Cara Efisiensi Trump, Jumlah Pegawai Federal dan Lembaga di AS Dipangkas

WASHINGTON, RABU — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif terkait perampingan pegawai federal, Selasa (11/2/2025). Namun, sejumlah agenda Trump mendapat penentangan dari lembaga yudikatif.

Trump menandatangani perintah tersebut di Ruang Oval Gedung Putih di Washington DC, ditemani oleh Elon Musk, miliarder, donatur kampanye Trump, sekaligus kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Musk juga mengajak anaknya yang berusia empat tahun.

Musk mengatakan, pegawai federal adalah cabang keempat pemerintahan yang ”tidak dipilih” oleh rakyat, tetapi dalam banyak hal memegang ”kewenangan lebih besar daripada wakil-wakil rakyat yang dipilih”.

Ia mengakui, ada sebagian orang-orang baik di birokrasi pemerintahan federal, tetapi mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban. ”Masyarakat memilih reformasi besar dalam pemerintahan dan itulah yang akan mereka dapatkan. Itulah demokrasi,” kata Musk.

Ini kemunculan perdana Musk, yang kerap bekerja secara diam-diam, di Gedung Putih. Walau ada kekhawatiran soal penyalahgunaan kekuasaan dan transparansi, Musk mengklaim dirinya sebagai orang yang terbuka.

Dia juga telah memperkirakan dirinya bakal diawasi. Dia bercanda, pengawasan itu seperti ”ujian proktologi harian”.

Berdasarkan lembar fakta Gedung Putih yang ditinjau kantor berita Associated Press, lembaga-lembaga akan melaksanakan rencana pengurangan pegawai mereka dalam skala besar dan menentukan bagian-bagian mana di lembaga pemerintah (atau bisa juga, lembaga itu sendiri) yang dapat dihilangkan atau digabungkan. Salah satu dasar pengurangan pegawai dan pemangkasan lembaga adalah karena fungsi bagian atau lembaga itu, sesuai undang-undang, tidak diwajibkan keberadaannya.

Lembar fakta Gedung Putih juga menyebutkan, lembaga-lembaga itu seharusnya mempekerjakan tidak lebih dari satu pegawai untuk setiap empat pegawai yang mengundurkan diri. Namun, ada pengecualian bagi para pegawai yang bekerja pada sektor-sektor penting bagi keamanan nasional, keselamatan publik, penegakan hukum, dan penanganan imigrasi.

Trump dan Musk mendesak para pegawai federal yang disasar agar mengundurkan diri dan mereka akan diberi imbalan insentif keuangan. Dalam program ini, pegawai yang bersedia mengundurkan diri akan tetap digaji hingga 30 September 2025.

Sebanyak 65.000 pegawai telah menerima tawaran ini. Saat ini, rencana Trump dan Musk tertunda lantaran hakim sedang meninjau legalitas kebijakan.

Merespons keputusan pemerintahan Trump tersebut, ratusan orang berunjuk rasa di seberang jalan dari Gedung Capitol AS untuk mendukung para pegawai federal, Selasa (11/2/2025). Janet Connelly, desainer grafis pada Departemen Energi, mengaku muak dengan surel yang diterimanya dari Kantor Manajemen Personalia karena isi surel itu mendorongnya agar mengikuti program pengunduran diri.

Connelly mencoba menggunakan pengaturan spam untuk menyaring surel, tetapi gagal. Dia tetap ogah menerima tawaran tersebut. Bagi dia, pekerjaannya adalah pelayanan penting bagi masyarakat AS.

”Terlalu mudah (mereka untuk menjelek-jelekkan kami),” ujar Connelly.

Pemimpin serikat pekerja di Seattle, Helen Bottcher, mengatakan, para pegawai federal merasa takut dan menghadapi ketidakpastian. ”Mereka khawatir tentang pekerjaan dan keluarga mereka. Mereka juga khawatir tentang tugas dan masyarakat yang mereka layani,” ujar mantan pegawai Badan Perlindungan Lingkungan ini.

Seorang pengacara pemerintah, yang menolak disebut namanya, mengungkapkan, pegawai federal takut ponsel dan komputer mereka dipantau. Melihat situasi tersebut, ayah pengacara itu mendesaknya untuk bekerja di sektor swasta yang lebih aman. Sang pengacara tersebut harus menghidupi putrinya sendirian.

Dia skeptis terhadap program pengunduran diri yang ditawarkan. Ketika menerima tawaran itu, pegawai tidak bisa menuntut pemerintah jika mendapat bayaran tidak sesuai perjanjian. ”Ide itu gila,” ujar si pengacara tersebut.

Senator Demokrat dari Washington, Patty Murray, menggelar konferensi pers terkait masalah tersebut. Ia berpendapat, para pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada diancam, diintimidasi, dan diusir oleh Musk dan Trump.

”Kita benar-benar membutuhkan orang-orang ini untuk tetap bekerja atau keadaan akan mulai memburuk,” ucap Murray.

Pada Januari 2025, pemerintahan Trump mengeluarkan memo pembekuan hibah federal, pinjaman, dan bantuan keuangan lainnya. Sebagian dari dana triliunan dollar AS itu adalah bantuan kepada pemerintah federal untuk membayar perawatan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan berbagai layanan.

Menurut Gedung Putih, pembekuan dana tersebut akan diselaraskan pengeluaran federal dengan prioritas presiden. Memo itu kemudian dicabut.

Setelah itu, John McConnell, hakim pengadilan distrik di Rhode Island, melarang sementara pembekuan dana hibah, federal, dan bantuan keuangan. McConnell, yang ditunjuk oleh mantan Presiden Barack Obama, memimpin gugatan hukum dari koalisi 22 negara bagian.

Pada Senin (10/2/2025), McConnell menyatakan, pemerintahan Trump telah melanggar perintahnya sendiri untuk menghentikan pembekuan hibah dan dana federal. Tidak semua dana telah cair, seperti untuk pendidikan anak usia dini, pengurangan polusi, dan penelitian pencegahan HIV.

Dana-dana tersebut seharusnya mencair setelah 31 Januari 2025. McConnell mengeluarkan perintah agar pemerintah segera mencairkan dana-dana itu.

Pemerintahan Trump lantas mengajukan banding. ”Seorang hakim pengadilan distrik berupaya merampas kekuasaan Presiden untuk ‘menjaga agar hukum dilaksanakan dengan setia’. Keadaan ini tak dapat dibiarkan berlangsung lebih lama lagi,” tulis pengacara pemerintah.

Namun, pada Selasa (11/2/2025), Pengadilan Banding Sirkuit 1 AS di Boston menolak banding dari pemerintahan Trump atas larangan pembekuan dana federal dalam pengadilan lebih rendah. Pengadilan hanya berharap agar hakim dari pengadilan tingkat bawah segera mengklarifikasi perintah dan terus mempertimbangkan masalah tersebut.

Kekalahan pemerintah dalam pertarungan hukum itu membuat frustrasi para pejabat Gedung Putih untuk mewujudkan agenda Trump. Untuk sementara para hakim juga memblokir usaha Trump untuk mencabut hak kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, akses ke catatan Departemen Keuangan oleh DOGE, dan rencana pengunduran diri massal bagi para pekerja federal. (AP/Reuters)