Petani di Lumbung Pangan Jatim Rugi Dua Kali

SIDOARJO, KOMPAS — Keberadaan beras oplosan dinilai berdampak signifikan terhadap pelaku sektor pertanian di pagan Jawa Timur. Langkah tegas dan konkret dari pemerintah dinanti agar petani tidak semakin terpuruk, dan masyarakat konsumen beras terlindungi.

Setidaknya ada dua catatan penting sepanjang tahun 2025. Pertama, harga beras naik cukup tinggi di tengah panen yang berlimpah dan surplus stok beras nasional. Pemerintah mengumumkan cadangan beras nasional mencapai hampir 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Kedua, ada temuan beras tidak sesuai standar mutu dan takaran yang dijual di atas harga eceran tertinggi, tidak hanya berupa beras oplosan. Beras kualitas biasa juga dijual sebagai beras premium di pasaran.

Ketua Kelompok Tani Subur Makmur Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jumantoro mengatakan, dengan cadangan beras yang tinggi, pemerintah seharusnya lebih leluasa mengendalikan harga beras. Pemerintah bisa menyusun sejumlah program intervensi, seperti operasi pasar yang menyasar konsumen langsung dan pedagang beras.

”Namun, faktanya, hingga kini harga beras masih terus bergerak naik, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah,” ujar Jumantoro, Selasa (22/4/2025).

Petani di Jember saat ini membeli beras untuk kebutuhan konsumsi harian keluarga dengan harga berkisar Rp 14.000-Rp 15.500 per kilogram (kg). Harga beras kemasan 5 kg di pengecer, misalnya, mencapai Rp 70.000 hingga Rp 77.000 per kemasan. Hanya beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog yang dijual Rp 55.000 per kemasan 5 kg.

Padahal, saat panen raya lalu petani menjual gabah dengan harga Rp 5.000-Rp 5.500 per kg. Hanya sebagian kecil petani yang gabahnya dibeli Bulog dengan harga Rp 6.500 per kg. Bulog juga membeli beras di penggilingan-penggilingan yang membeli gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 12.000 per kg.

Saat ini petani memasuki masa tanam musim kemarau. Panen diprediksi terjadi mulai pertengahan Agustus 2025. Kemarau basah dimanfaatkan petani untuk kembali menanam padi dibandingkan palawija. Namun, serangan organisme pengganggu tanaman, seperti tikus, wereng, dan santomonas, lebih tinggi.

Ketua Umum Perkumpulan Petani Pangan Nasional (P3Na) ini menilai, tingginya harga beras saat ini tidak wajar. Bahkan, beras kualitas medium dijual dengan harga setara beras premium. Namun, kualitas beras tersebut masih dipertanyakan sebab bisa jadi merupakan beras oplosan.

”Beras kualitas medium dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) sulit dijumpai di pasaran, bahkan di pasar tradisional. Petani terpaksa membeli beras dengan harga mahal karena tak punya stok gabah,” kata Jumantoro.

Peristiwa terkait sektor perberasan sepanjang tahun ini menjadi pukulan ganda bagi petani. Alasannya, mayoritas petani menjual gabah dengan harga di bawah HPP karena daya serap Bulog diperkirakan hanya 20 persen dari total panen. Sementara petani dipaksa membeli beras dengan harga tinggi. Itu pun kualitas berasnya masih diragukan.

Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jatim Suharno menambahkan, terkait kenaikan harga beras yang sudah berlarut-larut ini, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret. Salah satunya adalah mengintervensi harga beras di pasar melalui operasi pasar dengan menggunakan cadangan beras pemerintah.

Selain menurunkan harga, operasi pasar juga memberi kesempatan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah termasuk petani gurem, untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Apalagi, beras merupakan bahan kebutuhan pokok yang pemenuhannya tidak bisa ditawar.

Terkait beras oplosan dan praktik kecurangan lainnya, Suharno menyarankan pemerintah pusat mengevaluasi tata niaga beras guna memperkecil celah-celah penyimpangan. Selain itu, yang tak kalah penting adalah menindak tegas dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku kecurangan agar jera.

”Jika beras oplosan dan praktik kecurangan dibiarkan, (situasinya) bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat. Jangan sampai hal itu merusak citra petani dan pangan lokal Nusantara,” kata Suharno.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, maraknya peredaran beras oplosan mendapat perhatian serius dari Pemprov Jatim. Pihaknya telah meminta Satuan tugas (Satgas) Pangan Jatim bergerak cepat mengawasi dan menindak praktik curang tersebut.

”Kami bekerja sama melakukan investigasi dan supervisi terhadap praktik kecurangan beras, terutama beras oplosan,” ujar Emil.

Praktik curang dalam tata niaga beras berdampak negatif, di antaranya menyulitkan masyarakat, terutama konsumen kelas bawah untuk mendapatkan beras medium dengan harga terjangkau. Alasannya, beras medium dioplos dan dijual seharga beras premium.

Selain itu, konsumen beras premium juga dirugikan karena kualitas produk tidak sesuai dengan harga yang mereka bayarkan. Sementara bagi sektor pertanian, praktik curang melemahkan manfaat berbagai subsidi yang telah digelontorkan pemerintah, terutama untuk benih dan pupuk.

”Pemerintah sudah memberikan subsidi besar untuk benih dan pupuk agar petani sejahtera dan masyarakat mendapatkan produk pangan berkualitas dengan harga terjangkau,” kata Emil.