100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sektor Industri Mulai Ekspansif

JAKARTA, KOMPAS — Dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Perindustrian mencatat sejumlah capaian positif. Salah satu capaian positif itu adalah kinerja sektor manufaktur dalam negeri yang kembali ke zona ekspansif. Kementerian Perindustrian diminta memperkuat kerja sama dengan kementerian dan lembagai lainnya untuk meningkatkan kinerja mereka.

Kinerja industri yang mulai ekspansif tecermin dalam indikator Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur. Pada Desember 2024, PMI Manufaktur berada di fase ekspansif, yakni di level 51,2 atau naik signifikan dari posisi kontraksi di November di level 49,6 dan Oktober yang ada di level 49,2.

”Pada Desember 2024, akhirnya PMI manufaktur kita rebound setelah lima bulan berturut-turut terkontraksi sejak Juli 2024. PMI manufaktur yang ekspansif ini sekaligus menandakan bahwa kepercayaan diri dan optimisme dari pelaku industri dalam negeri masih cukup tinggi,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri sata dihubungi, Rabu (29/1/2025).

Sejalan dengan PMI Manufaktur selama 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) juga bertahan di posisi ekspansif, yaitu sebesar 52,93 pada Desember 2024. Lalu, 52,95 di November 2024 dan 52,75 pada Oktober 2024.

Ekspansi nilai IKI juga didukung oleh respons positif sektor industri yang berorientasi pasar domestik terhadap program-program pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti hilirisasi industri dan pemberian makan bergizi gratis.

Kinerja positif sektor manufaktur juga bisa ditilik dari indikator Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI BI) triwulan I-2024. Kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan IV 2024 tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi (indeks lebih 50 persen) sebesar 51,58 persen.

Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) Bank Indonesia yang mengindikasikan kinerja kegiatan lapangan usaha industri pengolahan tetap tumbuh dengan nilai saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 0,93 persen.

Hal ini menandakan laju pertumbuhan ekonomi signifikan bagi Indonesia, dan manufaktur Indonesia merupakan penopang utama dari pertumbuhan ekonomi nasional tersebut

Pada triwulan I-2025, diperkirakan kinerja lapangan usaha industri pengolahan meningkat dan berada pada fase ekspansi yang tecermin dari PMI-BI sebesar 51,97 persen.

Kinerja ekspor dan investasi industri manufaktur nasional juga semakin membaik di tahun 2024. Di tahun tersebut, ekspor sektor industri pengolahan nonmigas mencapai 196,55 miliar dollar AS. Sementara sektor industri non-migas mampu menyerap investasi sebesar Rp 515,7 triliun di tahun yang sama.

Begitu juga dengan dampak ekonomi kinerja manufaktur. Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia meraih posisi yang mengesankan sebagai ekonomi terbesar ke-8 di dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP) pada 2024.

Capaian PDB Indonesia senilai USD 4,66 triliun, bahkan melampaui negara-negara maju, seperti Perancis dan Inggris.

”Hal ini menandakan laju pertumbuhan ekonomi signifikan bagi Indonesia dan manufaktur Indonesia merupakan penopang utama dari pertumbuhan ekonomi nasional tersebut,” lanjut Febri.

Terkait kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diinisiasi Kemenperin sejak 2016 berdampak positif bagi peningkatan daya saing dan pertumbuhan sektor industri. Program HGBT kembali diperpanjang penerapannya pada 2025 ini. Menurut Febri, keputusan tersebut memberikan angin segar bagi sektor industri. Selain menjamin kepastian usaha dan daya saingnya, program ini juga menjadi daya tarik investasi di Indonesia.

Penerapan HGBT sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 8 persen dalam pemerintahan Prabowo. Pasalnya, imbuh Agus, untuk mewujudkan target tersebut, sektor manufaktur ditargetkan berkontribusi sebesar 21,9 persen terhadap PDB nasional pada tahun 2025-2029.

Pada 2020-2023, dampak positif HGBT terhadap sektor industri tercatat Rp 247,26 triliun yang meliputi peningkatan ekspor Rp 127,84 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp 23,3 triliun, juga penurunan subsidi pupuk Rp 4,94 Triliun.

Kebijakan HGBT yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat. Dari manfaat HGBT untuk kelompok industri keramik Indonesia, misalnya, menduduki peringkat ke-4 produsen terbesar keramik dunia pada 2024.

Kelompok industri keramik ini naik pesat dari peringkat ke-8 di tahun 2019. Pada 2020 hingga 2024, penerimaan negara melalui pajak naik 49 persen, dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 2,6 triliun.

”Ke depan, untuk memastikan program HGBT terealisasi dengan baik, Kemenperin mengusulkan agar dalam kebijakan ini, sektor industri tidak di-bundling dengan sektor kelistrikan yang sudah menerima biaya subsidi energi, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap perhitungan rata-rata harga gas,” ucap Febri.

Kementerian Perindustrian juga terus program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Pelaksanaan program P3DN bertujuan melindungi produsen dalam negeri dari gempuran produk impor. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, seluruh instansi pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25 persen dalam pengadaan barang/jasa.

Kemenperin berupaya meningkatkan partisipasi industri kecil pada pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui kebijakan P3DN. Kemenperin menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN untuk Industri Kecil.

Sejak permenperin ini diterbitkan, sudah ada 26.174 sertifikat TKDN industri kecil dengan mencapai 29.176 produk.

”Melalui Permenperin ini, para produsen industri kecil dapat memiliki sertifikat TKDN dengan mudah, cepat, dan gratis, sehingga memperluas kesempatan industri kecil agar bisa ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan menjadi prioritas untuk dibeli,” tutur Febri.

Menurut Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, capaian kinerja Kementerian Perindustrian masih bisa ditingkatkan lagi dengan semakin memperkuat kerja sama dengan sejumlah kementerian terkait, salah satunya dengan Kementerian Perdagangan.

Pencapaian kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran di sektor industri ini juga tetap perlu diperbaiki lagi. Misalnya, kinerja ekspor industri pengolahan selama Desember 2024 dibandingkan November 2024 yang masih menunjukkan beberapa kontraksi. Sebagai contoh, ekspor industri besi baja masih minus 1,14 persen.

Kemudian, ekspor olahan dari nikel minus 20,48 persen, alas kaki minus 9,24 persen, serta ekspor mesin dan peralatan mekanis minus 26,3 persen. Secara total, ekspor industri pengolahan non-migas minus 3,55 persen.

”Jadi, ada beberapa tekanan dari ekspor produk industri olahan. Dan ini juga tecermin di ekspor industri pengolahan Desember 2024 dibandingkan November 2024. Memang kita sadari tidak hanya tugas dari Kementerian Perindustrian, tapi juga ada peran Kementerian Perdagangan untuk terus membuka pasar-pasar ekspor yang baru,” kata Bhima.

Di dalam negeri, lanjut Bhima, yang patut menjadi sorotan adalah masih besarnya impor bahan baku atau barang penolong. Pada Desember 2024 dibandingkan November 2024 ada kenaikan 7 persen. Kenaikan ini memperlihatkan ketergantungan industri manufaktur Indonesia pada impor bahan baku masih besar. Pada Desember 2024, nilainya mencapai 15 miliar dollar AS untuk impor bahan baku tersebut.

Oleh karena itu, lanjut Bhima, pemerintah harus mempercepat substitusi bahan baku untuk industri diproduksi dari dalam negeri, memfasilitasi industri skala besar, serta bekerja sama juga dengan pelaku usaha penghasil bahan baku domestik.