Cekcok Turki-AS Menghangat, Isu Kurdi Suriah Jadi Benturan Kepentingan Mereka

DAMASKUS, KAMIS — Turki dan Amerika Serikat saling melempar komentar soal Suriah selama beberapa waktu terakhir. Cekcok diplomatik itu terjadi di tengah upaya pendekatan dua negara tersebut kepada pemerintah transisi Suriah.

Setelah rezim Presiden Bashar al-Assad yang didukung Rusia dan Iran tumbang, apakah kini Suriah menjadi medan perebutan pengaruh antara AS dan Turki?

Pada Rabu (18/12/2024) waktu setempat, Turki menyangkal pernyataan Presiden terpilih AS Donald Trump yang menyebutkan penggulingan Presiden Bashar al-Assad sebenarnya adalah pengambilalihan kekuasaan oleh Ankara.

”Kami tidak akan menyebutnya pengambilalihan kekuasaan karena akan menjadi kesalahan besar untuk menyajikan apa yang telah terjadi di Suriah (dengan istilah tersebut),” kata Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, seperti dikutip dari media Al Jazeera.

Menurut Fidan, bagi rakyat Suriah, peristiwa tersebut bukanlah pengambilalihan kekuasaan. ”Saya pikir, jika memang ada pengambilalihan kekuasaan, itu keinginan rakyat Suriah yang sedang mengambil alih sekarang ini,” ujarnya.

Pernyataan Fidan itu merupakan tanggapan atas pernyataan Trump yang dilontarkan, Senin (16/12/2024), di Mar-a-Lago, Florida, AS. ”Orang-orang yang masuk (ke Suriah) dikendalikan oleh Turki dan itu tidak apa-apa,” kata Trump.

Saat itu Trump mengatakan, Turki sangat cerdas, dengan melakukan pengambilalihan kekuasaan yang tak bersahabat tanpa menghilangkan banyak nyawa.

Ia juga menilai Turki merupakan kunci masa depan Suriah. Sebelumnya, Trump sempat mengatakan konflik di Suriah bukan masalah AS.

Bukan dominasi Turki, bukan dominasi Iran, bukan dominasi Arab, tetapi kerja sama harus menjadi hal yang penting. (Menlu Turki Hakan Fidan)

Sejak hari-hari awal pemberontakan anti-Assad yang meletus pada tahun 2011, Turki dipandang sebagai pendukung utama oposisi dalam melawan pemerintahan Assad. Negara itu telah menampung para pembangkang politik serta jutaan pengungsi Suriah. Turki juga mendukung kelompok oposisi yang memerangi tentara pemerintah Assad.

Fidan mengatakan, tidak tepat jika menganggap Turki sebagai kekuatan yang akan memerintah Suriah di masa depan. ”Saya pikir itu adalah hal terakhir yang ingin kita lihat terjadi,” ujarnya.

Sebab, kata Fidan, Turki telah mengambil pelajaran besar dari budaya dominasi dalam kondisi Timur Tengah selama ini. Menurut dia, budaya dominasi itu sendiri telah menghancurkan kawasan tersebut.

Oleh sebab itu, ujar Fidan, alih-alih mencari dominasi di wilayah lain, Turki mencari kerja sama. ”Oleh karena itu, bukan dominasi Turki, bukan dominasi Iran, bukan dominasi Arab, tetapi kerja sama harus menjadi hal yang penting,” kata Fidan.

Menurut Fidan, solidaritas Turki dengan rakyat Suriah tidak boleh dianggap atau didefinisikan seolah-olah Turki benar-benar memerintah Suriah. Ia menilai cara pandang itu salah.

Dalam wawancara yang sama, Fidan juga memperingatkan agar para penguasa baru Suriah mengatasi masalah pasukan Kurdi. Selama ini, Ankara menyebut milisi Kurdi sebagai teroris.

”Sekarang ada pemerintahan baru di Damaskus. Saya pikir, ini adalah perhatian utama mereka sekarang,” kata Fidan.

Ia mengatakan, jika pemerintah baru Suriah menangani masalah Kurdi dengan benar, tidak ada alasan bagi Turki untuk campur tangan.

Selama ini beredar kabar bahwa Turki akan melancarkan serangan terhadap kota perbatasan Kobane atau Ain al-Arab yang dikuasai Kurdi.

Saksi mata setempat mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah tentara yang berpatroli di sisi perbatasan Turki. Meski demikian, tidak terlihat aktivitas militer yang di luar kondisi biasa.

Sejak 2016, Ankara telah menggelar beberapa operasi terhadap pasukan Kurdi. Kelompok-kelompok yang didukung Turki juga telah merebut beberapa kota yang dikuasai Kurdi di Suriah utara dalam beberapa pekan terakhir. Pasukan Kurdi mendapat dukungan dari AS.

Fidan juga mendorong komunitas internasional untuk mengeluarkan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dari daftar organisasi teroris. Kelompok HTS memimpin serangan yang menggulingkan Assad dan sekarang memimpin pemerintahan transisi Suriah.

”Saya pikir sudah saatnya bagi masyarakat internasional mulai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghapus nama mereka dari daftar terorisme,” kata Fidan.

Sebab, ia menilai HTS telah mengambil langkah besar untuk memisahkan diri dari Al-Qaeda dan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).

Negara-negara Eropa masih terlihat tak yakin dengan langkah pendekatan terhadap kelompok HTS.

Kebimbangan sikap Barat ini terlihat dari komunikasi yang telah dilakukan dengan pemerintah transisi Suriah, tetapi menegaskan HTS tetap ada dalam daftar organisasi teroris mereka. Hal ini, antara lain, diutarakan Inggris dan Uni Eropa.

Turki juga memasukkan HTS sebagai kelompok teroris meskipun telah menjalin hubungan kerja sama dengan kelompok tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah melakukan perundingan terkait Suriah dalam lawatannya ke Jordania pekan lalu. Blinken juga telah melakukan kontak langsung dengan kelompok oposisi Suriah yang menggulingkan Assad.

Pertemuan tersebut terjadi saat kekuatan regional dan global tengah berebut pengaruh di Suriah. ”Para diplomat tinggi dari Amerika Serikat, Turki, Uni Eropa, dan negara-negara Arab telah sepakat bahwa pemerintahan baru di Suriah harus menghormati hak-hak minoritas,” kata Blinken setelah perundingan itu.

Blinken mengatakan, kelompok di Suriah telah menyetujui komunike bersama yang menyerukan pemerintahan yang inklusif dan representatif, menghormati hak-hak minoritas, dan tidak menawarkan basis bagi kelompok teroris.

”Pernyataan bersama tersebut juga menegaskan dukungan penuh untuk persatuan, integritas teritorial, dan kedaulatan Suriah,” kata Blinken.

Namun, sejak Assad digulingkan, Israel dinilai tak menghormati integritas teritorial Suriah. Tak lama setelah Assad terguling, Tel Aviv telah mengirim militer untuk menduduki zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan yang merupakan wilayah Suriah. Pendudukan itu tanpa batas waktu yang jelas.

”Perjanjian hari ini mengirimkan pesan kepada otoritas sementara dan pihak baru di Suriah, tentang prinsip-prinsip yang penting untuk mengamankan dukungan dan pengakuan yang sangat dibutuhkan,” kata Blinken.

Blinken juga mengatakan, pejabat AS kini telah melakukan kontak langsung dengan HTS. Dalam pertemuan, AS mendesak mereka dan kelompok oposisi lainnya untuk membantu menemukan jurnalis AS, Austin Tice, yang ditahan di Suriah pada tahun 2012.

Negara tetangga Suriah, Jordania, menjadi tuan rumah pertemuan yang berlangsung di Aqaba itu. Rusia dan Iran, yang merupakan pendukung utama Assad, tidak diundang.

Selain dihadiri Blinken dan Fidan, pertemuan itu juga dihadiri Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pedersen dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas. Hadir pula sejumlah menteri luar negeri dari Jordania, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar.

Mereka bertemu di sekitar meja bundar di wisma tamu Pemerintah Jordania. Namun, tidak ada perwakilan Suriah di meja itu.

Secara terpisah, para diplomat Arab telah menyatakan seruan agar transisi politik Suriah berlangsung damai dan inklusif yang mengarah pada pemilihan umum dan konstitusi baru.

Para diplomat Arab yang menghadiri pembicaraan tersebut mengatakan, mereka mencari jaminan dari Turki bahwa Turki mendukung hal ini. Mereka berharap Turki juga mencegah pemisahan Suriah berdasarkan garis sektarian.

Turki dan Amerika Serikat adalah sama-sama anggota NATO. Keduanya juga memiliki kepentingan yang bertentangan di Suriah. Turki mendukung kelompok-kelompok oposisi yang memerangi Kurdi di Suriah utara. Sementara AS mendukung milisi Kurdi, Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Kedua kelompok itu bentrok setelah penggulingan Assad.

Kelompok SDF menguasai beberapa ladang minyak terbesar di Suriah. Kelompok ini adalah sekutu utama AS melawan milisi NIIS. Kelompok ini dipelopori oleh milisi YPG, yang dianggap Ankara sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

PKK telah memerangi negara Turki selama 40 tahun. Organisasi itu dilarang di Turki.

Kepada pejabat Turki selama kunjungan di Ankara pada Kamis dan Jumat pekan lalu, Blinken mengatakan bahwa munculnya kembali NIIS harus dicegah. Untuk itu, SDF tidak boleh terganggu dari perannya dalam mengamankan kamp-kamp yang menampung para pejuang NIIS.

Pejabat delegasi AS mengatakan, para pemimpin Turki sudah setuju. Namun, dalam wawancara dengan televisi Turki, Fidan mengatakan bahwa pemberantasan YPG adalah target strategis Turki dan mendesak para komandan kelompok tersebut untuk meninggalkan Suriah. (AP/AFP/REUTERS)