Dalam Jangka Panjang, Pengiriman Talenta Berpendidikan ke Luar Negeri Mengakselerasi Kemajuan Bangsa

Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan adalah keniscayaan bagi kemajuan peradaban bangsa. Kebijakan investasi kualitas SDM jangka panjang ini memerlukan dukungan anggaran yang konsisten dan cenderung terus meningkat. Lantas, dengan kebijakan efisiensi yang ditempuh pemerintah saat ini, apakah rencana pengembangan SDM nasional akan terganggu?

Baru-baru ini, melalui Surat Edaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Instruksi Kebijakan Efisiensi di Lingkungan Kemendiktisaintek, pemerintah menargetkan anggaran pendidikan, termasuk anggaran riset dan beasiswa, sebagai pos pengeluaran yang harus diefisienkan. Surat edaran ini sejalan dengan Instruksi Presiden No 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan tersebut sangat dilematis untuk dilakukan di ranah pendidikan. Pasalnya, pemangkasan ini turut menyasar pos kegiatan yang bersentuhan dengan peningkatan kualitas SDM, misalnya anggaran pendidikan, riset, dan beasiswa. Jadi, tak hanya menyasar belanja nonproduktif yang memang bersifat tidak krusial dalam rencana program belanja kegiatan.

Dalam siniar bersama Good News From Indonesia (GNFI), Wakil Mendiktisaintek Stella Christie menyebutkan, banyak pembuat kebijakan merasa bahwa uang yang dipakai untuk riset merupakan pengeluaran atau belanja. Hasilnya, investasi hanya ditujukan pada perusahaan rintisan (start up). Padahal, tingkat keberhasilan start up di Indonesia pun masih rendah.

Langkah itu relatif berbeda dengan China. Negara ini memiliki semangat besar dalam membangun kualitas SDM-nya dalam jangka panjang. China sangat concern terhadap pembangunan sektor pendidikan untuk dapat bersaing dengan negara-negara maju di dunia. Dapat dikatakan, meskipun China masih masuk kategori negara emerging market, kualitas SDM dan karya-karya produknya mampu bersaing dan bahkan mengungguli negara-negara yang lebih maju.

Salah satu upaya yang dilakukan China untuk membangun SDM unggul negaranya adalah dengan mengirim talenta ke luar negeri melalui program beasiswa ataupun sponsorship. Salah satu negara tujuan studi pelajar China adalah negara adikuasa dunia, Amerika Serikat. Hal ini seiring dengan semangat China untuk mampu bersanding dengan AS sehingga perlu mengadopsi dan mengembangkan ilmu yang didapat dari negara maju itu.

Berdasarkan laporan International Education Exchange (IEE) AS, China merupakan negara dengan pengirim pelajar internasional terbesar kedua setelah India. Jumlah pelajar China di AS pada 2023-2024 mencapai 24,6 persen dari total pelajar internasional di ”Negeri Paman Sam” itu.

Pengiriman pelajar tersebut sudah berlangsung sejak beberapa tahun silam sehingga lambat laun dampaknya juga terasa di China. Kini, ”Negeri Tirai Bambu” tampil sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Selain itu, China kian identik dengan inovasi sektor manufaktur, inovasi teknologi, hingga perkembangan kecerdasan buatan yang selama ini dipimpin oleh AS beserta negara-negara sekutunya.

Selain berkontribusi secara langsung bagi pembangunan nasional, diaspora di luar negeri dapat membuka peluang diplomasi berbasis pendekatan soft power melalui pendidikan. Hal ini dapat terjadi karena para pelajar yang dikirim ke luar negeri dapat berperan sebagai agen diplomasi yang memperkenalkan budaya ataupun potensi yang dimiliki negara asalnya.

Dalam jangka panjang, diplomasi melalui pendidikan dapat berperan dalam membentuk hubungan internasional di masa depan. Pada konteks ini, individu yang ditemui ketika mengenyam pendidikan di negara lain bisa saja menjadi tokoh strategis di negara asalnya di kemudian hari sehingga dapat membuka peluang kolaborasi dan kemitraan antarnegara di masa depan.

Salah satu negara yang telah menggunakan pendekatan diplomasi pendidikan secara masif adalah AS dan Inggris. Meski demikian, concern AS dan Inggris bukan pada pengiriman mahasiswa ke luar negeri, melainkan pada penerimaan mahasiswa asing dalam jumlah besar.

Menurut data Institute of International Education (IIE), jumlah mahasiswa internasional di AS mencapai 948.519 orang. Hal ini menempatkan AS sebagai negara teratas di dunia dengan jumlah mahasiswa internasional terbanyak secara global. Selanjutnya, Inggris menyusul dengan jumlah mahasiswa asing 633.910 orang.

Pada tahun 2001, Menteri Luar Negeri ke-65 AS Colin L Powell menyampaikan pidato dalam rangka Pekan Pendidikan Internasional. Ia mengatakan, ”I can think of no more valuable asset to our country than the friendship of future world leaders who have been educated here.” Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya pertemanan antara mahasiswa domestik dan mahasiswa asing di AS yang dapat membuka peluang kerja sama masa depan.

Hal ini dapat terlihat dari beberapa tokoh ternama yang pernah mengenyam pendidikan di AS. Beberapa di antaranya Tony Blair (PM Inggris), Emmanuel Macron (Presiden Perancis), Benazir Bhutto (PM Pakistan), Ban Ki-moon (Sekjen PBB dari Korea Selatan), dan Margaret Thatcher (PM Inggris). Selain itu, ada sejumlah tokoh politisi dan teknokrat berpengaruh di Indonesia, seperti Soemitro Djojohadikusumo, Emil Salim, Gita Wirjawan, Chatib Basri, Dino Patti Djalal, Sri Mulyani, dan lain-lain.

Fokus AS dalam sektor pendidikan turut mendorong lahirnya kampus-kampus top dunia sehingga secara tidak langsung berdampak pada kemajuan ekonomi nasional. Hal ini karena kampus-kampus di AS, terutama yang termasuk dalam Ivy League, menjadi sasaran banyak mahasiswa internasional di dunia.

Mereka yang berhasil diterima di kampus-kampus tersebut, baik melalui pendanaan pribadi maupun beasiswa dari pemerintah dan swasta, membayar biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan mahasiswa domestik.

Data Open Doors yang dipublikasi oleh IIE menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi langsung mahasiswa internasional di AS tahun 2023 mencapai 43,83 miliar dollar AS. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya 40,1 miliar dollar AS.

Lebih lanjut, NAFSA (badan yang mempromosikan pendidikan internasional) menemukan bahwa keberadaan mahasiswa internasional telah menciptakan peluang pekerjaan pada sejumlah sektor di AS. Di antaranya, bidang pendidikan tinggi 51 persen, akomodasi 19 persen, makanan 12 persen, retail 10 persen, dan asuransi kesehatan 2 persen.

Sejumlah data itu menunjukkan bahwa mahasiswa internasional memiliki peran penting dalam perekonomian nasional AS. Dalam hal ini, manfaat keberadaan mahasiswa internasional tidak hanya menciptakan peluang diplomasi dan keterampilan tinggi bagi negara pengirim, tetapi juga kontribusi ekonomi bagi negara penerima mahasiswa tersebut.

Di Asia, China merupakan salah satu negara yang dinilai berhasil menyerap ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh AS melalui pengiriman mahasiswa internasional, terutama pada bidang-bidang berbasis sains, technology, engineering, and  mathematics (STEM).

Salah satu indikasi kemajuan China dari akseleratifnya pendidikan di negara itu adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di dunia. Nilai produk domestik bruto (PDB)-nya terus membesar dan menempati urutan kedua di dunia setelah AS. Bahkan, sejak tahun 2010, China merupakan negara eksportir terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 120 negara mitra dagang secara global.

Selanjutnya, dilihat dari segi produktivitas dan kualitas riset bidang sains, China pun telah melampaui AS pada tahun 2022. Hal ini berdasarkan pelacakan Nature Index yang menunjukkan China memiliki 19.373 artikel ilmiah dibandingkan AS sebanyak 17.610 artikel. Pada bidang teknologi, China juga telah memiliki pusat teknologi Shenzhen yang dinilai mirip dengan Silicon Valley di AS.

Keberhasilan China tersebut salah satunya ditopang oleh program pemerintah yang mendorong mobilitas pelajar dan pekerja untuk studi ataupun berkarier di luar negeri. Salah satunya melalui program Go Out Policy pada tahun 2000-an dan program beasiswa China Scholarship Council (CSC).

Langkah China berupa pengiriman talenta untuk bekerja ataupun belajar di luar negeri perlu diadopsi oleh Indonesia. Pasalnya, jika dilihat dari proporsi penerima beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) luar negeri, jumlahnya masih relatif kecil. Laporan tahunan LPDP 2023 menunjukkan bahwa per tahun 2023, dari total 9.964 penerima beasiswa LPDP, 40,6 persen merupakan penerima beasiswa LPDP luar negeri. Mayoritas sisanya merupakan penerima beasiswa LPDP kampus domestik.

Jika dikerucutkan pada negara tujuan pendidikan penerima beasiswa LPDP, AS merupakan salah satu negara yang jumlahnya minim. Data yang dirilis oleh Open Doors IEE menunjukkan, komposisi pelajar Indonesia di AS hanya 0,7 persen. Jumlah tersebut masih jauh dari beberapa negara Asia lain, seperti Korea Selatan sebanyak 3,8 persen, Taiwan 2,1 persen, dan Vietnam 2,0 persen. Padahal, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk sangat besar sehingga mengindikasikan proporsi pendidikan tinggi Indonesia yang mampu menembus AS sangatlah minim.

Masih banyak pekerjaan rumah Indonesia terkait peningkatan kualitas pendidikan tinggi anak bangsa. Salah satunya, talenta-talenta unggul ini harus mampu terserap di pasar kerja dengan kualitas pekerjaan dan penghasilan yang layak, sepadan dengan mutu SDM-nya. Sayangnya, lapangan pekerjaan di Indonesia sangatlah terbatas sehingga menimbulkan persoalan bagi kualitas kehidupan para talenta unggul itu.

Jadi, banyaknya mahasiswa yang bersekolah di luar negeri, terutama dari program beasiswa pemerintah, sejatinya juga menimbulkan persoalan dilematis. Negara belum mampu menjamin bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang sepadan dengan kualitasnya. Hal inilah yang terkadang mendorong para mahasiswa yang bersekolah di luar negeri untuk berkarya di mancanegara daripada di Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia perlu merancang program untuk menarik kembali talenta-talenta unggul di luar negeri yang sudah selesai studi ataupun sedang bekerja di luar negeri. Harapannya, SDM unggul itu mau kembali dan terserap di pasar kerja domestik sehingga mengakselerasi kemajuan bangsa.

Langkah tersebut telah dilakukan China melalui program Thousand Talents yang ditujukan bagi ilmuwan, akademisi, dan profesional berbakat untuk bekerja di China. Bahkan, China pun menawarkan insentif berupa pendanaan riset, gaji tinggi, fasilitas akademik, sampai dengan akses penuh pada jaringan industri.

Dalam riset yang dilakukan oleh Annalee Saxenian (2001) berjudul ”Transnational Communities and the Evolution of Global Production Networks: The Cases of Taiwan, China, dan India”, penarikan kembali diaspora China di luar negeri, terutama AS, merupakan bagian dari brain circulation, yaitu perputaran talenta di luar negeri ke negara asal untuk menggunakan ilmu dan pengalaman yang didapatkan di negara-negara maju. Adapun brain circulation ini dinilai sebagai kunci keberhasilan percepatan ekonomi dan industri di China serta sejumlah negara Asia lain, seperti Vietnam, India, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang.

Pekerjaan rumah berikutnya bagi Indonesia dalam mendorong mobilitas talenta untuk bekerja ataupun belajar di luar negeri adalah kemampuan berbahasa asing. Secara umum, kemampuan bahasa internasional, yakni bahasa Inggris, masih sangat rendah.

Padahal, kemampuan berbahasa Inggris merupakan kemampuan dasar yang menjadi modal awal dalam kualifikasi pengiriman talenta ke luar negeri, baik untuk kuliah, bekerja, kursus internasional, pertukaran pelajar, maupun berbagai program internasional lainnya.

Dalam laporan Education First EPI, indeks kecakapan bahasa Inggris Indonesia hanya menduduki peringkat ke-79 dari 113 negara di dunia. Oleh karena itu, kemampuan bahasa Inggris Indonesia masuk dalam klasifikasi ”kecakapan rendah”.

Oleh karena itu, pemerintah perlu kembali melakukan penyesuaian kurikulum nasional. Dalam hal ini, Indonesia dapat mulai mengadopsi model kurikulum internasional pada tingkat pendidikan dasar, menengah, atas, maupun tinggi. Pasalnya, kurikulum pendidikan akan sangat memengaruhi keterampilan berbahasa sehingga perlu membentuk ekosistem pendidikan yang membuka ruang interaksi berbahasa asing.

Sejatinya, memfasilitasi talenta-talenta Indonesia untuk belajar di luar negeri merupakan langkah positif dalam percepatan pembangunan nasional. Dalam hal ini, anggaran yang dialokasikan untuk talenta tersebut perlu dilihat sebagai investasi yang akan menghasilkan return of investment jangka panjang. Pasalnya, keberadaan talenta Indonesia di luar negeri dapat membentuk koneksi global. Selain itu, sebagai sarana diplomasi dan keterampilan tingkat tinggi yang dapat menjadi modal ekonomi melalui skema brain circulation.

(Litbang Kompas)