Cadangan Devisa Terkuras Rp 197 Triliun, Sinyal Kenaikan Suku Bunga Menguat

JAKARTA, KOMPAS — Cadangan devisa terus menyusut seiring dengan langkah stabilisasi dan tingginya permintaan valuta asing. Meski demikian, nilai tukar rupiah masih terus terdepresiasi. Di tengah kondisi tersebut, sinyal kenaikan suku bunga menguat seiring dengan merapuhnya ketahanan eksternal.

Bank Indonesia (BI), pada Senin (8/6/2026), melaporkan, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 sebesar 144,9 miliar dolar AS, turun 1,3 miliar dolar AS secara bulanan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh pembayaran utang, permintaan valuta asing musiman, dan stabilisasi nilai tukar.

Meski demikian, nilai tukar rupiah masih tertekan. Per akhir Mei 2026, rupiah berada di posisi Rp 17.883 per dolar AS, melemah 6,95 persen secara tahun kalender berjalan. Bahkan, mata uang ”Garuda” kembali melanjutkan depresiasi ke level Rp 18.171 per dolar AS, melemah 8,67 persen.

Pada periode yang sama, cadangan devisa telah menyusut sebesar 11,6 miliar dolar AS atau Rp 197,8 triliun, setara rerata kurs Rp 17.051 per dolar AS. Dalam periode lima bulan, penyusutan cadangan ini pun tercatat paling dalam sepanjang lima tahun terakhir.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpendapat, turunnya cadangan devisa harus dibaca sebagai sinyal kewaspadaan. Meski cadangan devisa turun hingga ke level sejak Juni 2024, rupiah tetap melemah hingga menembus level di atas Rp 18.100 per dolar AS.

”Investor membaca kombinasi ini sebagai tanda bahwa intervensi BI memang meredam volatilitas, tetapi belum mampu membalik ekspektasi pasar,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.

Sentimen pasar tersebut utamanya didorong oleh kekhawatiran terhadap fiskal, independensi bank sentral, serta kebijakan ekspor komoditas baru. Dalam hal ini, pasar tidak hanya menguji besarnya cadangan devisa, tetapi juga menguji kredibilitas kebijakan.

Tanpa dukungan fiskal yang kredibel, intervensi BI dapat mengurangi cadangan devisa tanpa cukup kuat mengangkat rupiah.

Berbagai sentimen itu tecermin dalam perkembangan pasar keuangan, meliputi rupiah yang melemah ke level Rp 18.170 per dolar AS, Indeks Harga Saham Gabungan yang ambles ke 5.342, kenaikan imbal hasil surat berharga negara (SBN) 10 tahun ke 7,14 persen, dan naiknya credit default swap (CDS) 10 tahun menjadi 148,61 basis poin (bps).

Menurut Syafruddin, kepercayaan pasar akan terus melemah selama ekspektasi pasar tidak dipenuhi, diikuti dengan berkurangnya cadangan devisa. Di sisi lain, cadangan devisa yang masih di atas standar kecukupan internasional bukan jaminan penguatan bagi nilai tukar secara berkelanjutan.

”Tanpa dukungan fiskal yang kredibel, intervensi BI dapat mengurangi cadangan devisa tanpa cukup kuat mengangkat rupiah,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Secara keseluruhan, posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

”Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik,” katanya dalam siaran pers.

Secara keseluruhan, cadangan devisa Indonesia terdiri dari beberapa komponen. Salah satu komponen utamanya ialah cadangan valas. Cadangan devisa dalam bentuk valas ini umumnya digunakan oleh BI untuk mengintervensi pasar.

Mengutip data BI, cadangan valas per akhir Mei 2026 tercatat sebesar 122,8 miliar dolar AS. Angka ini menyusut jauh lebih dalam dibanding cadangan devisa secara keseluruhan, yakni sebesar 12,3 miliar dolar AS selama lima bulan terakhir.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, posisi cadangan valas cenderung menjadi salah satu indikator yang menentukan suku bunga kebijakan. Pada April 2024, misalnya, BI akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen.

Keputusan itu diambil ketika nilai tukar rupiah melemah sebesar 5,18 persen secara tahun kalender berjalan ke level Rp 16.240 per dolar AS pada 17 April 2024. Pada saat yang sama, cadangan devisa valas telah menyusut sebesar 10,6 miliar dolar AS menjadi 121,3 miliar dolar AS pada April 2026.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty berpendapat, terbuka opsi bagi BI untuk mengerek kembali suku bunga acuannya di tengah tekanan nilai tukar dan terus menurunnya cadangan devisa.

”Ketika cadangan devisa terus tergerus dan juga terjadi capital outflow (arus modal keluar), pilihannya memang salah satunya adalah dengan menaikkan suku bunga,” ujarnya.

Padahal, sebelumnya, BI melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Mei 2026 telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen. Namun, langkah ini belum cukup untuk meredam arus modal keluar dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, investor asing di pasar SBN telah mencatatkan jual neto sebesar Rp 15,43 triliun sejak akhir 2025 hingga Mei 2026. Pada periode yang sama, Bursa Efek Indonesia mencatat, arus modal keluar investasi asing di pasar saham tercatat sebesar Rp 53,97 triliun secara tahun kalender.

Telisa menambahkan, derasnya arus modal itu terjadi lantaran selisih tingkat imbal hasil (interest rate differential) yang semakin menipis. Sebagai perbandingan, imbal hasil obligasi Pemerintah AS (US Treasury) 10 tahun sebesar 4,53 persen, sedangkan SBN tenor 10 menawarkan imbal hasil sebesar 7,1 persen.

Memang ada rasionalitas bagi BI untuk menaikkan bunga. Namun, langkah ini harus disertai dengan kebijakan pendukung. Tanpa dukungan kebijakan, naiknya suku bunga tidak akan efektif.

Menurut dia, kenaikan suku bunga acuan dibutuhkan setidaknya sebesar 50 bps. Ini mempertimbangkan arah kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) yang diperkirakan akan mengerek naik suku bunga acuannya berkisar 25-50 bps.

”Memang ada rasionalitas bagi BI untuk menaikkan bunga. Namun, langkah ini harus disertai dengan kebijakan pendukung. Tanpa dukungan kebijakan, naiknya suku bunga tidak akan efektif,” tuturnya.

Dukungan kebijakan tersebut utamanya dilakukan dengan menjaga kredibilitas fiskal dan dominasinya terhadap kebijakan moneter dan menjaga krebilitas fundamental sektor riil. Selain itu, dibutuhkan pula teknokrasi dan kejelasan arah kebijakan, yang disertai dengan komunikasi yang jelas kepada pasar.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, koordinasi antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal akan terus diperkuat demi menjaga stabilitas nilai tukar. Salah satu upayanya ialah dengan meningkatkan tingkat imbal hasil demi menarik masuk aliran modal asing.

”Fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil, supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” katanya dalam konferensi pers di kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Lebih lanjut, BI juga akan menjaga kecukupan likuiditas, baik di pasar uang maupun perbankan. Langkah ini dilakukan dengan meningkatkan imbal hasil atau suku bunga yang dibayarkan BI atas kas pemerintah yang ditempatkan di BI.