Crimea di Ujung Pertaruhan Kesepakatan Damai Ukraina-Rusia

WASHINGTON DC, SENIN — Kesepakatan perdamaian antara Ukraina dan Rusia berada di ujung tanduk. Amerika Serikat mulai meragukan keberhasilan negosiasi. Topik Crimea masih menjadi ganjalan utama agar kedua belah pihak mencapai mufakat.

Langkah AS sebagai mediator terus terganjal. Presiden AS Donald Trump mendapati Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy kukuh menolak penyerahan Crimea sebagai konsesi teritorial, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin terus melancarkan serangan mematikan ke Kyiv.

”Saya ingin dia berhenti menembak, duduk, dan menandatangani kesepakatan. Kami memiliki batasan kesepakatan, saya yakin, dan saya ingin dia menandatanganinya,” kata Trump menanggapi pertanyaan ekspektasinya terhadap Putin, Minggu (27/4/2025).

Senada, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menekankan, pekan ini akan menjadi ”pekan yang sangat kritis” bagi Gedung Putih untuk memutuskan apakah harus terus berusaha. Sebab, ada alasan untuk bersikap optimistis, tetapi juga bersikap realistis.

”Kami sudah dekat, tetapi belum cukup dekat. Sepanjang proses ini, yang penting adalah menentukan, apakah kedua belah pihak benar-benar menginginkan perdamaian dan seberapa dekat atau seberapa jauh mereka setelah 90 hari upaya di sini. Itulah yang ingin kami tentukan pekan ini,” tutur Rubio kepada NBC.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan, Rubio telah berbincang dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov, Minggu (27/4/2025). Lewat sebuah pernyataan, keduanya menekankan ”pentingnya mengonsolidasikan prasyarat yang muncul untuk memulai negosiasi guna menyepakati jalur yang dapat diandalkan menuju perdamaian berkelanjutan jangka panjang.”

Jika tidak ada kemajuan yang cepat, AS bisa saja melepaskan perannya sebagai perantara. Trump mengindikasikan akan memberi waktu dua minggu atau lebih.

Walaupun rincian kesepakatan perdamaian belum keluar, Washington telah mengusulkan pembekuan garis depan dan pengakuan kendali Rusia atas Crimea sebagai salah satu poin kesepakatan. Rusia telah menguasai sekitar 20 persen wilayah Ukraina, termasuk Crimea yang merupakan semenanjung strategis di sepanjang Laut Hitam di Ukraina selatan.

Trump dan Zelenskyy kembali bertemu menjelang pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Sabtu (26/4/2025). Menurut Trump, pertemuan itu berjalan lancar. Sehari kemudian, Trump berpikir Zelenskyy mau menyerahkan Crimea.

Taktik itu merupakan cara untuk menekan Zelenskyy agar menyerahkan wilayah tersebut. Zelenskyy telah beberapa kali menolak. Apabila setuju, dia sama saja melakukan bunuh diri politik dengan melakukan pengkhianatan tingkat tinggi.

Para pejabat Ukraina juga kaget atas proposal AS, contohnya Oleksandr Merezhko dari Partai Pelayan Rakyat (SN). Sekalipun ada anggota parlemen Ukraina yang mempertimbangkan gagasan itu, akan terjadi perdebatan hukum yang berlarut-larut. Penyerahan Crimea membutuhkan perubahan konstitusi Ukraina dan pemungutan suara nasional.

”Itulah sebabnya Rusia mendorongnya karena mereka tahu itu tidak mungkin dicapai. Apa pun yang terkait dengan perubahan konstitusional memberi banyak ruang kebijakan dan komunikasi publik bagi Rusia. Hanya ini yang mereka inginkan,” tutur Tymofiy Mylovanov, Presiden Sekolah Ekonomi Kyiv.

Tidak seperti konsesi teritorial, penyerahan formal akan melepaskan Crimea secara permanen. Harapan Ukraina untuk merebut kembali di masa depan akan pupus.

Jajak pendapat menunjukkan, masyarakat Ukraina umumnya memahami wilayah itu harus menjadi bagian dari gencatan senjata. Sebab, tidak ada cara untuk merebutnya kembali secara militer. Namun, publik beranggapan konsesi itu tidak permanen.

Selain itu, penyerahan permanen bukan langkah yang populer. Warga Ukraina yang tinggal di bawah pendudukan Rusia berharap untuk bebas atau bersatu kembali dengan keluarga suatu hari nanti. Pengorbanan nyawa puluhan ribu militer jadi sia-sia.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Korea Utara mengonfirmasi telah mengirim pasukan ke Rusia, Senin (28/4/2025). Kantor berita KCNA melaporkan, pasukan itu membantu Moskwa merebut kembali wilayah Kursk yang sempat dikuasai Ukraina lewat serangan mendadak, tahun lalu.

Komisi Militer Pusat Korea Utara mengatakan, pengiriman tentara itu berdasarkan perjanjian pertahanan bersama yang ditandatangani oleh Pemimpin Korut Kim Jong Un dan Putin pada Juni 2024. Kedua negara wajib memberi bantuan militer segera jika salah satu diserang.

”Pengerahan pasukan itu membebaskan wilayah Kursk bekerja sama dengan angkatan bersenjata Rusia. Mereka yang berjuang demi keadilan semuanya adalah pahlawan dan perwakilan kehormatan Tanah Air,” kata Kim Jong Un.

Pernyataan Korut tidak menyebutkan berapa banyak pasukan yang dikirim atau tewas. Kim hanya berjanji akan membuat monumen peringatan bagi prajurit yang gugur dan lebih memperhatikan keluarga dari prajurit yang ikut berperang.

Moskwa turut mengafirmasi pernyataan Korut untuk kali pertama. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia Valery Gerasimov memuji ”kepahlawanan” tentara Korut dalam kampanye Kursk.

Badan intelijen Korea Selatan, AS, dan Ukraina telah lama melaporkan, Korut mengirim 10.000-12.000 tentara untuk Rusia musim gugur lalu. Pengiriman ini merupakan partisipasi pertama Pyongyang dalam konflik bersenjata besar sejak berakhirnya Perang Korea 1950-1953.

Pada Maret 2025, militer Korsel mengatakan, sekitar 4.000 tentara Korut terluka atau tewas dalam perang Ukraina-Rusia. Korsel juga menduga, Korut mengirim sekitar 3.000 pasukan tambahan ke Rusia, awal 2025.

Sejauh ini, Zelenskyy membantah Ukraina telah mundur dari Kursk karena telah direbut kembali Rusia. Jika terkonfirmasi, kemenangan Rusia di Kursk akan menghilangkan pengaruh utama Ukraina dalam negosiasi kesepakatan damai. (AP/AFP/Reuters)