Jumlah pendaftar cek kesehatan gratis di tingkat nasional baru mencapai 300.000 orang. Sosialisasi dan inovasi perlu dilakukan agar cakupan lebih optimal.
05 Mar 2025 12:46 WIB · Humaniora
JAKARTA, KOMPAS — Jumlah pendaftar cek kesehatan gratis di tingkat nasional baru 300.000 pendaftar. Padahal, tahun ini ditargetkan 100 juta penduduk menjalani cek kesehatan gratis. Berbagai upaya diperlukan untuk mendorong cakupan itu, termasuk meningkatkan kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan yang bertugas.
Data Kementerian Kesehatan per 4 Maret 2025 menunjukkan jumlah pendaftar program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 320.964 orang. Kelompok umur terbanyak pada usia dewasa 40-59 tahun (111.160 orang), dewasa usia 30-39 tahun (86.900 orang), dewasa usia 18-29 tahun (58.214 orang), dan lansia (35.555 orang).
Sementara daerah dengan jumlah pendaftar paling banyak adalah Jawa Tengah (73.945 orang), Jawa Timur (48.622 orang), Jawa Barat (38.095 orang), Sumatera Utara (19.554 orang), dan Jakarta (19.323 orang).
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/10/409cb51e-e0f2-46a0-be78-fb498b440cc4_jpg.jpg)
Daerah dengan jumlah pendaftar terendah ialah Papua Pegunungan (14 orang), Papua Barat Daya (147 orang), Papua Tengah (158 orang), Papua Selatan (422 orang), dan Papua (586 orang).
Cakupan peserta yang mendaftar program CKG cukup rendah. Sebab, akhir tahun ditargetkan 100 juta penduduk memanfaatkan program itu. Artinya, rata-rata 8,3 juta orang per bulan tercakup dalam program Cek Kesehatan Gratis. Sementara menjelang satu bulan pelaksanaan program ini, cakupan baru sekitar 300.000 orang.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, di Jakarta, Rabu (5/3/2025), menuturkan, tantangan program CKG antara lain keterbatasan waktu dari warga. Selain itu, warga enggan memeriksakan kesehatan karena takut dengan hasilnya.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/03/05/f46abb2c824ca9e674a9558fe9a3421e-WhatsApp_Image_2025_03_04_at_6.37.12_PM.jpeg)
”Sebenarnya sudah 70 persen dari yang mendaftar datang untuk melakukan pemeriksaan. Kendala lainnya juga ada provinsi yang 50 persen puskesmasnya belum membuka layanan PKG (pemeriksaan kesehatan gratis) setiap hari,” tuturnya.
Perlu edukasi tentang pentingnya mengetahui kesehatan lebih awal untuk mencegah munculnya penyakit atau mengurangi keparahan.
Untuk mendorong cakupan pemeriksaan, menurut Nadia, sosialisasi akan lebih masif melalui berbagai media. Banyak warga sudah mengetahui adanya program Cek Kesehatan Gratis, tetapi tidak tahu bagaimana cara mendaftar dan tata cara mendapatkan skrining kesehatan gratis ini.
”Perlu edukasi mengenai pentingnya mengetahui kesehatan lebih awal untuk mencegah munculnya penyakit atau mengurangi keparahan,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Widyastuti dalam rapat dengar pendapat umum Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (4/3/2025), menyampaikan, sejumlah kendala pelaksanaan cek kesehatan gratis dilaporkan di beberapa daerah.
Hambatan itu meliputi, antara lain, belum meratanya ketersediaan alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti oftalmoskop (alat pemeriksaan mata), elektrokardiogram (alat pemeriksaan jantung), dan otoskop (alat pemeriksaan telinga, hidup, dan tenggorokan).
Selain itu, pemenuhan bahan medis habis pakai belum dilaksanakan di sejumlah daerah karena kebutuhan untuk program Cek Kesehatan Gratis belum masuk dalam anggaran daerah.
Ditemukan pula kendala teknis terkait pemasukan data, seperti pengisian data skrining yang tidak tersimpan serta ditemukan kendala sistem yang menolak pendaftaran nama bayi.
”Rekomendasi kami, butuh komunikasi masif sehingga masyarakat termotivasi melakukan pemeriksaan dan berkunjung. Program yang bagus tanpa kemasan media komunikasi yang bagus tentu tidak akan tersampaikan dengan baik,” katanya.
Jika diperlukan, menurut Widyastuti, masyarakat yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan gratis bisa mendapat izin libur satu hari di hari ulang tahunnya sehingga tak terkendala waktu pemeriksaan. Kompetensi tenaga kesehatan yang melayani CKG pun perlu ditingkatkan.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Akselerasi Puskesmas Indonesia Ekasakti Octohariyanto menambahkan, banyak puskesmas kekurangan tenaga medis. Dengan adanya program CKG, beban kerja dari tenaga kesehatan makin tinggi. Karena itu, pemerintah diharapkan merekrut dan meredistribusi tenaga medis agar layanan lebih baik.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/10/c21194cb-3307-4e37-bb3d-1730a0a86cc0_jpg.jpg)
Tantangan lain juga ditemukan pada minat masyarakat yang belum tinggi pada program Cek Kesehatan Gratis. Hal itu bisa disebabkan akses terbatas menuju puskesmas dan kesibukan warga sehingga sulit meluangkan waktu untuk melakukan pemeriksaan.
”Kesadaran warga harus ditingkat dengan edukasi dan kampanye lebih luas serta meningkatkan pemberdayaan komunitas. Penyediaan sarana dan prasarana juga perlu dipercepat agar puskesmas dapat memberikan layanan lebih optimal,” katanya.
Penulis:
Deonisia ArlintaEditor:
Evy RachmawatiPenyelaras Bahasa:
Nanik Dwiastuti