Dana Rp 200 Triliun Tak Cukup, Sektor Riil Harus Dibenahi

Rencana pemindahan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari rekening di Bank Indonesia ke bank komersial dinilai tidak akan efektif tanpa pembenahan sektor riil. Sebab, laju pertumbuhan ekonomi pada akhirnya tetap sangat bergantung pada kekuatan sektor riil.

Direktur Pengembangan Big Data Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, Kamis (11/9/2025), mengatakan, mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, mencapai 8 persen, memang akan ditopang oleh instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Namun, pada ujungnya tetaplah geliat sektor riil yang paling krusial.

Rencana pengalihan dana pemerintah Rp 200 triliun di Bank Indonesia (BI) ke bank-bank umum ditujukan untuk meningkatkan likuiditas di publik. ”Namun, harus dipastikan juga bahwa problem-problem di sektor riil itu teratasi sehingga match,” kata Eko dalam diskusi Sentimen Publik terhadap Reshuffle Kabinet yang digelar daring.

Ia mencontohkan, sejumlah pembenahan atau reformasi sektor riil yang dapat dilakukan, yakni deregulasi, pemberantasan premanisme, pemberian kredit murah, serta peningkatan akses pasar. Apabila upaya-upaya tersebut dijalankan secara optimal, akan ada efek yang lebih memberi dampak.

”Namun, kalau sebatas mengalirkan Rp 200 triliun dari bank sentral ke bank umum, itu belum menjawab pertanyaan tentang bagaimana tumbuh lebih baik. Tidak akan terlalu banyak efeknya ke sektor riil,” lanjutnya.

Lebih jauh, Eko menilai, relatif mandeknya pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan sebatas persoalan uang atau likuiditas. Dari berbagai pengukuran, likuiditas pun sejatinya tidaklah ”kering”. Itu, misalnya, dapat dilihat dari masih tingginya jumlah kredit yang sudah disetujui, tetapi belum ditarik (undisbursed loan).

Kondisi tersebut menunjukkan bank pun tengah menunggu siapa yang hendak meminjam dan memang layak mendapat kredit. Catatan Kompas, undisbursed loan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meningkat 6,6 persen secara tahunan pada November 2024. (Kompas.id, 12/2/2025)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana pemindahan dana pemerintah di BI dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025). Pemerintah akan menarik dana sekitar Rp 200 triliun dari total kas Rp 425 triliun yang disimpan di BI.

Langkah ini diharapkan dapat menambah likuiditas, memutar roda ekonomi, sekaligus memicu sektor swasta meningkatkan aktivitas belanja. ”Kalau mau menciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem ekonomi,” ujar Purbaya. (Kompas.id, 11/9/2025)

Eko menyampaikan, sejumlah hal yang bisa menjadikan belanja negara lebih pro pada stimulasi pertumbuhan ekonomi, pertama, ialah efisiensi anggaran secara terukur guna memastikan APBN tetap optimal dan tidak digunakan untuk hal-hal tak esensial. Namun, jangan sampai efisiensi itu mematikan sektor usaha.

Kedua ialah realokasi anggaran ke belanja produktif berdampak cepat serta berdaya ungkit tinggi. Misalnya, pada infrastruktur digital, irigasi, jalan, dan perbaikan logistik. Ketiga adalah percepatan belanja-belanja strategis (pangan, energi, UMKM, dan kesehatan) agar tak menumpuk di akhir tahun, serta cepat berdampak pada geliat ekonomi.

Keempat ialah percepatan pemanfaatan dana transfer daerah dan belanja APBD secara produktif untuk mendorong perekonomian daerah. ”Menurut kami, dana transfer seharusnya tidak dipotong. Bagaimanapun, jika ingin menumbuhkan perekonomian yang lebih tinggi, salah tumpuannya ialah daerah. Kalau daerah tumbuh, ekonomi juga bisa tumbuh dengan baik,” katanya.

Sebesar 64,4 persen memberi sentimen negatif atau pesimistis reshuffle kabinet pemerintahan akan membawa banyak perubahan.

Pada Kamis, Continuum Indef menyampaikan analisis respons masyarakat di media sosial terhadap reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Analisis menggunakan data dari komentar di Twitter, Tiktok, Youtube, Facebook, dan Instagram pada 8-9 September 2025. Ada penyaringan (filter) dari media dan pendengung (buzzer).

Pos Menteri Keuangan, yakni pergantian dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya, menjadi jabatan yang paling banyak disorot warganet. Adapun perhatian pada pos Menteri Koperasi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Menteri Haji dan Umrah relatif merata.

Sorotan utamanya pada Sri Mulyani yang berisi apresiasi serta ucapan selamat purnajabatan. Namun, perihal tingginya pajak saat ini masih melekat. Sri Mulyani dianggap berandil terhadap kenaikan pajak.

”Sementara pada Purbaya, dari sisi kompetensi, penilaiannya baik karena berpengalaman. Namun, yang menjadi perhatian warganet ialah ucapan kontroversial yang menjadi blunder. Hal itu mengurangi sentimen positifnya,” ujar peneliti Continuum Data Indonesia, Wahyu Tri Utomo.

Analisis Continuum menunjukkan, sebesar 64,4 persen memberi sentimen negatif atau pesimistis reshuffle kabinet pemerintahan akan membawa banyak perubahan. Sementara sisanya, 35,6 persen, memberi sentimen positif. Warganet, antara lain, mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto telah mencopot pejabat yang dinilai terindikasi masalah.