Hakim Hadang Rencana Trump-Musk Rumahkan Pegawai USAID

WASHINGTON, SABTU — Hakim Pengadilan Distrik di Amerika Serikat, Carl Nichols, Jumat (7/2/2025) waktu setempat, menolak rencana Elon Musk dan pemerintahan Presiden Donald Trump merumahkan sekitar 2.700 pegawai Badan untuk Pembangunan Internasional AS atau USAID, sekaligus memerintahkan agar staf lembaga yang dirumahkan dipekerjakan kembali.

Hakim Nichols juga memblokir perintah yang akan membuat ribuan pegawai USAID di luar negeri hanya mendapat waktu 30 hari untuk memindahkan keluarga mereka ke AS.

Keputusan ini menjadi kemenangan bagi Asosiasi Layanan Luar Negeri Amerika dan Federasi Karyawan Pemerintah Amerika, dua serikat pekerja yang menjadi tempat bernaung para pekerja federal AS. Keputusan itu berlaku mulai 14 Februari mendatang.

Nichols, dalam putusannya, akan mempertimbangkan permintaan untuk penangguhan sementara jangka panjang pada sidang Rabu (12/2/2025). Dalam keputusannya, dia menyatakan bahwa serikat pekerja telah menunjukkan bukti kuat adanya kerusakan yang tidak dapat diperbaiki jika pengadilan tidak campur tangan.

USAID, lembaga yang selama ini berfungsi menyalurkan berbagai bantuan keuangan ke banyak negara, diselimuti ketidakpastian setelah Trump menyatakan menangguhkan operasionalisasi lembaga tersebut terhitung sejak akhir Januari 2025. Pada 1 Februari, situs resmi lembaga sudah tidak aktif.

Direktur Eksekutif USAID Matt Hopson, yang sejatinya diangkat sendiri oleh Trump, mundur dari posisinya. Situasi itu mengakibatkan ketidakpastian sekitar 10.000 pegawai USAID yang tersebar di sejumlah negara, termasuk di Indonesia.

Bersamaan dengan itu, Elon Musk yang menjadi orang kepercayaan Trump untuk merampingkan birokrasi melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE), mendorong pemikiran bahwa USAID menghambur-hamburkan uang pajak rakyat AS dan bahkan menjadi tempat pencucian uang. Seperti halnya Trump, Musk tidak pernah memberikan bukti apa pun terkait tuduhan ini.

Pejabat Departemen Kehakiman, Brett Shumate, mengatakan kepada Hakim Nichols bahwa ada korupsi dan penipuan di lembaga tersebut. ”Presiden memutuskan bahwa ada korupsi dan penipuan di USAID,” kata Shumate.

Trump juga menginginkan USAID dilebur ke dalam Departemen Luar Negeri. Langkah itu dipandang tidak memiliki dasar hukum. Selama ini USAID adalah lembaga pemerintah yang independen dan tidak berada di bawah kementerian mana pun.

Trump memerintahkan DOGE untuk memeriksa kantor USAID di Washington DC. DOGE ingin melihat berkas-berkas mengenai para pegawai dan sistem keamanan, tetapi USAID tidak memberikan izin.

Beberapa jam setelah dilantik pada 20 Januari, Trump memerintahkan semua bantuan luar negeri AS dihentikan sementara untuk memastikannya sejalan dengan kebijakan ”America First” yang dia canangkan. Kekacauan melanda USAID, yang mendistribusikan miliaran dollar AS bantuan kemanusiaan di seluruh dunia.

Departemen Luar Negeri mengeluarkan perintah penghentian kerja di seluruh dunia setelah perintah eksekutif dikeluarkan. Hal ini praktis membekukan semua bantuan luar negeri kecuali bantuan pangan darurat. Program USAID yang mencakup bantuan penyelamatan jiwa di seluruh dunia juga terhenti. Menurut para ahli, keputusan Trump berisiko membunuh banyak orang tak berdosa.

Pemerintah AS, dalam pemberitahuan yang dikirim kepada para karyawan, Kamis (6/2/2025), menyatakan, hanya 611 pekerja utama dan penting yang akan dipertahankan.

”Pengurangan tenaga kerja yang besar, penutupan kantor, pemindahan paksa orang-orang ini semuanya dilakukan melampaui kewenangan eksekutif yang melanggar pemisahan kekuasaan,” kata Karla Gilbride, salah seorang pengacara serikat pekerja, pada persidangan, Jumat.

Walau begitu, keinginan serikat pekerja untuk meminta hakim pengadilan membuka kembali gedung perkantoran USAID dan memulihkan dana untuk hibah dan kontrak lembaga ditolak.

Dalam pertimbangannya, Hakim Nichols menyebut, perintah Trump yang hanya memberikan waktu 30 hari bagi para pekerja untuk kembali ke AS berdampak besar, tidak hanya bagi pekerja itu sendiri, tetapi juga keluarganya. Nichols, merujuk laporan dari pegawai USAID di luar negeri, menyatakan, banyak dari mereka tidak memiliki tujuan jika kembali ke AS, terutama bagi mereka yang telah puluhan tahun bekerja di luar negeri.

Tak hanya persoalan rumah, tetapi karena ada juga keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus tercerabut dari sistem pendidikan di wilayah penempatan orangtuanya. Ini akan menjadi kesulitan tersendiri.

Tak hanya itu, beberapa pegawai lembaga juga menyebut sistem komunikasi darurat sudah tidak berfungsi. Associated Press melaporkan sebelumnya bahwa kontraktor USAID di Timur Tengah dan tempat lain mendapati aplikasi ”tombol panik atau panic button” dihapus dari ponsel mereka atau dinonaktifkan ketika pemerintah tiba-tiba memberhentikan mereka.

”Cuti administratif di Suriah tidak sama dengan cuti administratif di Bethesda,” kata Hakim Nichols, Jumat malam.

Sejumlah pekerja yang terkena dampak, termasuk perempuan hamil, terusik dengan kebijakan Trump ini.

”Kami benar-benar telah memfokuskan hidup kami pada misi USAID ini dan kami tidak memiliki rumah untuk kembali,” kata pasangan seorang karyawan yang berbasis di Amerika Latin. ”Kami tidak tahu bagaimana kami seharusnya bangkit dan pergi begitu saja.”

Karyawan lain, yang tak mau diungkap identitasnya, mengatakan, mereka bingung dengan situasi ini.  ”Kami tidak yakin apakah Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Presiden Trump akan meninggalkan kami di luar negeri atau meninggalkan kami saat kami mendarat di tanah Amerika,” katanya.

”Kami telah diberi tahu bahwa tidak ada uang untuk membantu keluarga AS yang sedang menunggu kelahiran bayi untuk dimukimkan kembali di Amerika Serikat,” lanjut karyawan itu.

Putusan tersebut menjadi kemunduran terbaru bagi pemerintahan Trump. Bantuan AS yang sebagian besar disalurkan melalui lembaga ini mencapai nilai 72 miliar dollar AS pada tahun fiskal 2023. Anggaran ini diperuntukkan bagi program kesehatan, termasuk kesehatan perempuan di zona konflik hingga akses ke air bersih, perawatan HIV/AIDS, serta sektor lain, seperti keamanan energi dan program-program antikorupsi. (AP/Reuters)