Campak di Sumenep Tembus 2.035 Kasus, Imunisasi Saja Tidak Cukup

SIDOARJO, KOMPAS — Jumlah kasus campak di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terus meningkat signifikan. Tingkat kematian penderitanya juga tinggi. Langkah antisipasi yang komprehensif diperlukan agar sebaran virus rubela tidak terus meluas.

Berdasarkan data pada SDKR (sistem kewaspadaan dini dan respons) sampai pekan kedua Agustus 2025 terdapat 2.035 kasus campak di Sumenep. Adapun tingkat kematian penderita campak atau case fatality rate (CFR) mencapai 0,5 persen. Artinya, sedikitnya ada 10 pasien meninggal karena campak.

Masih berdasarkan SKDR, jumlah kasus campak tersebut meningkat signifikan dibandingkan data pada pekan pertama Agustus 2025 sebanyak 1.548 kasus. Apabila dicermati lebih lanjut, dalam rentang waktu kurang dari sepekan terdapat penambahan 487 kasus campak.

Sebagian besar penderita campak adalah anak-anak usia di bawah lima tahun. Kelompok usia tersebut paling rentan terserang penyakit yang disebabkan oleh virus rubela ini.

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Ellya Fardasah mengatakan tingginya jumlah kasus campak disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya, cakupan imunisasi yang tidak merata.

”Masih ada anak yang tidak mendapat imunisasi campak atau MR sesuai jadwal, baik karena keterbatasan akses, penolakan, maupun lupa,” ujar Ellya, Rabu (20/8/2025).

Penolakan terhadap imunisasi, antara lain, dipicu oleh adanya persepsi yang salah di masyarakat. Ada anggapan bahwa anak menjadi sakit dan rewel setelah imunisasi. Juga anggapan bahwa imunisasi tidak halal hingga memiliki efek samping yang berat.

Faktor lain ialah tingginya mobilitas penduduk baik antardesa, kecamatan bahkan luar daerah. Hal itu berisiko meningkatkan penyebaran virus menjadi lebih luas. Kondisi itu diperparah kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penyakit campak.

Ellya mengatakan sebagian masyarakat masih menganggap campak penyakit ringan sehingga tidak segera mencari pertolongan medis. Padahal, campak bisa menimbulkan komplikasi serius bahkan kematian.

Selain jumlah kasusnya yang banyak, campak di Sumenep perlu mendapat perhatian serius karena tingkat kematian penderitanya yang tinggi. Menurut Ellya, ada sejumlah faktor yang memengaruhi yakni banyaknya anak berusia kecil dengan status imunisasi tidak lengkap.

Banyaknya penderita campak yang disertai dengan komplikasi berat seperti pneumonia, diare, serta gizi buruk. Kondisi itu diperparah oleh masih adanya stigma yang kuat di masyarakat bahwa campak merupakan penyakit yang memalukan keluarga.

Ellya menambahkan pihaknya telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menanggulangi campak di Sumenep. Salah satunya menggencarkan program imunisasi agar cakupan vaksinasi meningkat. Capaian imunisasi campak atau rubela sampai dengan Juli 2025 sebesar 7.649 atau 46,65 persen.

Selain itu, belum semua sekolah di Sumenep aktif mendukung program imunisasi yang digencarkan oleh pemerintah daerah.

Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi campak. Bahkan, sebagian masyarakat secara terang-terangan menolak imunisasi karena takut rewel dan kurangnya informasi yang benar.

”Selain itu, belum semua sekolah di Sumenep aktif mendukung program imunisasi yang digencarkan oleh pemerintah daerah,” kata Ellya.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman menyampaikan, kasus campak klinis yang terjadi di Kabupaten Sumenep paling banyak ditemukan di wilayah Puskesmas Kalianget dengan jumlah kasus mencapai 220 kasus. Sementara secara nasional, kasus suspek campak cenderung fluktuatif meski mulai meningkat sejak minggu ke-17 atau sekitar akhir April tahun 2025.

Dari data Kementerian Kesehatan, kasus suspek campak paling banyak dilaporkan di Jawa Timur (8.038 kasus), Jawa Barat (5.122 kasus), Jawa Tengah (4.610 kasus), Aceh (4.209 kasus), Sumatera Utara (2.109 kasus), Jakarta (2.015 kasus), dan Banten (1.907 kasus).

Terkait laporan KLB campak di Kabupaten Sumenep, Aji menyampaikan, Kementerian Kesehatan kini sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sumenep, Dinas Kesehatan Jawa Timur, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk penanganan bersama. Kementerian Kesehatan juga, menurut rencana, akan mengirimkan tim untuk melakukan penyelidikan epidemiologi pada Kamis, 21 Agustus 2025.

”Kami juga akan mendampingi dinas kesehatan untuk melakukan survei cepat untuk menentukan umur sasaran (imunisasi) yang akan dilakukan ORI (outbreak response immunization),” tuturnya.

Salah satu tokoh masyarakat Sumenep yang juga pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah, KH Naqib Hasan, mengatakan imunisasi saja tidak cukup untuk mengatasi penyebaran campak di masyarakat. Menurut dia, edukasi kepada masyarakat tentang penyakit campak, gejalanya, serta cara pengobatan yang tepat juga penting untuk digencarkan.

Melalui edukasi, pengetahuan masyarakat diharapkan akan meningkat. Selain itu, kesadaran pentingnya pengobatan campak dan upaya pencegahan penyakit juga menjadi lebih baik. Tentunya diharapkan tidak ada lagi resistensi atau penolakan terhadap imunisasi.

”Ketidakmengertian masyarakat tentang campak dan imunisasi ditambah tingkat pendidikan yang rendah. Ini membutuhkan keseriusan pemerintah, strategi yang tepat dan kemauan yang kuat,” ujar Naqib.