Delapan Pengusaha Besar Temui Prabowo, Bahas MBG hingga Danantara

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menerima kehadiran delapan pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/3/2025). Dalam pertemuan tertutup tersebut, mereka membahas program Makan Bergizi Gratis, penguatan industri tekstil, hingga Danantara.

Dalam keterangan resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden disebutkan, delapan pengusaha yang menemui Presiden Prabowo adalah Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata.

Para pengusaha memiliki latar belakang bisnis yang beragam, mulai dari sektor pangan, properti, energi, keuangan, hingga manufaktur. Pertemuan pengusaha besar dengan Prabowo turut didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Adapun Sugianto Kusuma atau dikenal sebagai Aguan duduk di sebelah kanan Prabowo. Pendiri Agung Sedayu Group itu berada paling dekat dengan Prabowo dan berseberangan dengan Prasetyo yang berada di sisi kiri Presiden.

Keterangan pers menyebutkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan delapan pengusaha besar itu membahas sejumlah isu strategis pemerintahan. Isu-isu yang dibahas antara lain program MBG, pembangunan infrastruktur, hingga upaya swasembada pangan dan energi.

Dalam pertemuan itu, mereka juga membahas isu-isu terkini, seperti penguatan industri tekstil serta industrialisasi dan pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Danantara.

”Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara mengapresiasi peran serta para pengusaha dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat,” tulis BPMI Sekretariat Presiden.

Menurut BPMI, pertemuan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun komunikasi yang erat dengan dunia usaha guna memastikan stabilitas ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah dan swasta itu diharapkan dapat menarik investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Pertemuan antara Prabowo dan delapan pengusaha besar itu berlangsung sekitar dua minggu setelah peluncuran BPI Danantara, Senin (24/2/2025) atau tiga hari setelah Istana menggelar rapat untuk membahas nasib karyawan PT Sritex Group, Senin (3/3/2025).

Selain itu, beberapa hari lalu, pemerintah juga menyepakati 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai 40 miliar dollar AS. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Selasa (4/3/2025), menjelaskan, proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis, termasuk minyak dan gas, pertambangan, pertanian, hingga kelautan.

”Kami telah memutuskan tahap pertama hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar 618 miliar dollar AS, untuk di tahun 2025 yang tadi kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama yang total investasinya kurang lebih sekitar 40 miliar dollar AS. Dan, tadi kami sudah melakukan pembahasan secara detail, termasuk di dalamnya adalah nama-nama proyek investasi apa saja yang akan kita lakukan,” ujar Bahlil.

Salah satu proyek utama adalah pembangunan storage proyek minyak di Pulau Nipah guna meningkatkan ketahanan energi nasional. Penyimpanan minyak ini ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan nasional selama 30 hari sesuai dengan amanat peraturan presiden.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun refinery berkapasitas 500.000 barel per hari yang akan menjadi salah satu fasilitas pengolahan minyak terbesar di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk memastikan pasokan energi dalam negeri lebih stabil dan mengurangi ketergantungan impor.

Sementara di sektor gasifikasi batubara, kata Bahlil, pemerintah menargetkan pengembangan produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG. Proyek DME kali ini akan dijalankan dengan pendekatan berbeda, yakni mengandalkan sumber daya dalam negeri tanpa ketergantungan kepada investor asing.

”Sekarang kita tidak butuh investor negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden dengan memanfaatkan resource dalam negeri. Yang kita butuh mereka adalah teknologinya, yang kita butuh uangnya capex-nya semua dari pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, dan off taker-nya pun dari kita,” tuturnya.

Bahlil menyebutkan, proyek DME akan dikembangkan secara paralel di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Selain DME, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan, seperti tembaga, nikel, dan bauksit hingga menjadi alumina. Sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan pun turut menjadi bagian dari prioritas hilirisasi.