COP30 Dorong Isu Perkotaan Masuk dalam Agenda Iklim Global

JAKARTA, KOMPAS — Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim Ke-30 atau COP30 yang berlangsung di Belem, Brasil, turut mendorong isu perkotaan untuk masuk dalam inti agenda iklim global. Di sisi lain, perlu juga mendorong integrasi antara agenda perkotaan dan lingkungan serta mengakui peran penting kota dalam menghadapi perubahan iklim.

Hal tersebut merupakan salah satu poin penting yang ditekankan dalam penutupan Pertemuan Tingkat Menteri tentang Urbanisasi dan Perubahan Iklim yang digelar pada Selasa (11/11/2025) waktu Belem atau Rabu (12/11/2025) pagi waktu Jakarta.

Pertemuan itu diselenggarakan oleh Presidensi COP30, Kementerian Kota Brasil, dan Program Permukiman Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-Habitat). Hadir pula dalam pertemuan itu Gubernur California (Amerika Serikat) Gavin Christopher Newsom dan Gubernur Para (Brasil) Helder Barbalho yang mewakili pendekatan tata kelola multilevel.

Dalam pertemuan itu, Presiden COP30 Andre Correa do Lago menyampaikan pentingnya menempatkan kota sebagai pusat negosiasi iklim dengan penekanan khusus pada upaya adaptasi. Sebab, penanganan dampak krisis iklim membutuhkan aksi terkoordinasi di semua tingkatan pemerintahan sehingga pelaksanaan kebijakan iklim lebih efektif.

”Isu mitigasi selama ini kerap mendapat perhatian lebih besar dibandingkan adaptasi. Padahal, ketika pembahasan kembali menyentuh wilayah perkotaan dan pemerintahan lokal, adaptasi menjadi persoalan paling mendasar untuk segera ditangani,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kota Brasil Jader Barbalho Filho menyoroti pentingnya pembiayaan untuk langkah adaptasi. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah daerah berada di garis depan yang secara langsung merasakan dampak krisis iklim dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Filho, berbagai tujuan yang dibahas di Belem hanya dapat dicapai melalui partisipasi efektif dari pemerintah negara bagian dan kota. Oleh karena itu, semua pihak dan setiap negara perlu menempatkan isu perkotaan pada agenda iklimnya masing-masing.

Dalam pertemuan tersebut, UN-Habitat turut meluncurkan studi berjudul ”Urban Content in NDC 3.0: A Global Overview for COP30”. Laporan tersebut menunjukkan dokumen kontribusi nasional penurunan emisi (NDC) terbaru memuat lebih dari dua kali lipat informasi tentang kota dibandingkan rencana sebelumnya.

Laporan itu juga menyoroti NDC yang mulai beralih dari tahap perencanaan menuju tahap pelaksanaan di tingkat kota, dengan penekanan pada tata kelola multilevel.

Komunitas internasional kini juga semakin mendorong integrasi antara agenda perkotaan dan lingkungan, serta mengakui peran penting kota dalam menghadapi perubahan iklim.

Direktur Eksekutif UN-Habitat Anaclaudia Rossbach menyatakan, para pemangku kepentingan di tingkat lokal berperan penting dalam pelaksanaan perjanjian iklim. Tujuan Perjanjian Paris tak akan tercapai tanpa aksi iklim di tingkat lokal, perkotaan, dan multilevel, serta tanpa komitmen para gubernur, wali kota, dan komunitas.

Isu mitigasi selama ini kerap mendapat perhatian lebih besar dibandingkan adaptasi. Padahal, ketika pembahasan kembali menyentuh wilayah perkotaan dan pemerintahan lokal, adaptasi menjadi persoalan paling mendasar untuk segera ditangani.

”Menjamin perumahan yang layak bagi semua, mentransformasi setiap permukiman informal di dunia, dan mencapai urbanisasi berkelanjutan tidak akan mungkin tercapai tanpa aksi iklim yang menyeluruh,” ungkapnya.

Ketidakhadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada COP30 membuat Gubernur California Gavin Newsom menjadi pusat perhatian. Dalam forum itu, Newsom melancarkan kritik tajam terhadap kebijakan bahan bakar fosil yang didukung Trump dan menuduh lawan politiknya itu mengabaikan tanggung jawab moral terhadap krisis iklim.

Ia menilai Trump bertindak bodoh dan memalukan karena dua kali menarik AS keluar dari Perjanjian Paris serta mendukung industri minyak besar. Newsom menegaskan, AS akan kembali bergabung dengan kesepakatan iklim global jika pemerintahan Demokrat kembali berkuasa di negara tersebut.

Meski aktif di berbagai sesi, para pemimpin daerah seperti Newsom tidak memiliki peran langsung dalam negosiasi resmi COP30. Pertemuan puncak yang dibuka Senin lalu itu masih berfokus pada seruan agar negara-negara mempertahankan arah aksi iklim global.

Kendati tidak duduk di meja perundingan, negara bagian dan kota di AS dinilai tetap memiliki kekuatan nyata. Laporan Universitas Maryland menunjukkan, jika pemerintah daerah meningkatkan upaya iklimnya dan AS kembali dipimpin presiden yang prolingkungan pada 2028, emisi nasional dapat turun lebih dari 50 persen pada 2035.

Namun, sejumlah pihak meragukan efektivitas langkah di tingkat lokal jika tak mendapat dukungan dari pemerintah federal. Bahkan, Partai Republik yang dipimpin Trump mengesahkan undang-undang untuk mengakhiri lebih cepat insentif pajak bagi energi bersih. Kebijakan tersebut dinilai akan menghentikan pengembangan energi terbarukan.

Menanggapi hal itu, Newsom menyerukan agar negara-negara tetap tegas menghadapi tekanan politik dari Pemerintah AS yang dipimpin Trump. Ia mengingatkan, kepemimpinan Trump hanya bersifat sementara sehingga komunitas global tak boleh tunduk pada keputusan politik jangka pendek.

Gubernur New Mexico Michelle Lujan Grisham juga mengakui keterbatasan dari pemerintah daerah yang tidak bisa turut serta langsung dalam meja perundingan. Namun, ia tetap melihat pentingnya keterlibatan pemimpin daerah dalam negosiasi iklim global.

”Pertemuan kami dengan para pejabat PBB dan negara lain bertujuan untuk menunjukkan kami siap berkontribusi dan mendorong representasi yang lebih nyata. Pemerintah daerah tetap berperan penting dalam pengendalian perubahan iklim, baik ketika pemerintah federal turun tangan maupun saat tidak aktif,” ungkapnya.