Dampak Perang Iran Mulai Memukul Warga

MANILA, SELASA-Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mendeklarasikan darurat energi akibat perang di Timur Tengah. Sementara Slovenia membatasi konsumsi BBM.

Marcos mengumumkan kondisi darurat itu pada Selasa (24/3/2026). Perang di Timur Tengah disebutnya bahaya nyata bagi pasokan energi Filipina.

Deklarasi itu langkah lanjutan Filipina menanggapi gangguan pasokan energi global. Manila amat tergantung pada impor minyak, gas bumi, sampai batubara.

Pada awal Maret 2026, Manila telah mengumumkan pembatasan jam kerja dan sekolah. Tujuannya untuk penghematan energi. Namun, ketidakpastian pasokan energi terus berlanjut karena perang tak kunjung berhenti. Oleh karena itu, Manila menetapkan keadaan darurat energi nasional sampai 2027.

Menteri Energi Filipina Sharon Garin mengatakan, cadangan BBM Filipina cukup untuk 45 hari. Manila sedang mencoba membeli sejuta barel minyak dari berbagai sumber.

Sementara dari Slovenia, Perdana Menteri Robert Golob mengumumkan pembatasan pembelian BBM pada Sabtu (21/3/2026) malam. Pada Minggu, pemerintah menggelar sidang darurat dan menegaskan pembatasan itu berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Kebijakan tersebut diumumkan setelah sejumlah pompa di negara itu kehabisan bahan bakar. Pada Minggu, banyak SPBU di Slovenia tutup karena kehabisan pasokan. Hanya SPBU milik grup minyak dan gas Hongaria, MOL, yang tetap buka. Namun, MOL sudah lebih dulu membatasi pembelian, yaitu hanya 30 liter untuk pembelian perorangan dan 200 liter untuk perusahaan.

Situasi itu memunculkan kepanikan di lapangan. Seorang sopir truk di Sentilj, dekat perbatasan utara Slovenia dengan Austria, bertanya-tanya apakah negaranya sedang berperang. ”Saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya,” kata sopir itu, dikutip dari media lokal dalam laporan BBC.

Pemerintah mengatakan gangguan dipicu pembelian dari Austria dan aksi menimbun BBM. Pembelian dipicu kepanikan ini terjadi di tengah perang di Timur Tengah yang membuat harga energi melonjak di banyak negara.

Saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya.

Banyaknya pembelian BBM Slovenia dari Austria dipicu perbedaan harga BBM di dua negara. Harga bensin Euro-super 95 di Austria mendekati 1,80 euro per liter, sedangkan diesel mendekati 2 euro per liter. Di Slovenia, harga masih dibatasi pada maksimum 1,47 euro per liter untuk bensin dan 1,53 euro per liter untuk diesel. Harga ini dijadwalkan naik pada Selasa (24/3/2026).

Selisih itu memicu fenomena yang disebut wisata BBM. Pengemudi, terutama dari Austria, berbondong-bondong masuk ke Slovenia untuk membeli bahan bakar lebih murah. Akibatnya, antrean memanjang dan sejumlah pompa kehabisan pasokan.

Kedatangan pengemudi luar negeri untuk beli BBM di Slovenia menimbulkan dua reaksi. Sebagian warga terganggu karena hal itu memicu antrean dan kekurangan untuk warga lokal. Namun, sebagian menyambut baik karena banyak wisatawan BBM itu makan di restoran setempat dan berbelanja di toko-toko sekitar.

Langkah Slovenia menandai babak baru krisis energi global. Lonjakan harga bahan BBM tak lagi hanya terlihat di pasar minyak global. Dampaknya mulai terasa di pom bensin, antrean kendaraan, dan kepanikan warga yang khawatir kehabisan pasokan.

Pembatasan pembelian BBM di Slovenia mengingatkan pada praktik penjatahan saat Perang Dunia II, yaitu saat negara membatasi konsumsi energi akibat perang dan gangguan pasokan. Namun, langkah Slovenia masih berupa pembatasan darurat untuk menahan lonjakan permintaan dan distribusi yang terganggu. Kebijakan ini belum sampai penjatahan total seperti pada era itu.

Meski menerapkan pembatasan, Perdana Menteri Slovenia Robert Golob berusaha meyakinkan warganya bahwa pasokan BBM dalam negeri memadai. ”Ada cukup bahan bakar di Slovenia, gudang-gudang penuh dan tidak akan ada kekurangan bahan bakar,” katanya.

Golob menegaskan masalahnya bukan stok nasional, melainkan pengangkutan pasokan ke stasiun pengisian. Karena itu, pemerintah mengerahkan tentara untuk membantu distribusi BBM.

Pemerintah juga memerintahkan agar pembatasan itu diawasi langsung oleh pengelola SPBU. Pegawai SPBU diminta memastikan pembeli tidak menimbun melebihi batas yang diizinkan. Pemerintah juga mendorong pengecer memberlakukan pembatasan lebih ketat bagi pengemudi asing.

Di tengah krisis itu, pemerintah mendorong penyelidikan pada Petrol. Perusahaan tersebut merupakan distributor minyak terbesar di Slovenia dengan 32,3 persen sahamnya dimiliki negara. Pemerintah curiga adanya kecurangan di dalam Petrol menjadi sumber masalah.

Petrol menyangkal tuduhan itu. Perusahaan tersebut menyatakan gangguan semata-mata akibat lonjakan permintaan mendadak dalam beberapa hari terakhir.

Di Australia, Menteri Energi Australia Chris Bowen mengatakan, sebanyak 109 outlet di Victoria kehabisan setidaknya satu jenis bensin pada Senin. Di Queensland, 47 outlet kehabisan diesel dan 32 lainnya kehabisan bensin reguler. Di New South Wales, 37 stasiun kehabisan bensin.

Asosiasi industri Australasian Convenience and Petroleum Marketers Association (ACPMA) menyatakan, pada Selasa siang, jumlah titik yang kehabisan pasokan turun menjadi 61 lokasi.

Pemerintah Negara Bagian Victoria menyatakan, pasokan ke Australia masih aman. Kelangkaan di berbagai SPBU itu disebut dipicu lonjakan pembelian. ”Bahan bakar yang masuk ke negara ini masih terus mengalir masuk ke negara ini,” kata Menteri Energi Victoria Lily D’Ambrosio.

Menurut D’Ambrosio, pembelian BBM di beberapa wilayah Victoria naik 300-400 persen. Akibatnya, kekurangan stok terjadi di wilayah metropolitan ataupun regional.

Meski demikian, badan industri itu mengatakan tekanan terhadap pengecer meningkat dan pencurian BBM juga bertambah.

Kepala eksekutif ACAPMA Rowan Lee mengatakan, para pengecer sedang bekerja keras memenuhi permintaan yang melonjak. ”Para pengecer berada di bawah tekanan yang sangat besar. Mereka berusaha mengikuti permintaan,” katanya.

Lee mengatakan, kekosongan stok umumnya bersifat sementara dan biasanya hanya berlangsung 24 jam hingga 48 jam. Namun, ia mengakui risiko akan membesar jika gangguan berkepanjangan. ”Pasokan masih terus datang dan pasar sangat ketat,” kata Lee.

Menurut Lee, sejauh ini belum ada kargo yang terganggu. Akan tetapi, makin lama situasi ini berlangsung, makin tinggi risikonya.

Kekhawatiran di Australia juga mulai meluas ke pasokan pupuk dan bahan kimia lain. Hal itu menambah tekanan pada pemerintah mulai merambat ke sektor-sektor lain.

Australia mengimpor sekitar 90 persen kebutuhan bahan bakarnya. Bowen mengatakan, per Sabtu akhir pekan lalu, Australia masih memiliki persediaan bensin untuk 38 hari serta diesel dan bahan bakar jet untuk 30 hari.

Ia menambahkan, enam pengiriman bahan bakar dari Asia telah dibatalkan. Meski demikian, pemerintah pusat menegaskan belum ada rencana penjatahan atau pembatasan pembelian BBM.

”Meski kami sedang menghadapi ketidakpastian, kami masih memiliki dua kilang yang bekerja dengan kapasitas penuh. Akan lebih baik jika kami punya lebih banyak, tentu, tetapi kami memang punya dua, dan kapal-kapal juga tetap terus datang,” kata Bowen.

Ketika ditanya apakah pemerintah akan memakai kewenangan darurat untuk menjatah BBM, Bowen menjawab masih jauh. ”Kita masih sangat jauh dari titik itu,” ujarnya.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga kembali meminta warga tidak panik membeli bahan bakar. ”Masyarakat perlu bertindak secara bertanggung jawab dan saya yakin sebagian besar warga Australia akan melakukannya,” kata Albanese.

Pekan lalu, Pemerintah Australia membentuk gugus tugas nasional pasokan bahan bakar yang dipimpin mantan Kepala Regulator Energi Australia Anthea Harris.

Gugus tugas itu ditugasi menangani kelangkaan dan memperbaiki rantai pasok bahan bakar domestik.

Canberra juga memperdalam kerja sama dengan Singapura, Senin awal pekan. Singapura adalah salah satu sumber terbesar produk minyak olahan bagi Australia.

”Kami berkomitmen untuk bekerja sama memperkuat ketahanan rantai pasok energi, termasuk dengan memperdalam kerja sama regional, mempercepat transisi energi terbarukan, menangani pembatasan impor dan ekspor yang tidak dapat dibenarkan, serta menjaga arus perdagangan tetap terbuka,” demikian pernyataan bersama kedua negara. (REUTERS)