Indonesia ”Diberondong” Inflasi Pangan, Bahan Bakar, dan Barang Impor

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia ”diberondong” inflasi sejumlah pangan pokok, bahan bakar, dan barang atau bahan baku impor pada Mei 2026. Hal itu tecermin dari inflasi inti, komponen pangan bergejolak, dan komponen harga yang diatur pemerintah. Kenaikan harga minyak mentah dan depresiasi rupiah dinilai telah tertransmisi ke inflasi kendati bukan satu-satunya penyebab.

Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (2/6/2026), merilis, inflasi nasional per Mei 2026 sebesar 0,28 persen secara bulanan, 3,08 persen secara tahunan, dan 1,35 persen secara tahun kalender. Tingkat inflasi ini masih di kisaran target inflasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) pada 2026, yakni 1,5 persen-3,5 persen.

Inflasi pada Mei 2026 itu terjadi di seluruh komponen utama. Komponen inti mengalami dan menyumbang inflasi terbesar, kemudian, disusul dengan komponen harga yang diatur pemerintah (administered price) dan harga pangan bergejolak (volatile food).

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan, komponen inti mengalami inflasi bulanan sebesar 0,22 persen dengan andil inflasi sebesar 0,14 persen. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi itu ialah minyak goreng, telepon seluler, laptop/notebook, pelumas/oli mesin, nasi dengan lauk, dan pemeliharaan.

Komponen harga yang diatur pemerintah juga mengalami dan menyumbang inflasi bulanan masing-masing sebesar 0,52 persen dan 0,1 persen. Komoditas yang berandil besar terhadap inflasi tersebut ialah bahan bakar rumah tangga, bensin, tarif angkutan udara, dan solar.

”Hal itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah melalui PT Pertamina yang menaikkan harga LPG (elpiji) nonsubsidi, bensin dan solar nonsubsidi, dan avtur,” ujarnya.

Tingkat inflasi bulanan pada Mei 2025 sebesar 0,49 persen, tarif angkutan udara 2,75 persen, dan solar 4,72 persen. Sementara tingkat inflasi pelumas/oli mesin sebesar 3,85 persen dan pemeliharaan kendaraan 0,7 persen.

BPS mencatat, tingkat inflasi bensin pada Mei 2026 sebesar 0,49 persen, tarif angkutan udara 2,75 persen, dan solar 4,72 persen. Sementara tingkat inflasi pelumas/oli mesin sebesar 3,85 persen dan pemeliharaan kendaraan 0,7 persen.

Di samping itu, lanjut Pudji, komponen pangan bergejolak juga mengalami inflasi bulanan sebesar 0,22 persen dengan andil inflasi sebesar 0,04 persen. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi tersebut ialah cabai merah, bawang merah, tomat, beras, dan sawi hijau.

Kenaikan harga pangan itu dipengaruhi kenaikan permintaan menjelang hari besar keagamaan, seperti hari raya Idul Adha. Selain itu, produksi cabai merah dan bawang merah pada Mei 2026 lebih rendah dibandingkan dengan April 2026.

”Penurunan produksi cabai merah dan bawang merah itu disebabkan oleh cuaca ekstrem, serangan hama dan penyakit, serta kekeringan di sejumlah daerah,” katanya.

Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi bulanan cabai merah pada Mei 2026 sebesar 25,64 persen, tomat 9,82 persen, dan bawang merah 6,65 persen. Sementara tingkat inflasi minyak goreng dan beras masing-masing sebesar 2,87 persen dan 0,38 persen.

BPS juga mencatat, tiga komponen utama, yakni inti, pangan bergejolak, dan harga yang diatur pemerintah, mengalami inflasi tahunan pada Mei 2026. Komponen pangan bergejolak mengalami inflasi tahunan tertinggi, yakni 6,24 persen. Kemudian, disusul dengan komponen inti dan harga yang diatur pemerintah yang mengalami inflasi tahunan masing-masing sebesar 2,59 persen dan 2,07 persen.

Sebenarnya, inflasi yang terjadi pada sejumlah komoditas di komponen inti dan harga yang diatur pemerintah pada Mei 2026 merupakan cerminan dari transmisi gejolak harga minyak mentah di pasar internasional dan depresiasi rupiah. Dengan kata lain, gejolak harga minyak mentah dan depresiasi rupiah mulai memicu inflasi impor (imported inflation).

Inflasi impor adalah kenaikan harga barang dan jasa di dalam suatu negara yang disebabkan naiknya harga barang atau bahan baku impor dari luar negeri. Inflasi tersebut dipicu oleh dua faktor utama, yakni kenaikan biaya produksi di negara asal dan pelemahan nilai tukar mata uang domestik.

BPS mencatat, harga rerata minyak mentah di pasar internasional pada April dan Mei 2026 masing-masing sebesar 103,91 dolar AS per barel dan 100,43 dolar AS per barel. Sementara merujuk data BI, nilai tukar rupiah sepanjang Mei 2026 bergerak di kisaran Rp 17.362-Rp 17.883 per dolar AS.

Menanggapi hal itu, BPS masih belum dapat menjelaskan inflasi impor, terutama yang dipicu oleh depresiasi rupiah. Untuk mengetahui inflasi impor tersebut, dibutuhkan kajian atau analisis lebih lanjut.

Pudji mengatakan, dalam penghitungan indeks harga konsumen (IHK), BPS tidak membedakan pencatatan antara harga barang yang berasal dari dalam negeri dengan barang impor atau barang berbahan baku impor. Pengamatan dan penghitungan IHK itu langsung merujuk pada barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan rumah tangga.

”Jadi, BPS tidak mengukur secara khusus besaran inflasi impor dalam IHK tersebut. Untuk mengetahui besaran inflasi impor, dibutuhkan kajian atau analisis lebih lanjut,” katanya.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menilai, kenaikan harga minyak mentah dan depresiasi rupiah turut memicu inflasi Mei 2026, tetapi sifatnya bukan sebagai satu-satunya penyebab. Inflasi pada bulan tersebut lebih tepat dibaca sebagai inflasi dari sisi biaya dan pasokan, bukan karena permintaan masyarakat yang terlalu kuat.

Inflasi bulanan pada Mei 2026 terutama didorong kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,12 persen serta transportasi dengan andil 0,07 persen. Ini menunjukkan bahwa tekanan harga sudah mulai muncul di komponen yang sensitif terhadap pasokan pangan, energi, dan biaya mobilitas.

Josua menjelaskan, dampak harga minyak paling terlihat pada kelompok transportasi. Komoditas yang disebut sebagai penyumbang utama inflasi bulanan di kelompok tersebut ialah bensin, tarif angkutan udara, pelumas atau oli mesin, solar, dan biaya pemeliharaan kendaraan.

Artinya, tekanan kenaikan harga minyak mentah tidak hanya tertransmisi langsung melalui harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga minyak mentah juga tertransmisi secara tidak langsung melalui tiket angkutan udara, biaya logistik, biaya operasional kendaraan, dan biaya perawatan.

”Dampak depresiasi rupiah terlihat lebih jelas pada inflasi inti. Secara tahunan, inflasi inti naik dari 2,44 persen pada April 2026 menjadi 2,59 persen pada Mei 2026. Sementara secara bulanan, inflasi inti naik dari 0,13 persen menjadi 0,22 persen,” katanya.

Tekanan rupiah lebih terasa pada inflasi inti, tekanan pangan terlihat pada komponen bergejolak, sedangkan tekanan minyak mentah masuk melalui energi dan transportasi.

Menurut Josua, inflasi inti biasanya mencerminkan tekanan harga yang lebih mendasar dan lebih persisten. Pelemahan rupiah membuat harga barang impor, bahan baku impor, komponen elektronik, bahan antara, dan input produksi menjadi lebih mahal.

”Ketika biaya ini mulai diteruskan ke konsumen, inflasi tidak lagi hanya berasal dari pangan atau energi, tetapi masuk ke harga barang dan jasa yang lebih luas,” ujarnya.

Josua juga menekankan, pada Mei 2026, tekanan seluruh komponen inflasi, yakni inti, pangan bergejolak, dan harga yang diatur pemerintah, sangat merata. Ini berarti tekanan rupiah lebih terasa pada inflasi inti, tekanan pangan terlihat pada komponen bergejolak, sedangkan tekanan minyak mentah masuk melalui energi dan transportasi.

Namun, untungnya pemerintah masih tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi. Hanya saja, komponen inflasi pada pangan yang bergejolak belum mampu diredam dengan baik. Secara bulanan, cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan beras mengalami inflasi pada Mei 2026.

Di sisi lain, lanjut Josua, tekanan biaya juga terlihat jelas dari sisi produsen. Kenaikan Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia Mei 2026 menjadi di level 50 menunjukkan kenaikan beban biaya operasional industri manufaktur.

Hal itu memperkuat kesimpulan bahwa inflasi Mei 2026 bukan hanya akibat kenaikan harga beberapa komoditas pangan, melainkan juga akibat tekanan biaya produksi yang makin luas. Kenaikan biaya produksi tersebut disebabkan biaya energi dan bahan baku impor yang mahal.

”Jika industri manufaktur terus menghadapi harga bahan baku tinggi, kelangkaan input, rupiah lemah, dan biaya energi mahal, maka risiko kenaikan harga ke konsumen masih terbuka dalam beberapa bulan ke depan,” kata Josua.

Tim ekonomi Bank Pertama memperkirakan tingkat inflasi akhir pada 2026 sekitar 2,72 persen. Syaratnya, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi. Dengan kata lain, inflasi masih berpotensi berada dalam sasaran, tetapi risikonya condong ke atas.

Sejumlah risiko utama ke depan adalah harga minyak yang kembali naik, nilai tukar rupiah yang tetap lemah, serta gangguan pasokan pangan dan potensi terjadinya El Nino. Selain itu, muncul pula potensi risiko akibat peningkatan permintaan pangan dari program Makan Bergizi Gratis dan belanja pemerintah yang lebih ekspansif.

”Jika faktor-faktor ini terjadi bersamaan, maka inflasi bisa naik lebih tinggi dan memberi alasan bagi BI untuk mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama,” kata Josua.

Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus berupaya mengintervensi harga dan pasokan pangan melalui tiga program. Ketiga program itu adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Bantuan Pangan, dan  Gerakan Pangan Murah (GPM).

Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono menuturkan, pemerintah terus memasifkan berbagai program intervensi pangan guna menstabilkan harga sejumlah pangan pokok. Untuk menstabilkan harga beras, misalnya, pemerintah telah menyalurakan beras SPHP sepanjang Januari-Mei 2026 sebanyak 507.000 ton.

”Capaian realisasi beras SPHP tersebut meningkat pesat hingga 180 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025,” katanya melalui siaran pers.

Pemerintah, lanjut Maino, juga menggulirkan program Bantuan Pangan berupa beras dan minyak goreng bagi 33,2 juta keluarga berpenghasilan rendah. Hingga akhir Mei 2026, bantuan pangan itu telah diterima 15,4 juta keluarga penerima manfaat.

Selain itu, pada Januari-Mei 2026, pemerintah telah menggelar GPM sebanyak 5.037 kali di 417 kabupaten/kota. Torehan itu jauh melebihi realisasi GPM Januari-Mei 2025 yang sebanyak 3.482 kali.

Maino menambahkan, sumber beras yang digunakan dalam sejumlah program intervensi pangan itu berasal dari dalam negeri. Realisasi pengadaan gabah/beras dari dalam negeri oleh Bulog pada Januari-Mei 2026 telah mendekati 3 juta ton setara beras.

Capaian tersebut melampaui realisasi Januari-Mei 2025 yang sekitar 2,5 juta ton setara beras. Per akhir Mei 2026, cadang beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 5,39 juta ton.