Dalam Kondisi Ekonomi Tertekan, Mengapa Kelas Menengah Paling Terengah-engah?

Kelas Menengah yang Terengah-engah

Hasil survei Litbang Kompas pada pertengahan April lalu merekam setidaknya 43-50 persen responden di tiap-tiap kelas ekonomi mengaku kondisi ekonomi keluarga mereka tidak menentu (unsettled). Sebanyak 4-5 persen lainnya menggambarkan keadaan yang penuh gejolak (turbulent), serta 3-6 persen responden menyatakan ekonomi rumah tangga mereka kritis (stormy).

Lebih dari separuh, bahkan menembus angka 62 persen, kelas ekonomi menengah hingga bawah menyatakan finansial mereka belum siap jika skenario itu terjadi di masa mendatang.

Pada kelas ekonomi menengah bawah, kelompok terbesar responden mengaku penghasilan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Hanya 10-17 persen yang pendapatannya berlebih sehingga mungkin bisa dialokasikan untuk mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang.

Naasnya, lebih dari seperempat responden kelompok menengah sampai bawah justru pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apalagi, lebih dari sepertiga responden dari kelompok ini yang status ikatan kerjanya kontrak alias tidak tetap. 

Sementara itu, menunggu uluran tangan pemerintah melalui bansos juga tidak sepenuhnya bisa diharapkan bagi kalangan menengah. Pasalnya, distribusi bansos kini diperketat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai amanat bahwa bantuan sengaja didesain untuk kelompok miskin dan rentan. Hal itu memang semestinya dilakukan agar bansos terdistribusi tepat sasaran.

Akan tetapi, tidak bisa dimungkiri, ruang jaring pengaman untuk kelas menengah minim, bahkan hampir tidak ada. Status ”tanggung” pada kelompok ini masih terus melekat. Tidak tergolong miskin untuk mendapatkan bantuan, tetapi juga tidak punya cukup modal untuk mempersiapkan finansial hingga jangka panjang, atau bahkan kebutuhan harian saat ini.

Dompet Cekak Seiring Kenaikan Harga-harga

Kondisi ini menjadi sangat menantang di tengah biaya ekonomi yang kian tinggi. Terindikasi dari angka inflasi yang kembali naik pada Mei 2026 menjadi 3,08 persen secara tahunan dari sebelumnya 2,42 persen.

Inflasi pada Mei 2026 itu terjadi di seluruh komponen utama. Komponen inti mengalami dan menyumbang inflasi terbesar, kemudian, disusul dengan komponen harga yang diatur pemerintah (administered price) dan harga pangan bergejolak (volatile food).

BPS mencatat, tingkat inflasi bensin pada Mei 2026 sebesar 0,49 persen, tarif angkutan udara 2,75 persen, dan solar 4,72 persen. Sementara tingkat inflasi pelumas/oli mesin sebesar 3,85 persen dan pemeliharaan kendaraan 0,7 persen.

Selain itu, komponen pangan bergejolak juga mengalami inflasi bulanan sebesar 0,22 persen dengan andil inflasi sebesar 0,04 persen. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi tersebut ialah cabai merah, bawang merah, tomat, beras, dan sawi hijau.

Inflasi yang terjadi pada sejumlah komoditas pada Mei 2026 merupakan cerminan dari transmisi gejolak harga minyak mentah di pasar internasional dan depresiasi rupiah. Dengan kata lain, gejolak harga minyak mentah dan depresiasi rupiah mulai memicu inflasi impor (imported inflation).

Sejumlah risiko utama ke depan adalah harga minyak yang kembali naik, nilai tukar rupiah yang tetap lemah, serta gangguan pasokan pangan dan potensi terjadinya El Nino. Selain itu, muncul pula potensi risiko akibat peningkatan permintaan pangan dari program Makan Bergizi Gratis dan belanja pemerintah yang lebih ekspansif.

”Jika faktor-faktor ini terjadi bersamaan, inflasi bisa naik lebih tinggi,” ujar Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede.

Kelas Menengah Kian Terjepit Akibat Pertamax Naik 32 Persen

Berdasarkan hasil kajian Mandiri Institute, konsumsi kelompok transisi menuju kelas menengah masih berfokus pada kebutuhan primer, terutama terkait dengan mobilitas, kebutuhan rumah, dan pembayaran.

Kelompok ini terdiri dari calon kelas menengah ke atas (upper aspiring middle class) dengan pengeluaran bulanan Rp 1,6 juta-Rp 2,25 juta per kapita dan kelas menengah ke bawah (lower middle class) dengan pengeluaran bulanan Rp 2,25 juta-Rp 5,45 juta per kapita.

Masih merujuk kajian yang sama, porsi belanja kendaraan dan BBM di kelompok ini pada 2025 tercatat sebesar 20 persen dari total konsumsi di luar makanan. Ini disusul dengan konsumsi rumah dan pemeliharaan yang mencapai 13 persen.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, kenaikan harga BBM nonsubsidi menambah beban yang harus ditanggung oleh kelas menengah. Ini mengingat kelas menengah cenderung lebih banyak menggunakan Pertamax seiring dengan kebijakan pembatasan BBM subsidi.

Harga Pertamax melonjak dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter, sedangkan harga Pertamax Green 95 meroket, dari Rp 12.900 per liter menjadi Rp 17.000 per liter.

”Kenaikan harga Pertamax yang lonjakannya cukup tinggi pasti akan berdampak cukup besar bagi kalangan kelas menengah. Apalagi, konsumsi BBM sendiri adalah salah satu yang tertinggi dalam basket konsumsi masyarakat,” ujarnya.

Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green memicu keluhan luas di banyak daerah. Banyak warga mengaku terkejut karena pengumuman dilakukan secara mendadak dan kenaikannya mencapai sekitar 32 persen. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kenaikan ini dianggap semakin memberatkan pengeluaran rumah tangga dan biaya transportasi.

Suku Bunga Acuan Naik Buat Kredit Makin Mahal

Bank Indonesia (BI) pada Kamis (18/6/2026) memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen. Hanya dalam rentang waktu sebulan, suku bunga sudah dikerek naik sebanyak tiga kali dengan total sebesar 100 bps.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026 secara bulanan sebelumnya, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen. Kebijakan ini masih disusul dengan kenaikan suku bunga sebesar 25 bps yang diputuskan melalui RDG secara mingguan pada 9 Juni 2026.

Kenaikan suku bunga acuan tersebut berisiko membawa rentetan dampak yang ujungnya akan dirasakan oleh masyarakat, terutama kelas menengah. Jalur transmisi dari dampak tersebut terutama berasal dari suku bunga perbankan.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, kebijakan suku bunga akan diikuti dengan penyesuaian suku bunga kredit perbankan akibat meningkatnya biaya dana. Imbasnya, beban biaya pinjaman masyarakat dan dunia usaha meningkat.

”Ini akan meningkatkan suku bunga kredit, termasuk yang kaitannya untuk kredit modal kerja dan juga kredit untuk operasional. Tentu saja, ini akan memengaruhi usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat di kelas menengah,” ujarnya.

Di sisi lain, kenaikan suku bunga juga akan tertransmisikan ke jalur konsumsi masyarakat. Dalam hal ini, kelas menengah harus menanggung beban bunga pinjaman, terutama yang memiliki skema mengambang (floating), seperti KPR, KKB, dan kredit konsumsi untuk kebutuhan lainnya.

Artinya, pengeluaran masyarakat akan menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Mengutip Survei Konsumen BI pada Mei 2026, proporsi cicilan masyarakat tercatat mencapai 10,2 persen, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 9,7 persen.

Gaji Tak Cukup, Kelas Menengah Cari Kerja Sampingan

Selama 15 tahun terakhir, jumlah kelas menengah Indonesia yang overwork atau bekerja lebih dari 49 jam per minggu meningkat 2,5 kali lipat. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan fakta ini dari olahan Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (Sakernas BPS) tahun 2010 dan 2025.

Rinciannya, jumlah pekerja calon kelas menengah melonjak 241,7 persen, dari 1,62 juta pada tahun 2010 dan tahun 2025 menjadi 5,52 juta pekerja. Adapun pekerja kelas menengah dari 4,21 juta pekerja pada 2010 naik 97,4 persen menjadi 8,32 juta pada 2025.

Mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi alasan dominan para kelas menengah bekerja dengan waktu panjang untuk kerja utama dan tambahan. Hal itu merupakan temuan survei daring Kompas pada 369 pekerja di seluruh Indonesia periode 22 Januari-5 Februari 2026.

Sebanyak 81,1 persen responden pekerja calon kelas menengah menyebutkan, alasan terbesar melakukan pekerjaan tambahan ialah ingin mencari penghasilan tambahan. Hal yang sama diungkapkan 73,2 persen responden pekerja kelas menengah.

Pertimbangan lain melakukan lebih dari satu pekerjaan ialah karena hobi, aktualisasi diri, ingin mencari pengalaman, jam pekerjaan utama yang fleksibel, hingga menjadikan pekerjaan tambahan sebagai alternatif pengganti pekerjaan utama.

Bagi pekerja di Jabodetabek, waktu berkumpul dengan keluarga makin pendek. Menurut Survei Komuter Jabodetabek (BPS, 2023), ada 1,22 juta atau 28 persen dari 4,41 juta komuter yang meninggalkan tempat tinggal lebih dari 12 jam. Sebanyak 836.849 pekerja atau 19 persen komuter menyebut baru tiba di rumah pukul 20.00-23.59.

Sebagai konsekuensi, bekerja overtime menyebabkan pekerja kelas menengah stres. Hasil survei daring Kompas menunjukkan, dari 78 responden pekerja calon kelas menengah, sebanyak 88 persen mengaku stres mempunyai lebih dari satu pekerjaan. Hal yang sama diikuti 77 persen responden dari 213 total pekerja kelas menengah.