden membuka ruang komunikasi dengan semua pihak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam pertemuan dengan para pengusaha, Presiden menerima berbagai masukan terkait peran sektor swasta dalam mendukung agenda pembangunan. Diskusi juga mengerucut pada satu kesepahaman bahwa pemerintah dan pelaku usaha harus berjalan beriringan.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai, secara konseptual, pendekatan Indonesia Incorporated dapat dipahami. Struktur ekonomi Indonesia memang bertumpu pada sektor swasta. Ruang fiskal pemerintah, meskipun besar secara nominal, tetap terbatas jika dibandingkan dengan total aktivitas dan potensi ekonomi nasional yang jauh lebih besar.

Oleh karena itu, pemerintah semestinya berperan sebagai enabler, yakni menciptakan kepastian regulasi dan menjaga stabilitas. Sementara investasi serta penciptaan lapangan kerja digerakkan oleh swasta. Dengan target pertumbuhan yang lebih tinggi dan kebutuhan lapangan kerja yang luas, merangkul pelaku usaha besar menjadi pilihan yang nyaris tak terelakkan.

Faisal mencontohkan, pengalaman sejumlah negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa kerja sama pemerintah dan dunia usaha dapat menjadi mesin pertumbuhan, dengan catatan ada pemisahan peran yang dijaga secara tegas. Ketika pengambil kebijakan memiliki kepentingan bisnis, atau pelaku bisnis berada dalam posisi memengaruhi kebijakan, risiko konflik kepentingan muncul.

Dalam jangka panjang, hal itu dapat mendistorsi kebijakan publik dan menggerus kepercayaan masyarakat. ”Kerja sama boleh erat, tetapi batasnya harus jelas. Tidak boleh ada konflik kepentingan,” katanya.

Terlebih dalam situasi ekonomi awal 2026, ketika pergerakan indeks global seperti MSCI dan arus dana asing menunjukkan sensitivitas terhadap isu tata kelola dan konsistensi kebijakan. Indonesia juga tercatat turun 13 peringkat dalam Global Competitiveness Ranking, dengan sorotan pada indikator efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Dalam situasi seperti itu, setiap bentuk pertemuan antara pemerintah dan kelompok usaha besar akan diperhatikan secara cermat karena berpotensi memengaruhi persepsi pasar yang tengah sensitif terhadap isu pemerintahan. Pasar bahkan langsung merespons.

Pada perdagangan sehari setelah pertemuan tersebut, sejumlah saham yang terafiliasi dengan grup usaha para konglomerat yang hadir di Hambalang tercatat menguat. Emiten-emiten di bawah kelompok Barito Pacific, Sinar Mas, Grup Salim, hingga lini properti yang terhubung dengan Agung Sedayu bergerak di zona hijau.

Saham-saham yang menguat seusai pertemuan di Hambalang menunjukkan publik menaruh perhatian pada pertemuan antara Presiden dan para pengusaha tersebut. Ada optimisme publik sehingga membuat saham-saham tersebut bergerak positif.

Pada Rabu ini, saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT), misalnya, menguat hingga 12,32 persen dari hari sebelumnya. Saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) juga melonjak 9,68 persen dari hari sebelumnya. IHSG pun ditutup menguat 1,24 persen pada penutupan perdagangan Rabu ini. Naik 159,228 poin menjadi 8.290,966.

Menurut Faisal, pergerakan positif itu menjadi salah satu indikator bahwa pasar membaca pertemuan tersebut sebagai sinyal stabilitas komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha besar.

Kenaikan harga saham memang tidak selalu identik dengan perubahan fundamental ekonomi. Namun, dalam situasi ketika IHSG sebelumnya bergerak fluktuatif dan arus dana asing sensitif terhadap isu tata kelola, setiap sentimen positif memiliki arti tersendiri. Pasar tidak hanya melihat kondisi saat ini, tetapi juga membaca arah kebijakan ke depan. Semakin jelas dan konsisten aturannya, semakin besar rasa percaya investor.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro juga menilai, saham-saham yang menguat seusai pertemuan di Hambalang menunjukkan publik menaruh perhatian pada pertemuan antara Presiden dan para pengusaha tersebut. Ada optimisme publik sehingga membuat saham-saham tersebut bergerak positif.

”Kalau pasar, misalnya, melihat IHSG hijau atau saham bullish setelah pertemuan, berarti ada optimisme. Menurut saya, dialog-dialog seperti ini bagus karena memberi sentimen positif langsung, baik untuk pasar maupun masyarakat,” katanya.

Lebih jauh, Agung melihat ada pola yang konsisten dari pemerintahan Prabowo. Presiden berupaya merangkul sebanyak mungkin simpul kekuatan politik, sosial, hingga ekonomi. Konsolidasi tidak hanya dilakukan dengan elite partai dan aktivis, tetapi juga bersama para pengusaha besar.

”Kita tahu kondisi geopolitik dan geostrategis sangat rentan dan tidak pasti. Kalau tidak bersatu, saya khawatir kita lebih cepat terdampak krisis. Tetapi, kalau bersama, kita punya resiliensi dan daya tahan yang lebih kuat,” ujarnya.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, lanjut Agung, dialog menjadi sarana penguatan konsolidasi. Pertemuan dengan para konglomerat itu bukan sekadar membahas investasi atau penciptaan lapangan kerja, melainkan bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional menghadapi gejolak.

Koordinasi antara pemerintah dan pengusaha memang dibutuhkan, terutama ketika sentimen ekonomi sedang sensitif. Namun, profesionalitas, transparansi, dan kepatuhan pada aturan main menjadi batas yang tak boleh dilampaui.

Agung mengingatkan, kekuatan dialog tidak diukur dari suasana hangat atau lamanya diskusi. Publik menanti langkah nyata dari hasil pertemuan-pertemuan tersebut. Diskusi yang bersifat dua arah tentu menghasilkan banyak masukan, tetapi legitimasi kebijakan ditentukan oleh tindak lanjutnya.

”Jangan sampai dialog hanya berhenti di diskusi. Harus ada tindak lanjut, eksekusinya harus konkret,” tuturnya.

Pada akhirnya, obrolan antara Presiden dan para pengusaha, yang bahkan berlangsung hingga lewat pukul 23.30, menyisakan satu pertanyaan yang lebih besar. Akankah konsolidasi yang dibangun di meja bundar Hambalang menjelma menjadi kebijakan yang jelas, akuntabel, dan benar-benar terasa manfaatnya bagi publik?